TEMPO.CO, Balikpapan - PT Pertamina menyatakan penjualan bahan bakar minyak nonsubsidi, Pertalite, sudah mampu menggeser posisi Pertamax di pasaran masyarakat Indonesia. Produk BBM yang memiliki RON 90 itu mencatat angka penjualan 1.420 kiloliter per hari di semua SPBU di Indonesia.
“Penjualannya sudah menggeser posisi Pertamax di seluruh Indonesia. Setiap SPBU, penjualannya mencapai 17 kiloliter per hari,” kata Senior Marketing Vice Presiden PT Pertamina M. Iskandar, Senin, 7 September 2015.
Menurut Iskandar, persentase penjualan Pertalite mencapai 14-15 persen dari total distribusi BBM di masing-masing SPBU. Adapun persentase penjualan Pertamax masih tertahan pada angka 12 persen dari konsumsi masyarakat.
“Sesuai dengan prediksi kami, Pertalite mengambil 11 persen pasar Premium dan 3 persen pasar Pertamax,” ujarnya.
Iskandar memperkirakan penjualan Pertalite nantinya akan terus meningkat, mengingat tipisnya harga jual Premium dan Pertalite masing-masing sebesar Rp 7.300 dan Rp 8.500. Kualitas Pertalite ini juga sudah sesuai dengan kebutuhan performa mesin kendaraan bermotor terbaru saat ini.
“Harga yang tidak berbeda jauh dan kualitasnya bisa diandalkan. Kami yakin penjualan bisa mencapai 30 persen bila harganya terpaut Rp 1.000 saja,” tuturnya.
Hari ini, Pertamina meresmikan 12 SPBU penjual Pertalite di Kalimantan Timur--pertama di luar Jawa. Pertamina sebelumnya sudah meresmikan 684 SPBU penjual Pertalite di Jawa dan Bali.
“SPBU penjual Pertalite sudah ada 12 persen dari total SPBU di Jawa yang jumlahnya mencapai 4.370 bangunan,” katanya.
Adanya Pertalite akan mampu mengurangi beban subsidi Premium yang mencapai Rp 14,7 triliun per tahun. Pergeseran konsumsi Premium ke Pertalite, menurut Iskandar, mampu memberikan keuntungan devisa untuk pembangunan infrastruktur daerah.
“Tahun lalu, keuntungan Pertamina terkoreksi dari US$ 900 juta menjadi US$ 400 juta. Itu karena diminta negara membayar dahulu subsidi Premium masyarakat,” ucapnya.
Wakil Wali Kota Samarinda Nursyirwan Ismail menyatakan daerah sangat mendukung upaya pemerintah dalam mendistribusikan BBM secara adil kepada masyarakat. Menurut dia, peruntukan penjualan BBM harus dimaksimalkan untuk pembangunan sarana dan prasarana masyarakat. “Lebih baik untuk pembangunan daerah saja,” ujarnya.
S.G. WIBISONO
