Buyback Saham, Menteri BUMN Gunakan Duit Pensiun dan Asuransi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi  Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini M Soemarno (kanan) sebelum dimulainya Sidang Kabinet di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta,  6 Juli 2015. TEMPO/Subekti.

    Ekspresi Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini M Soemarno (kanan) sebelum dimulainya Sidang Kabinet di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 6 Juli 2015. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan usaha milik negara menggunakan dana pensiun, asuransi, dan kas internal untuk membeli kembali saham perusahaan di lantai bursa dengan nilai total minimal Rp 10 triliun.

    Menteri Negara BUMN Rini Soemarno mengatakan salah satu mekanisme pembelian kembali (buyback) saham dilakukan melalui program pembelian saham oleh karyawan atau employee stock option plan (ESOP).

    “ Banyak dari dana pensiun, asuransi, dari perusahaan-perusahaan sendiri, ini kan ada program ESOP-nya juga,”ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Selasa 25 Agustus 2015.

    Rini memastikan pemerintah tak menyiapkan dana khusus untuk buyback saham dari anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN), “Bukan dari APBN, kita dananya tidak dari APBN.”

    Mantan Menteri Perindustrian itu mengaku sudah mulai mengintervensi harga dengan pembelian kembali (buyback) saham hari ini, Selasa(25/8/2015). Sayangnya, dia enggan menyebutkan nilai dana yang disuntikkan ke pasar modal.

    Buyback saham dilakukan kepada 13 BUMN go public yang mengalami penurunan harga saham dalam beberapa waktu terakhir.

    Pekan lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengizinkan emiten untuk melakukan buyback saham tanpa melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).

    Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran OJK No. 22/SEOJK.04/2015 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.