TEMPO.CO, Jakarta - Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) memulai penyelidikan peninjauan kembali (interim review) pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap barang impor baja lembaran canai panas atau hot rolled coil (HRC). Penyelidikan ini dilakukan terhadap semua perusahaan atau eksportir HRC asal Korea, kecuali Hyundai Steel Company, POSCO, Dongkuk Industries Co., dan Hyunday HYSCO.
“KADI menemukan bukti awal adanya importasi yang mengandung dumping atas barang impor HRC yang berasal dari Republik Korea, sehingga ada indikasi masih melakukan praktik dumping,” kata Ketua KADI Ernawati dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Rabu, 19 Agustus 2015.
Penyelidikan tersebut, ujar Ernawati, dilakukan pada produk HRC dengan nomor pos tarif 7208.10.00.00, 7208.25.00.00, 7208.26.00.00, 7208.27.10.00, 7208.27.90.00, 7208.36.00.00, 7208.37.00.00, 7208.38.00.00, 7208.39.00.00, dan 7208.90.00.00 yang berasal dari Korea. Mewakili industri dalam negeri, PT Krakatau Steel mengajukan permohonan peninjauan kembali pengenaan BMAD berdasarkan PMK Nomor 23/PMK.011/2011 tanggal 7 Februari 2011.
Ernawati mengungkapkan, data impor HRC pada 2012 sebesar 1.631.801 MT, pada 2013 sebesar 1.691.037 MT, dan pada 2014 sebesar 1.486.346 MT. Dari total tersebut, impor HRC dari Korea pada 2012 sebesar 777.453 MT, pada 2013 sebesar 698.147 MT, dan pada 2014 sebesar 633.062 MT.
KADI, ujar Ernawti, telah menyampaikan informasi terkait dimulainya penyelidikan tersebut kepada semua pemangku kepentingan seperti industri dalam negeri, importir, eksportir, produsen dan trader dari Korea yang diketahui, Kedutaan Besar lndonesia di Korea, dan perwakilan pemerintahan Korea di Indonesia.
Lebih lanjut, Ernawati mengatakan, jika ada pihak berkepentingan lainnya yang belum diketahui dan ingin terlibat dalam penyelidikan, diharapkan dapat menyampaikan informasi atau tanggapan,terkait dengan barang dumping. KADI, ujar Ernawati, memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan selama dua pekan ke depan."disampaikan ke Komite Anti Dumping Indonesia Kementerian Perdagangan Gedung I Lantai 5 dengan telpon 021-3850541," ujar Ernawati.
Penyelidikan tersebut, ujar Ernawati, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan lmbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012 tentang Tata Cara Penyelidikan Dalam Rangka Pengenaan Tindakan Antidumping dan Tindakan lmbalan.
DEVY ERNIS
