Penataan Izin Usaha Tambang, Pemerintah Siapkan Dua Opsi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dua orang pekerja melakukan aktivitas pertambangan yang berada di bawah 3.600 kaki di pertambangan Scheglovka Glubokaya, Makeevka, Ukraina, 3 Maret 2015. Ditengah konflik Rusia dan separatis Pro-Rusia, tambang berusia 50 tahun ini tetap berlangsung. Andrew Burton/Getty Images

    Dua orang pekerja melakukan aktivitas pertambangan yang berada di bawah 3.600 kaki di pertambangan Scheglovka Glubokaya, Makeevka, Ukraina, 3 Maret 2015. Ditengah konflik Rusia dan separatis Pro-Rusia, tambang berusia 50 tahun ini tetap berlangsung. Andrew Burton/Getty Images

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan membentuk tim teknis lintas kementerian untuk menentukan tindakan terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang belum berstatus clean and clear (CnC).

    Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sri Rahardjo mengatakan pihaknya telah melakukan pembahasan awal terkait hal tersebut bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), siang tadi.

    "Nanti mau dibuat tim teknis. Anggotanya dari berbagai kementerian terkait seperti dari Kemendagri, Kehutanan, ESDM," ujarnya, Jumat, 7 Agustus 2015.

    Proses penataan IUP ini merupakan salah satu fokus Kementerian ESDM di bidang pertambangan mineral dan batubara. Data terakhir pada Juni 2015 menunjukkan sebanyak 4.276 IUP atau 40,98 persen dari total IUP yang mencapai 10.423 masih berstatus non-CnC.

    Adapun penindakan berupa pencabutan IUP melalui surat keputusan pencabutan yang dikeluarkan bupati/walikota dan gubernur dalam empat tahun terakhir tercatat sebanyak 178 IUP.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan pihaknya telah memiliki usulan terkait nasib perusahan yang masih non-CnC tersebut. Adapun pencabutan IUP menjadi salah satu usulannya.

    Bambang mengatakan akan ada dua opsi yang bisa diambil. Pertama, perusahaan yang masih non-CnC akan diberi waktu untuk memenuhi sejumlah persyaratan. Opsi kedua, langsung melakukan pencabutan IUP. Opsi ini menurutnya diambil jika rekonsiliasi sudah tidak mungkin dilakukan lagi.

    Adapun terkait dengan proses pencabutannya, Bambang menyebutkan ada dua undang-undang yang terkait, yakni Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomo 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

    "Tata cara penyelesaiannya apa, itu yang akan dibahas dengan KPK," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    4 Fakta Kasus Suap Pajak, KPK Bidik Pejabat Dirjen Pajak dan Konsultan

    KPK menetapkan pejabat Direktorat Jenderal atau Dirjen Pajak Kementerian Keuangan sebagai tersangka dalam kasus suap pajak. Konsultan juga dibidik.