Ini 5 Deputi Baru di BUMN Pilihan Menteri Rini

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Kantor Transisi Jokowi-JK, Rini Soemarno, seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, 23 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

    Kepala Kantor Transisi Jokowi-JK, Rini Soemarno, seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, 23 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

    TEMPO.COJakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno melantik lima deputi baru di Kementerian BUMN untuk meningkatkan fungsi pembinaan, pengembangan, dan pengawasan BUMN yang kini jumlahnya mencapai 119 entitas.

    Lima deputi itu antara lain Edwin Hidayat yang menjabat sebagai Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno sebagai Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Pontas Tambunan sebagai Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan.

    Deputi baru lainnya adalah Aloysius K. Ro sebagai Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha dan Wahyu Kuncoro sebagai Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis. Selain mereka, deputi BUMN lain yang sebelumnya dilantik adalah Gatot sebagai Deputi Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Jasa Konsultasi serta Muhamad Zamkhani sebagai Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi.

    Rini mengatakan penambahan pejabat eselon I itu merupakan restrukturisasi yang cukup besar di lingkungan Kementerian BUMN. “Kalau dulu hanya pengawasan, sekarang Kementerian BUMN juga berfungsi untuk pembinaan dan pengembangan,” katanya seusai pelantikan, Senin, 27 Juli 2015.

    Dengan penambahan itu, pembinaan dan pengawasan BUMN diharapkan dapat menjadi lebih baik. BUMN, ujar Rini, diharapkan tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga dapat menjadi agen pembangunan.

    Dalam kesempatan itu Rini juga melantik Hambra sebagai Staf Ahli Bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan Industrial Kementerian BUMN.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.