Pasokan Gas Diputus, Produksi Pusri II Bakal Dihentikan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Subekti

    TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Palembang - Produksi pupuk PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) II, Palembang, bakal segera dihentikan oleh perseroan itu pada akhir tahun ini atau paling lambat Maret 2016.

    Penghentian produksi terkait dengan rencana pengalihan pasokan gas ke pabrik Pusri IIB atau pabrik baru yang berada di lokasi yang sama dengan pabrik sebelumnya di Jalan Mayor Zen, Palembang. Direktur Teknik dan Pengembangan PT Pupuk Sriwidjaja Beny Hariyoso mengatakan Pusri menjadwalkan uji coba perdana pada Desember 2015. "Pabrik lama akan dimatikan karena gasnya akan dialihkan," kata Beny, Minggu, 5 Juli 2015.

    Menurut dia, pabrik baru ini akan lebih ramah lingkungan dan hemat penggunaan bahan baku dan bakar gas lewat rasio pemakaian gas per ton produk 31,49 MMBTU/ton amoniak dan 21,18 MMBTU/ton urea.

    Pabrik lama memiliki rasio pemakaian gas per ton produk 49,24 MMBTU/ton amoniak dan 36.05 MMBTU/ton urea, sehingga ada penghematan pemakaian gas sebesar 14,87 MMBTU/ton urea.

    Zain Ismed, sekretaris perseroan itu, mengatakan pada akhir tahun ini hingga Februari 2016  akan dilakukan uji coba untuk melihat keandalan pabrik tersebut. Selanjutnya, pada Maret 2016, diharapkan pabrik baru sudah bisa beroperasi penuh sehingga angka produksi dapat berlipat sesuai dengan target.

    Pabrik Pusri IIB diproyeksikan memiliki kapasitas terpasang untuk pabrik amoniak 2.000 ton per hari dan pabrik urea 2.750 ton per hari. "Pabrik lama bisa jadi diperbaiki dulu," kata Zain Ismed.

    Pabrik Pusri IIB bakal beroperasi pada Maret 2016. Nantinya, produksi total tahunan Pusri akan menjadi 2,61 juta ton. Sedangkan target produksi pupuk tahun ini sekitar 2,083 juta.

    Zain menambahkan, dengan beroperasinya pabrik baru tersebut, perseroannya semakin percaya diri sebagai penyedia pupuk bersubsidi untuk petani di wilayah pemasaran Jawa dan Sumatera. Saat ini Pusri memasok pupuk bersubsidi ke Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Banten, DI Yogyakarta, dan Jawa Tengah.

    PARLIZA HENDRAWAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pedoman WHO Versus Kondisi di Indonesia untuk Syarat New Normal

    Pemerintah Indonesia dianggap belum memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan WHO dalam menjalankan new normal.