JK: Produk Domestik Bruto Menyusut dalam 5 Tahun ke Depan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktifitas bongkar muat peti kemas di terminal peti kemas Jakarta International Container Terminal (JICT), Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 17 Maret 2015. Total ekspor bulan Februari 2015, sebesar USD 12,3 miliar atau turun 16,0 persen (YoY), sedangkan total impor sebesar USD 11,6 miliar atau turun 16,2 persen (YoY). Tempo/Tony Hartawan

    Aktifitas bongkar muat peti kemas di terminal peti kemas Jakarta International Container Terminal (JICT), Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 17 Maret 2015. Total ekspor bulan Februari 2015, sebesar USD 12,3 miliar atau turun 16,0 persen (YoY), sedangkan total impor sebesar USD 11,6 miliar atau turun 16,2 persen (YoY). Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah yakin rasio biaya logistik terhadap produk domestik bruto (PDB) bisa menyusut hingga di bawah 15 persen dalam lima tahun mendatang.

    Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah akan berupaya keras menurunkan rasio biaya logistik terhadap PDB dari semula masih berada di atas 23 persen pada 2014.

    “Ya serendah-rendahnya, kenapa tidak? tapi belum tahun ini, dalam waktu lima tahun yang akan datang pasti bisa,” sebutnya di sela kunjungan ke area proyek pembangunan New Port di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin, 1 Juni 2015.

    Menurut dia, ongkos logistik yang melambung di Indonesia disebabkan oleh biaya kapal angkut yang meningkat dan bunga kredit usaha yang tinggi. Jadi solusinya ialah membangun sejumlah infrastruktur perhubungan yang dibutuhkan, seperti pelabuhan, kereta api, bandara, dan jalan.

    Sebelumnya, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menilai sektor logistik menghadapi tantangan berat pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Pasalnya, biaya angkutan logistik di Indonesia masih sangat tinggi.

    Hal ini terbukti dari rasio biaya logistik nasional terhadap PDB yang masih berada di level 23,6 persen. Angka itu jauh lebih tinggi dibanding rasio di negara lain, seperti Korea Selatan yang hanya 16,3 persen, Jepang sekitar 10,6 persen, atau Amerika Serikat (AS) yang cuma 9,90 persen.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.