TEMPO.CO , Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral optimistis pada Agustus tahun ini, seluruh desa di perbatasan bakal mendapat pasokan listrik. Untuk merampungkan itu, dalam jangka pendek, Kementerian telah memasang pembangkit listrik tenaga diesel terlebih dahulu.
"Itu hanya jangka pendek karena tergolong cepat. Jangka panjangnya diesel akan kami jadikan back-up saja," ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jarman, saat diskusi Menanti Terang di Perbatasan di Jakarta, Minggu, 10 Mei 2015.
Kementerian menganggarkan Rp 3,1 triliun untuk membuat 144 unit pembangkit listrik tenaga diesel berkapasitas total 66 megawatt dan jaringan listrik ke pelosok daerah. Ada 47 wilayah perbatasan yang akan merasakan pembangunan ini.
Pemerintah juga menganggarkan pemberian subsidi listrik bagi masyarakat tidak mampu untuk pemasangan instalasi listrik gratis total senilai Rp 1,5 triliun. Karena sifatnya subsidi, pembangunan diserahkan sepenuhnya ke PT PLN (Persero).
Saat ini rencana tersebut sedang dalam tahap pengadaan alat pembangkit. Jarman berharap program listrik subsidi ini membuat rasio elektrifikasi nasional meningkat menjadi dari 85,34 persen pada 2014 menjadi 99 persen pada 2020.
"Dana ini berasal dari penghematan subsidi BBM yang dihapus," ujar Jarman.
Namun, pemerintah tidak bisa sepenuhnya mengandalkan diesel untuk menyalakan listrik. Nantinya, pemerintah daerah harus membangun pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan.
Seperti di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Daerah ini sedang mengembangkan pembangkit listrik tenaga mini hydro di 11 dusun menggunakan APBD Sanggau dan APBD Provinsi Kalimantan Barat.
Saat ini hanya 11 dusun di Kecamatan Entikong dan Sekayam yang belum dialiri listrik dari total 90 dusun di Kabupaten Sanggau.
Nantinya, pembangkit tenaga diesel, menurut Bupati Sanggau Yohannes Ontot, hanya berfungsi sebagai tenaga pengganti jika pembangkit energi baru terbarukan tidak berjalan.
Untuk mengembangkan listrik ini, Yohannes meminta pemerintah menjangkau pembangunan infrastruktur hingga ke daerah perbatasan. "Susah jika infrastruktur belum jadi. Mau kirim alat pembangkit dengan apa?" kataYohannes.
Pengamat Energi dari Dana Mitra Lingkungan, Afif, meminta pemerintah mempercepat pengerjaan listrik di perbatasan. Sebab, saat ini, di beberapa wilayah pelosok Kalimantan, Indonesia masih mengimpor listrik dari Malaysia.
Untuk menunjang kenaikan rasio elektrifikasi perbatasan, pemerintah juga diminta berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan pemda setempat untuk pembangunan infrastruktur. "Jangan sampai justru di kawasan perbatasan, kedaulatan kita berkurang," kata Afif.
ROBBY IRFANY
