Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kepatuhan Wajib Pajak Indonesia Terendah di ASEAN

Editor

Budi Riza

image-gnews
Sosialisasi desain meterai baru di kantor Pajak Pratama Tangerang Timur, Tangerang, Banten, 22 Agustus 2014. ANTARA/Lucky R
Sosialisasi desain meterai baru di kantor Pajak Pratama Tangerang Timur, Tangerang, Banten, 22 Agustus 2014. ANTARA/Lucky R
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat perpajakan Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Jakarta, Yustinus Prastowo, mengatakan tingkat kepatuhan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) wajib pajak Indonesia sangat rendah dibanding negara lain di regional Asia.

"Kita baru 50 persen yang melapor, dan setengahnya belum terambil," kata Yustinus dalam diskusi publik Barisan Nusantara Memburu Pengemplang Pajak di Hotel Sofyan Betawi, Jakarta, Ahad, 28 Desember 2014. (Baca: Dirjen Pajak Dapat Tambahan Wewenang 0

Rendahnya tingkat kepatuhan bayar pajak menjadi indikator rendahnya serapan pajak oleh pemerintah. Wajib pajak, lanjut Yustinus, masih banyak yang berpikir jika pajak bukan sebagai kewajiban kepada negara sehingga kewajibannya kerap terabaikan. "Makanya jangan semuanya salahkan Dirjen Pajak, mungkin sumbernya kita juga." (Baca: Seleksi Dirjen Pajak, Giliran KPK Beri Masukan )

Lembaganya mencatat saat ini potensi wajib pajak tanah air mencapai 60 juta, dari jumlah itu sekitar dua juta diantaranya merupakan pajak perusahaan, namun hanya 500 ribu yang taat melaporkan pajaknya. "Ini jelas potensi besar yang belum tergarap."

Pemerintah sedang berusaha meningkatkan pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan. Sejumlah proyek besar seperti pembangunan tol laut, infrastruktur darat hingga revitalisasi desa dan pertanian menjadi proyek unggulan. Namun pemerintah membutuhkan dana yang memadai untuk membiayai proyek pembangunan ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Karena desakan publik agar pemerintah mengurangi besaran utang, maka sumber pembiayaan yang tersedia adalah iuran pajak serta bea-cukai. Pemerintah mentargetkan tambahan perolehan pajak sekitar Rp 600 triliun untuk tahun depan dari target awal sekitar Rp 1400 triliun.

Menurut Presiden Joko Widodo, tambahan itu hanya setengah dari total potensi yang ada yaitu mencapai Rp 1.200 triliun.  

JAYADI SUPRIADIN

Baca juga:
Ternyata Upah Buruh Bekasi Bukan yang Tertinggi
Malu Impor Beras Vietnam, Ini Langkah Jokowi
Jokowi Genjot Proyek Jembatan di Papua Rp 1,4 T
Enam Terduga ISIS Dijanjikan Gaji Rp 20 Juta
Kompilasi Foto di Facebook Bikin Pria Ini Menangis

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


NIK Jadi NPWP, Begini Cara Mengintegrasikan NIK-NPWP Menjadi Satu

48 hari lalu

Seorang wajib pajak menunggu proses validasi nomor pokok wajib pajak (NPWP) saat penyerahan SPT, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Dirjen Wilayah Jatim 1, Surabaya, 31 Maret 2015. TEMPO/FULLY SYAFI
NIK Jadi NPWP, Begini Cara Mengintegrasikan NIK-NPWP Menjadi Satu

NIK jadi NPWP mulai berlaku, Begini cara mengintegrasikan NIK dan NPWP, ikuti tahapannya.


Tagihan Macet Piutang Pajak

26 Juli 2023

Tagihan Macet Piutang Pajak

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan piutang pajak belum tertagih sebesar Rp 7,2 triliun pada 2022.


Fantastis! Total Aset Rafael Alun yang Disita KPK Mencapai Rp 150 Miliar

22 Juni 2023

Mantan pejabat eselon III kabag umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 3 April 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Fantastis! Total Aset Rafael Alun yang Disita KPK Mencapai Rp 150 Miliar

KPK menyita 20 aset berbentuk tanah dan bangunan milik mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo.


Buat Faktur Pajak Palsu dan Rugikan Negara Rp2,4 M, Pengusaha Terpal di Jakut Ditangkap

11 Juni 2023

Ilustrasi kantor pelayanan pajak. TEMPO/Tony Hartawan
Buat Faktur Pajak Palsu dan Rugikan Negara Rp2,4 M, Pengusaha Terpal di Jakut Ditangkap

Kanwil Pajak Jakarta Utara menciduk seorang pengusaha karena diduga membuat faktur pajak palsu pada 2017-2018


KPK Periksa Mario Dandy Dalam Kasus Dugaan TPPU Ayahnya, Rafael Alun Trisambodo

22 Mei 2023

Tersangka Mario Dandy Satriyo saat melakukan adegan rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap David Ozora di Perumahan Green Permata Residences, Pesanggrahan, Jakarta, Jumat, 10 Maret 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
KPK Periksa Mario Dandy Dalam Kasus Dugaan TPPU Ayahnya, Rafael Alun Trisambodo

KPK memeriksa Mario Dandy Satriyo sebagai saksi untuk kasus pencucian uang ayahnya, Rafael Alun Trisambodo.


Gali Aset Rafael Alun Trisambodo, KPK Panggil Sejumlah Notaris dan Beberapa Saksi Lain

5 Mei 2023

Mantan pejabat eselon III kabag umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, menjalani pemeriksaan perdana pasca penahanan secara paksa, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 April 2023. Rafael Alun Trisambodo, diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi sebesar 90.000 dolar AS atau yang mewakilinya terkait pemeriksaan perpajakan pada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI. TEMPO/Imam Sukamto
Gali Aset Rafael Alun Trisambodo, KPK Panggil Sejumlah Notaris dan Beberapa Saksi Lain

KPK memeriksa sejumlah notaris dan pihak swasta untuk menggali aset milik Rafael Alun Trisambodo.


Hak Jawab PT EMJI Indonesia Prima Perihal Berita Pengemplang Pajak

17 April 2023

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Hak Jawab PT EMJI Indonesia Prima Perihal Berita Pengemplang Pajak

PT EMJI Indonesia Prima mengirimkan hak jawab berita pengemplang pajak yang tersangkanya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan.


Curhatan Soimah Hadapi Petugas Pajak: Diperlakukan seperti Koruptor dan Maling

10 April 2023

Soimah Pancawati. Foto: Instagram/@showimah
Curhatan Soimah Hadapi Petugas Pajak: Diperlakukan seperti Koruptor dan Maling

Soimah mengaku telah mengumpulkan beberapa bukti terkait perlakuan kasar yang didapatkannya dari petugas pajak sejak 2015.


Mengaku Didatangi Debt Collector Pajak, Ini Daftar Bisnis Soimah

10 April 2023

Soimah. TEMPO/ Agung Pambudhy
Mengaku Didatangi Debt Collector Pajak, Ini Daftar Bisnis Soimah

Artis Soimah Pancawati mengaku pernah didatangi debt collector pajak. Ini daftar bisnis Soimah dan keluarga.


5 Instansi dengan Tunjangan Kinerja PNS Tertinggi di Indonesia

4 April 2023

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
5 Instansi dengan Tunjangan Kinerja PNS Tertinggi di Indonesia

Daftar instansi dengan tunjangan kinerja PNS tertinggi di Indonesia, mulai dari Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, hingga Badan Pemeriksa Keuangan