TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo menganggarkan Rp 384 miliar untuk menghilangkan permukiman kumuh selama lima tahun ke depan. Untuk 2015, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp 12 triliun. Menurut Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy Supriadi Priatna, saat ini ada 38.431 hektare permukiman kumuh di seluruh Indonesia. (Baca : Surabaya Sukses Menata Kawasan Kumuh, Ini Kuncinya)
"Merupakan tantangan besar untuk membuatnya 0 persen pada 2019," katanya dalam acara pencanangan Program Nasional Penanganan Permukiman Kumuh 2015-2019 di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Senin, 22 Desember 2014. Untuk menghilangkan permukiman kumuh, pemerintah akan melakukan dua pola pembangunan yaitu peremajaan dan pemugaran permukiman kembali. (Baca : Jakarta Barat Bangun 1.350 Unit Rumah Deret)
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago mengatakan jumlah permukiman kumuh di suatu negara adalah salah satu indikator kualitas pembangunan. Penanggulangan permukiman kumuh ini adalah tantangan berat di tengah terlampauinya penduduk kota di atas 50 persen dan tingkat pendapatan per kapita yang rendah. "Tapi ini adalah tanda komitmen kami untuk pembangunan berkualitas," katanya.
Setiap tahunnya, ia menargetkan permukiman kumuh berkurang satu perlima dari 38.431 hektare atau sekitar 7.686 hektar. Dalam realisasi program ini, Bappenas bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Badan Pusat Statistik.
Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas Nugroho Tri Utomo mengatakan tak semua penduduk yang tinggal di permukiman kumuh benar-benar miskin. "Ada juga yang tinggal di sana untuk menghemat biaya hidup," katanya. Adapula permukiman kumuh yang tercipta dari pembangunan permukiman di tanah ilegal.
Saat ini, kata dia, mayoritas permukiman kumuh berada di Indonesia bagian barat. Ada sembilan kota yang dianggap berhasil menangani permukimam kumuh dan dijadikan percontohan. Kota tersebut adalah Banjarmasin, Semarang, Surabaya, Tangerang, Malang, Makassar, Palembang, Yogyakarta, dan Pekalongan. "Kami ingin melebarkan sayap dari sembilan kota itu," kata Nugroho.
TRI ARTINING PUTRI
Terpopuler
Jokowi Janjikan Eva Bande Bebas di Hari Ibu
4 Rencana Menteri Susi yang Berantakan
Dapat Grasi dari Jokowi, Eva Bande: Ini Keajaiban
Gubernur FPI Pantang Ucap Selamat Natal ke Ahok
