Nomor Ponsel Tersebar, Rachmat Gobel Banjir SMS  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rahmat Gobel. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Rahmat Gobel. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Sesaat setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan anggota Kabinet Kerja, nomor telepon selular (ponsel) sejumlah menteri tersebar ke masyarakat. Salah satunya adalah nomor Menteri Perdagangan Rachmat Gobel. "Sejak itu SMS yang masuk antara 200-300 setiap harinya," ujarnya dalam Economic Outlook yang diselenggarakan oleh CORE Indonesia di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis, 6 November 2014.

    Sebagian besar pesan pendek itu, kata Rachmat, berisi aduan. Namun, tak semua aduan terkait langsung dengan tugasnya sebagai Menteri Perdagangan. "Ada yang SMS untuk urusan kawin karena ditinggal pacarnya, anak sakit, tapi ada juga masukan soal birokrasi dan pengurusan izin," ujarnya.

    Rachmat mengatakan banyak juga pesan singkat yang menyatakan kekhawatiran akan banjirnya barang impor setelah implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN 31 Desember 2015 mendatang. "Jawaban saya singkat, tak perlu khawatir. Sebelum MEA, kan, sudah ada CAFTA (China-ASEAN Free Trade Area). Sebelum itu barang selundupan juga sudah banyak," kata dia dengan enteng. (Baca:Kebutuhan Gula Rafinasi Tahun Depan Mulai Dihitung)

    Rachmat Gobel diumumkan sebagai Menteri Perdagangan dalam Kabinet Kerja oleh Presiden Joko Widodo, Ahad, 26 Oktober 2014 lalu. Bos Panasonic Gobel ini kemudian dilantik resmi pada keesokan harinya, Senin, 27 Oktober 2014. (Baca:KADIN: Menteri Perdagangan Fokus Hadapi MEA)

    PINGIT ARIA


    Terpopuler
    Hina Al-Quran, Sepasang Umat Kristen Dibakar
    Fahri Hamzah: Kartu Pintar dan Sehat Jokowi Ilegal
    Kisah Jokowi dan Gulai Kepala Kakap
    Gaya Ayang Jokowi Belanja di Makassar
    Sidak Penampungan TKI, Menteri Hanif Lompat Pagar

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.