Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jadi Anggota BPK, Harry Azhar Mundur dari Golkar

image-gnews
Harry Azhar Aziz. TEMPO/Imam Sukamto
Harry Azhar Aziz. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Harry Azhar Aziz segera mengundurkan diri dari Partai Golkar setelah terpilih sebagai anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) periode 2014-2019 melalui pemungutan suara yang dilakukan di Komisi Keuangan DPR.

"Saya akan sampaikan surat pengunduran diri saya kepada Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, sebelum pelantikan anggota BPK," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 15 September 2014. (Baca juga: Ini Nama Politikus Pro-Prabowo Peserta Seleksi BPK)

Dia berjanji setelah menjadi anggota BPK tidak akan dapat diatur oleh kebijakan Partai Golkar. "Partai tidak akan dapat mengatur keputusan apapun yang akan diputuskan oleh BPK. Namun, saya akan tetap menjalin hubungan baik dengan partai untuk menerima masukan," ujarnya. (Baca juga: Ini Alasan Ali Masykur Mundur dari Bursa BPK)

Harry merupakan anggota DPR periode 2009-2014. Dia lahir di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, 25 April 1956. Ia dalah seorang ahli ekonomi lulusan Oregon University, Amerika Serikat. Politikus partai Golkar ini berasal dari daerah pemilihan Kepulauan Riau. Ia juga duduk di Badan Legislasi DPR.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemilihan anggota BPK diikuti 56 anggota Komisi Keuangan. Setelah melalui proses voting selama 2 jam lebih akhirnya terpilih sejumlah nama, seperti Moermahadi yang mengantongi 32 suara, Harry Azhar Aziz 31 suara, politikus Demokrat Achsanul Qosasi 30 suara, dan Ketua BPK saat ini, Rizal Djalil, dengan 30 suara. Sementara penentuan anggota BPK terakhir yakni antara Eddy Mulyadi dan Nuryasin terpaksa dilakukan pemungutan suara ulang karena sama-sama mengantongi 23 suara.

AMOS SIMANUNGKALIT

Terpopuler
SBY Bingung Disalahkan Soal RUU Pilkada
Koalisi Merah Putih Jalani Strategi Bumi Hangus
Pilkada Langsung Boros? Ini Bantahannya
SBY: Partai Demokrat Bukan Koalisi Merah Putih
Menelisik Pengurusan Pelat Nomor Cantik Mobil Mewah

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kasus Program Proteksi TKI Diusut KPK, Stafsus Menaker Sebut Soal Itu Sudah Selesai Sejak 2017

18 hari lalu

Staf Khusus Menakertrans Dita Indah Sari (kiri), Jubir Kemenlu Michael Tene (kanan) dan Anggota Komisi I DPR Poempida Hidayatulloh (tengah) menjadi narasumber dalam dialog interaktif sebuah radio swasta
Kasus Program Proteksi TKI Diusut KPK, Stafsus Menaker Sebut Soal Itu Sudah Selesai Sejak 2017

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari menjelaskan soal kronologi pengadaan program proteksi TKI yang tengah diusut KPK.


Hasil Audit BPK, Utang Pengadaan Pupuk Subsidi Kementan Capai Rp 27 Triliun

26 hari lalu

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
Hasil Audit BPK, Utang Pengadaan Pupuk Subsidi Kementan Capai Rp 27 Triliun

Total utang pengadaan pupuk subsidi periode 2020 hingga 2023 Rp 27 triliun terungkap dari hasil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Dorong BPK Audit Program Food Estate

35 hari lalu

Ketua Dewan Pembina Relawan Juragan TB Hasanuddin didampingi Ketua Relawan Juragan Wilayah Kota Depok Mohammad Sholeh dan Bendahara DPC PDIP Kota Depok Yuni Indriani usai deklarasi di Kampung Wisata Goes RT. 1 RW. 1 Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, Depok, Ahad, 4 Juni 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Dorong BPK Audit Program Food Estate

Alih-alih ramai menjadi pro dan kontra, Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP TB Hasanuddin menyarankan agar BPK mengaudit program Food Estate Kemenhan.


Kasus Korupsi Tukin Kementerian ESDM, KPK Kembali Periksa Sekertaris Ditjen Minerba

38 hari lalu

9 orang Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 15 Juni 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap 9 dari 10 orang tersangka baru PNS Kementeriaan ESDM, Subbagian Perbendaharaan, Priyo Andi Gularso, Pejabat Pembuat Komitmen, Novian Hari Subagio, staf PPK, Lernhard Febian Sirait, Bendahara Pengeluaran, Christa Handayani Pangariwibowo, PPK, Haryat Prasetyo, Operator SPM, Beni Arianto, Penguji Tagihan, Hendi, PPABP, Rokhmat Annashikhah, Pelaksana Verifikasi dan Perekaman Akuntansi, Maria Febri Valentine, sedangkan Bendahara Pengeluaran, Abdullah belum menjalani penahanan dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran Tunjangan Kinerja pegawai di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2022. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Korupsi Tukin Kementerian ESDM, KPK Kembali Periksa Sekertaris Ditjen Minerba

KPK kembali memeriksa Sekretaris Ditjen Minerba Kementerian ESDM dalam kasus korupsi tukin.


BPK Hitung Kerugian Negara dalam Dugaan Korupsi Dana BOS oleh Panji Gumilang

39 hari lalu

Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang mendatangi Mabes Polri untuk memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, 1 Agustus 2023. Panji Gumilang diperiksa atas kasus dugaan penistaan agama, ujaran kebencian, berita bohong, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hingga penyalahgunaan uang zakat. TEMPO/ Febri Angga Palguna
BPK Hitung Kerugian Negara dalam Dugaan Korupsi Dana BOS oleh Panji Gumilang

PPATK, ucap Whisnu, menjelaskan pola transaksi pencucian uang yang diduga dilakukan Panji Gumilang melalui Pesantren Al-Zaytun.


Jokowi Puji Kinerja Lembaga Negara di Sidang Tahunan: Ada BPK, BI, OJK, hingga LPS

40 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 16 Agustus 2023 REUTERS/Willy Kurniawan/Pool
Jokowi Puji Kinerja Lembaga Negara di Sidang Tahunan: Ada BPK, BI, OJK, hingga LPS

Presiden Jokowi memuji kinerja berbagai lembaga negara dalam pidato Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD.


Dalami Dugaan TPPU Panji Gumilang, Bareskrim Polri Koordinasi Dengan PPATK dan BPK Hari Ini

48 hari lalu

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Whisnu Hermawan memberikan keterangan terkait kasus penyelewengan dana umat Aksi Cepat Tanggap (ACT). Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta. Jumat, 29 Juli 2022. Whisnu Hermawan menyatakan keempat petinggi ACT Ahyudin, Ibnu Khajar, Heriyana Hermain, dan Novariyadi Imam Akbari ditahan oleh Bareskrim per hari ini. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Dalami Dugaan TPPU Panji Gumilang, Bareskrim Polri Koordinasi Dengan PPATK dan BPK Hari Ini

Dittipideksus Bareskrim Polri masih mendalami dugaan TPPU yang dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang.


PGN dan Sejumlah Permasalahan yang Melingkupinya, Temuan BPK 2017-2022

58 hari lalu

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menjalin kerja sama pemanfaatan Floating Storage and Regasification (FSRU) gas alam cair (LNG) Lampung dengan PT PLN (Persero) untuk dialirkan menuju pembangkit listrik Muara Tawar. Perjanjian kerja sama di gelar di Jakarta, Jumat, 20 Juli 2018. (dok PGN)
PGN dan Sejumlah Permasalahan yang Melingkupinya, Temuan BPK 2017-2022

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah masalah dalam proyek-proyek PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. atau PGN.


Heru Budi Ralat Soal Audit JIS, BPKP Sarankan Optimalkan Sarana Dan Prasana

59 hari lalu

Penampakan Stadion Internasional Jakarta (JIS), Jakarta pada Rabu 13 April 2023. ANTARA/Michael Siahaan
Heru Budi Ralat Soal Audit JIS, BPKP Sarankan Optimalkan Sarana Dan Prasana

Sebelumnya Heru Budi mengatakan audit BPK menyarankan adanya penyempurnaan sarana dan prasarana JIS.


Heru Budi Ingin JIS Diaudit Lagi, BPKP: Belum Terima Surat dari Pemprov DKI

27 Juli 2023

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat meninjau JIS, Jakarta Utara, Selasa, 4 Juli 2023. Dok: Pemprov DKI Jakarta.
Heru Budi Ingin JIS Diaudit Lagi, BPKP: Belum Terima Surat dari Pemprov DKI

Pj Gubernur DKI Heru Budi ingin JIS yang dibangun era Anies Baswedan diaudit lagi oleh BPKP dan Inspektorat. JIS sudah diaudit BPK.