Anggota BRTI: Pemberian Lisensi Frekuensi 3G Sah

Reporter

Editor


TEMPO Interaktif, Jakarta:Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Suryadi Aziz mengatakan, proses pemberian lisensi frekuensi generasi ketiga (3G) kepada PT Natrindo Telepon Seluler (Lippo Telecom) dan PT Cyber Acces Communication sah dan transparan. "Pemberian lisensi frekuensi itu melalui tender. Jadi, semuanya transparan. Tidak transparannya di mana?" kata Suryadi saat dihubungi Tempo di Jakarta hari ini. "Menurut kami semuanya sudah beres, karena melalui tender."Ketika ditanya soal penjualan sebagian saham yang dimiliki oleh kedua perusahaan tersebut kepada perusahaan lain, Suryadi menyatakan, BRTI tidak turut campur dalam urusan tersebut. Pasalnya, kata Suryadi, masalah otoritas saham adalah sepenuhnya menjadi kewenangan dari perusahaan.Selain itu, menurut dia, penjualan saham itu sah-sah saja selama penjulan saham tersebut dalam rangka mencari partner bisnis yang bertujuan untuk mengembangkan perusahaan."Menurut kami sudah beres. Dijualnya setelah empat bulan. Regulasinya juga ada. Selama mereka bertujuan mencari partner untuk mengembangkan perusahaan, oke aja," papar Suryadi.Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil sebelumnya mengatakan, kementeriannya tengah membentuk tim kecil untuk mengaudit pemberian lisensi frekuensi kepada kedua perusahaan tersebut.Pasalnya, kata Sofyan, pemberian lisensi frekuensi terhadap perusahaan itu banyak terlihat kejanggalan. "Tim kecil audit akan mengaudit sistem pemberian lisensi 3G, terutama kepada Cyber Access dan Natrindo. Kami juga akan melihat sistem pemberian lisensi 3G secara umum," kata Sofyan.Sofyan mengatakan, tim kecil audit yang dibentuk itu telah mulai melakukan rapat pertamanya pada Kamis (24/3) lalu. Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU) juga mendesak pemerintah meninjau kembali pemberian lisensi frekuensi telekomunikasi seluler 3G kepada kedua perusahaan itu.KPPU berpendapat kalau kedua perusahaan tidak mampu membangun jaringan 3G, maka seharusnya Cyber Access dan Natrindo mengembalikan lisensi tersebut kepada pemerintah. "Bukan malah menjualnya," kata anggota KPPU Muhammad Iqbal beberapa waktu lalu. Dia menambahkan, alasan kedua perusahaan menjual saham karena ingin mengundang investor untuk membangun jaringan telekomunikasi, tidak bisa diterima akal sehat. Karena logikanya perusahaan yang diberi lisensi adalah perusahaan yang dinilai sanggup membangun jaringan. Menurut Iqbal, karena frekuensi adalah sumber daya alam yang terbatas, maka proses pemberian lisensinya harus transparan dan selektif. Salah satu cara untuk menghasilkan pemenang adalah lewat proses tender. Faktanya di antara kedua perusahaan tadi, menurut dia, hanya Cyber yang memenangkan lisensi melalui tender. Sedangkan pemberian lisensi kepada Natrindo dilakukan lewat penunjukan langsung pemerintah. "Ini tidak memenuhi unsur perilaku bisnis yang sehat," ujar Iqbal. Seperti diketahui, Cyber Access telah mendapatkan lisensi frekuensi 3G pada 8 Oktober 2003 dan Natrindo mendapatkan lisensi pada 17 September 2004. Namun, hingga saat ini kedua perusahaan tersebut belum merealisasikan pembangunan jaringan 3G tersebut.Bahkan, Cyber Access telah menjual 60 persen sahamnya kepada perusahaan asing Hutchison Ltd senilai US$ 120 juta. Sedangkan Natrindo telah menjual 51 persen sahamnya kepada perusahaan Malaysia, Maxis Communication Bhd.Suryani Ika Sari - Tempo





Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Minta Pemerintah Investigasi Dugaan Kebocoran Data

16 hari lalu

Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Minta Pemerintah Investigasi Dugaan Kebocoran Data

ATSI menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam melakukan investigasi dugaan kebocoran data registrasi pelanggan jasa telekomunikasi.


RI dan Malaysia Dukung Tata Kelola Telekomunikasi ASEAN, Johnny Plate Sebut Soal Kebutuhan Slot Orbit

36 hari lalu

RI dan Malaysia Dukung Tata Kelola Telekomunikasi ASEAN, Johnny Plate Sebut Soal Kebutuhan Slot Orbit

Johnny G. Plate mengatakan RI dan Malaysia akan saling mendukung perjuangan kebijakan dan tata kelola telekomunikasi universal. Apa maksudnya?


Naik 7,2 Persen, Pendapatan Indosat Ooredoo Hutchison Kuartal II 2022 Rp 11,65 T

57 hari lalu

Naik 7,2 Persen, Pendapatan Indosat Ooredoo Hutchison Kuartal II 2022 Rp 11,65 T

Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) mencatat total pendapatan kuartal II-2022 naik 7,2 persen menjadi Rp11,65 triliun.


Kominfo Tata Ulang Ketinggian 22 Tower Telekomunikasi sekitar Candi Borobudur

16 Juli 2022

Kominfo Tata Ulang Ketinggian 22 Tower Telekomunikasi sekitar Candi Borobudur

Ketinggian 22 tower telekomunikasi yang berada di radius kurang lebih 5 kilometer dari Candi Borobudur ini akan diatur lagi.


Molor Proyek BTS Bakti Kominfo Berujung Denda

12 Juni 2022

Molor Proyek BTS Bakti Kominfo Berujung Denda

Hingga akhir Maret 2022, pekerjaan pembangunan BTS jauh dari target.


BPK Akan Audit Proyek BTS BAKTI Kominfo

7 Juni 2022

BPK Akan Audit Proyek BTS BAKTI Kominfo

BPK akan mengaudit proyek pembangunan base transceiver station atau BTS.


Molor Target Proyek Pembangunan BTS Bakti Kominfo

7 Juni 2022

Molor Target Proyek Pembangunan BTS Bakti Kominfo

BAKTI Kominfo tercatat baru merampungkan 2.060-2.070 tower untuk tahap pertama.


Prediksi Industri Telekomunikasi 2022 Naik Satu Digit, Ini Strategi Telkom

28 Mei 2022

Prediksi Industri Telekomunikasi 2022 Naik Satu Digit, Ini Strategi Telkom

Telkom memperkirakan industri telekomunikasi bakal tumbuh di kisaran mid-single digit pada 2022.


Telkom Tebar Dividen Rp 14,86 Triliun, Dibayar Paling Lambat 1 Juli 2022

27 Mei 2022

Telkom Tebar Dividen Rp 14,86 Triliun, Dibayar Paling Lambat 1 Juli 2022

RUPST PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. pada tahun buku 2021 menyetujui pembagian dividen sebesar Rp 14,86 triliun kepada pemegang saham.


Gangguan Kabel Laut Merauke-Timika, Menteri: Pakai Jaringan untuk Hal Prioritas

11 Mei 2022

Gangguan Kabel Laut Merauke-Timika, Menteri: Pakai Jaringan untuk Hal Prioritas

Pemantauan gangguan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) rute Merauke-Timika juga telah berlangsung sejak awal.