Anggota BRTI: Pemberian Lisensi Frekuensi 3G Sah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Suryadi Aziz mengatakan, proses pemberian lisensi frekuensi generasi ketiga (3G) kepada PT Natrindo Telepon Seluler (Lippo Telecom) dan PT Cyber Acces Communication sah dan transparan. "Pemberian lisensi frekuensi itu melalui tender. Jadi, semuanya transparan. Tidak transparannya di mana?" kata Suryadi saat dihubungi Tempo di Jakarta hari ini. "Menurut kami semuanya sudah beres, karena melalui tender."Ketika ditanya soal penjualan sebagian saham yang dimiliki oleh kedua perusahaan tersebut kepada perusahaan lain, Suryadi menyatakan, BRTI tidak turut campur dalam urusan tersebut. Pasalnya, kata Suryadi, masalah otoritas saham adalah sepenuhnya menjadi kewenangan dari perusahaan.Selain itu, menurut dia, penjualan saham itu sah-sah saja selama penjulan saham tersebut dalam rangka mencari partner bisnis yang bertujuan untuk mengembangkan perusahaan."Menurut kami sudah beres. Dijualnya setelah empat bulan. Regulasinya juga ada. Selama mereka bertujuan mencari partner untuk mengembangkan perusahaan, oke aja," papar Suryadi.Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil sebelumnya mengatakan, kementeriannya tengah membentuk tim kecil untuk mengaudit pemberian lisensi frekuensi kepada kedua perusahaan tersebut.Pasalnya, kata Sofyan, pemberian lisensi frekuensi terhadap perusahaan itu banyak terlihat kejanggalan. "Tim kecil audit akan mengaudit sistem pemberian lisensi 3G, terutama kepada Cyber Access dan Natrindo. Kami juga akan melihat sistem pemberian lisensi 3G secara umum," kata Sofyan.Sofyan mengatakan, tim kecil audit yang dibentuk itu telah mulai melakukan rapat pertamanya pada Kamis (24/3) lalu. Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU) juga mendesak pemerintah meninjau kembali pemberian lisensi frekuensi telekomunikasi seluler 3G kepada kedua perusahaan itu.KPPU berpendapat kalau kedua perusahaan tidak mampu membangun jaringan 3G, maka seharusnya Cyber Access dan Natrindo mengembalikan lisensi tersebut kepada pemerintah. "Bukan malah menjualnya," kata anggota KPPU Muhammad Iqbal beberapa waktu lalu. Dia menambahkan, alasan kedua perusahaan menjual saham karena ingin mengundang investor untuk membangun jaringan telekomunikasi, tidak bisa diterima akal sehat. Karena logikanya perusahaan yang diberi lisensi adalah perusahaan yang dinilai sanggup membangun jaringan. Menurut Iqbal, karena frekuensi adalah sumber daya alam yang terbatas, maka proses pemberian lisensinya harus transparan dan selektif. Salah satu cara untuk menghasilkan pemenang adalah lewat proses tender. Faktanya di antara kedua perusahaan tadi, menurut dia, hanya Cyber yang memenangkan lisensi melalui tender. Sedangkan pemberian lisensi kepada Natrindo dilakukan lewat penunjukan langsung pemerintah. "Ini tidak memenuhi unsur perilaku bisnis yang sehat," ujar Iqbal. Seperti diketahui, Cyber Access telah mendapatkan lisensi frekuensi 3G pada 8 Oktober 2003 dan Natrindo mendapatkan lisensi pada 17 September 2004. Namun, hingga saat ini kedua perusahaan tersebut belum merealisasikan pembangunan jaringan 3G tersebut.Bahkan, Cyber Access telah menjual 60 persen sahamnya kepada perusahaan asing Hutchison Ltd senilai US$ 120 juta. Sedangkan Natrindo telah menjual 51 persen sahamnya kepada perusahaan Malaysia, Maxis Communication Bhd.Suryani Ika Sari - Tempo

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.