Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rapat Banggar Setujui Kriteria Pemotongan APBNP  

image-gnews
Menkeu Muhammad Chatib Basri (kanan) bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana (tengah) dan Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta (22/5). ANTARA/Widodo S.
Menkeu Muhammad Chatib Basri (kanan) bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana (tengah) dan Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta (22/5). ANTARA/Widodo S.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan DPR menentukan kriteria pemotongan belanja kementerian atau lembaga sebesar Rp 43 triliun dalam rapat panitia kerja Badan Anggaran, Sabtu, 14 Juni 2014. Pemotongan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2014 terdiri atas empat kriteria pemotongan.

"Ini masih keputusan panitia kerja. Senin akan ada pembahasan di masing-masing komisi dan mitra kerja," kata Wakil Ketua Badan Anggaran Yasona Laoly saat memimpin rapat di gedung parlemen, Jakarta. 

Menurut Laoly, kriteria pertama adalah pemotongan belanja barang dan perjalanan dinas. Target kedua adalah meminimumkan pemotongan belanja perjalanan dinas yang menjadi tugas fungsi pokok kementerian atau lembaga. Badan anggaran juga berencana menimimumkan pemotongan belanja bantuan sosial yang menjadi prioritas serta memangkas belanja modal.

Badan Anggaran DPR dan pemerintah kemarin menyepakati postur sementara Rancangan APBN Perubahan 2014. Pemotongan anggaran kementerian/lembaga (K/L) ditentukan tidak jadi sebesar Rp 100 triliun seperti diberitakan sebelumnya, tapi menjadi Rp 43,025 triliun saja. Dengan demikian, akan ada Rp 56,97 triliun anggaran belanja K/L yang masih bisa dieksekusi di tahun ini. (Baca: Pemerintah Pangkas Asumsi Makro APBNP 2014)

Mengenai jumlah pemotongan, Laoly mengatakan tak akan diubah. Terhadap belanja yang tidak memenuhi kriteria atau tidak sesuai dengan rencana strategis, dapat direlokasi ke belanja lain yang memenuhi kriteria.

Selain itu, kata Laoly, dalam rangka pelaksanaan dan pengamanan pemilihan presiden 2014, bila dalam pelaksanaannya dibutuhkan dukungan pendanaan tambahan, tetap dapat dilaksakan oleh pemerintah. "Syaratnya sesuai dengan ketersediaan anggaran tahun 2014," kata Laoly. (Baca: Pemerintah dan DPR Sepakati Asumsi Makro APBNP)

Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah dibawa ke masing-masing komisi pada Senin pekan depan, persetujuan tersebut akan dibahas dengan Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, serta Menteri Bappenas pada hari Selasa. Dijadwalkan APBNP akan dibawa ke rapat paripurna pada Rabu, 18 Juni 2014.

FAIZ NASHRILLAH

Terpopuler:
SBY Berikan Beasiswa S2 ke Anak Tukang Becak
MA Hukum KPK Bayar Rp 100 Juta
Ini Bedanya Program Ekonomi Jokowi dan Prabowo
Kiai Targetkan 80 Persen Suara Jokowi di Sidoarjo
Mesin Penjernih Air ITB Go Internasional

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bappenas Pastikan Makan Siang Gratis Tidak Bersumber dari Dana BOS

16 jam lalu

Siswa SDN Beji 1 usai mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah yang beralamat di Jalan Komodo Raya, Pancoran Mas, Depok, Senin, 4 Maret 2024. Sekolah ini berharap program makan siang gratis tak diambil dari dana BOS reguler. TEMPO/Ricky Juliansyah
Bappenas Pastikan Makan Siang Gratis Tidak Bersumber dari Dana BOS

Bappenas menyatakan tidak ada pihak swasta yang akan ikut mensponsori program makan siang gratis.


Bea Cukai jadi Sorotan, CITA Sarankan Sejumlah Langkah Perbaikan

1 hari lalu

Ilustrasi petugas bea cukai di bandara. Foto : Bea Cukai
Bea Cukai jadi Sorotan, CITA Sarankan Sejumlah Langkah Perbaikan

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menyoroti kritik publik terhadap Ditjen Bea Cukai belakangan ini.


Indef Minta Pemerintah Antisipasi Penurunan Konsumsi pada Triwulan II

1 hari lalu

Ilustrasi belanja. shutterstock.com
Indef Minta Pemerintah Antisipasi Penurunan Konsumsi pada Triwulan II

Pemerintah diminta untuk mengantisipasi potensi menurunnya kinerja konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan II 2024.


Serba-serbi UKT: Landasan Penetapan Besaran UKT di Perguruan Tinggi Negeri

1 hari lalu

Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Serba-serbi UKT: Landasan Penetapan Besaran UKT di Perguruan Tinggi Negeri

Pembahasan besaran Uang Kuliah Tunggal disingkat UKT kerap menjadi persoalan yang kerap diprotes mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).


Jokowi soal Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen: Menumbuhkan Sebuah Optimisme

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberi pengarahan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Jokowi soal Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen: Menumbuhkan Sebuah Optimisme

Presiden Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen di kuartal pertama tahun ini patut disyukuri.


Wamenkeu Suahasil Nazara Soroti 3 Faktor Penting dalam Ekonomi RI, Suku Bunga hingga Kurs Rupiah

2 hari lalu

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat menghindar dari kejaran wartawan kepresidenan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 18 Januari 2024. Suahasil Nazara tidak menjawab pertanyaan wartawan terkait isu rencana mundurnya Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan. TEMPO/Subekti.
Wamenkeu Suahasil Nazara Soroti 3 Faktor Penting dalam Ekonomi RI, Suku Bunga hingga Kurs Rupiah

Wamenkeu Suahasil Nazara menyoroti tiga faktor yang menjadi perhatian dalam perekonomian Indonesia saat ini. Mulai dari suku bunga yang tinggi, harga komoditas, hingga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.


Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama 2024 Tingkatkan Lapangan Pekerjaan

2 hari lalu

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berbicara dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama 2024 Tingkatkan Lapangan Pekerjaan

Kementerian Keuangan mencatat di tengah gejolak ekonomi global perekonomian Indonesia tetap tumbuh dan mendorong peningkatan lapangan pekerjaan.


Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

5 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan saat konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023. Kenaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di 2023 didorong oleh meningkatnya konsumsi dan investasi masyarakat hingga penyetopan kebijakan zero Covid-19 di Cina.  TEMPO/Tony Hartawan
Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.


Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

7 hari lalu

Ilustrasi Garuda Indonesia. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.


Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

7 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) didampingi jajarannya memasuki ruangan untuk memimpin konferensi pers APBN Kita edisi April 2024 di Jakarta, Jumat 26 April 2024. Pendapatan negara hingga Maret 2024 sebesar Rp 620,01 triliun, belanja negara sebesar Rp 611,9 triliun, sehingga APBN surplus Rp 8,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.