Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Renegosiasi Freeport Masih Finalisasi  

image-gnews
MS Hidayat. ANTARA/Andika Wahyu
MS Hidayat. ANTARA/Andika Wahyu
Iklan

TEMPO.COJakarta - Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat mengatakan proses renegosiasi kontrak karya dengan PT Freeport Indonesia saat ini sudah memasuki tahap final. Menurut dia, hampir seluruh poin yang masuk dalam renegosiasi sudah mencapai titik temu. "Freeport tinggal menyempurnakan wording, tadi hanya courtesy call," kata Hidayat seusai pertemuan dengan Freeport di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu, 4 Juni 2014.

Terkait dengan relaksasi tarif bea keluar, Hidayat mengatakan hal itu sudah rampung dibahas. Namun, dia tak mau merinci berapa relaksasi bea keluar yang akan diberikan setelah perusahaan tersebut mentransfer uang jaminan pembangunan pabrik pengolahan (smelter). "Bea keluar sudah selesai, tapi saya lupa angkanya," katanya.

Hari ini Kementerian Koordinator Perekonomian tengah menggelar rapat koordinasi terkait relaksasi bea keluar mineral. Rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung itu dihadiri menteri-menteri terkait dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Mahendra Siregar. (baca:Bos Besar Freeport Datangi Lapangan Banteng)

Namun, Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri membantah pertemuan itu membahas mengenai Peraturan Menteri Keuangan mengenai relaksasi tarif bea keluar. Menurut dia, pertemuan hari ini hanya membahas mengenai laporan dari tim negosiasi. "Saya tidak bisa bicara itu. Silakan ke Pak Chairul (Menko Perekonomian)," katanya.

Menurut Chatib, proses besaran tarif baru bea keluar bagi perusahaan yang sudah berkomitmen membangun smelter dibahas oleh tim tarif yang terdiri atas Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. "Saya tidak bisa tahu keputusannya kalau tim tarif tidak memutuskan. Tim tarif tidak dirapatkan di kantor Menko Perekonomian. Jadi, kalau bertanya bea keluar, tidak dibahas tadi," ujarnya. (baca:Hentikan Produksi, Newmont Belum Melapor ke ESDM )

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun Wakil Menteri Bambang Brodjonegoro mengatakan masih ada beberapa poin yang belum disepakati. Menurut dia, terkait bea keluar akan disesuaikan dengan progress pembangunan smelter. "Lihat saja nanti kalau PMK sudah keluar," katanya. 

ANGGA SUKMA WIJAYA

Terpopuler:
Hal yang Akan Terjadi Jika Jins Tak Pernah Dicuci
Indonesia Cellular Show 2014 Digelar Besok
Gelar 'Revolusi Wangi' Trio Lestari Tanpa Jokowi
Bupati yang Blokade Bandara Baru Lulus Sarjana

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

5 hari lalu

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)


Berkaca Kasus PHK Pegawai Bata, Apa Hak Karyawan yang Kena Pemutusan Hubungan Kerja?

7 hari lalu

Pekerja mengelem bahan yang akan dijadikan sebagai sepatu di pabrik Sepatu Bata, Purwakarta, Jawa Barat, 28 Mei 2015. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Berkaca Kasus PHK Pegawai Bata, Apa Hak Karyawan yang Kena Pemutusan Hubungan Kerja?

Ratusan karyawan pabrik sepatu Bata kena PHK massal. Apa saja hak pegawai baik tetap maupun kontrak yang kena pemutusan hubungan kerja?


233 Karyawan Bata di PHK, Bagaimana Jaminan Hak-hak Pegawai Pabrik Sepatu Itu?

9 hari lalu

Suasana pekerja dalam pembuatan sepatu di pabrik Sepatu Bata, Purwakarta, Jawa Barat, 28 Mei 2015. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
233 Karyawan Bata di PHK, Bagaimana Jaminan Hak-hak Pegawai Pabrik Sepatu Itu?

PT Sepatu Bata melakukan PHK ratusan karyawan secara bertahap. Bagaimana jaminan terhadap hak-hak pegawai pabrik sepatu itu?


Kemenperin Periksa Pejabat Terlibat Penipuan SPK Fiktif, Terbongkar karena Aduan Pihak Ketiga

12 hari lalu

Ilustrasi Penipuan. vocfm.co
Kemenperin Periksa Pejabat Terlibat Penipuan SPK Fiktif, Terbongkar karena Aduan Pihak Ketiga

Seorang pejabat di Kemenperin menyalahgunakan jabatan untuk membuat SPK fiktif.


Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

23 hari lalu

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita . (ANTARA/HO-Kementerian Perindustrian/rst)
Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan impor untuk komoditas bahan baku plastik kini tidak memerlukan pertimbangan teknis lagi.


Intip Spesifikasi Samsung Galaxy A35 5G, Meluncur Pertengahan Maret 2024

10 Maret 2024

Samsung Galaxy A35 5G. Gsm.arena.com
Intip Spesifikasi Samsung Galaxy A35 5G, Meluncur Pertengahan Maret 2024

Spesifikasi Samsung Galaxy A35 5G mulai dipromosikan. Gawai ini termasuk kelas menengah, namun fiturnya lengkap dan mumpuni.


Setelah 4 Tahun Tak Digelar Gaikindo, Ini Hal Menarik di GIICOMVEC 2024

9 Maret 2024

Pameran kendaraan komersial GIICOMVEC akan digelar pada 7-10 Maret 2024.
Setelah 4 Tahun Tak Digelar Gaikindo, Ini Hal Menarik di GIICOMVEC 2024

Setelah empat tahun vakum, Gaikindo kembali adakan Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2024. Apa yang menarik?


TMMIN Terima Penghargaan Lighthouse Industry 2024

21 Februari 2024

TMMIN dapat penghargaan Lighthouse Industry 2024 dari Kementerian Perindustrian. (Dok TMMIN)
TMMIN Terima Penghargaan Lighthouse Industry 2024

TMMIN menerima penghargaan Lighthouse Industry 2024 setelah dianggap berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing industri otomotif.


Cara Cek IMEI iPhone Terdaftar atau Tidak di Kemenperin

17 Januari 2024

Sekarang, sudah banyak orang yang menjual iPhone bekas. Sebelum membeli, sebaiknya cek IMEI iPhone apakah terdaftar atau tidak. Foto: Canva
Cara Cek IMEI iPhone Terdaftar atau Tidak di Kemenperin

Sekarang, sudah banyak orang yang menjual iPhone bekas. Sebelum membeli, sebaiknya cek IMEI iPhone apakah terdaftar atau tidak.


Komisi VII DPR Bakal Panggil PT ITSS dan Kementerian Perindustrian Buntut Insiden Ledakan Tungku Smelter

9 Januari 2024

Kebakaran di PT ITSS Morowali, Sulawesi Tengah. Dok. Istimewa
Komisi VII DPR Bakal Panggil PT ITSS dan Kementerian Perindustrian Buntut Insiden Ledakan Tungku Smelter

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan bakal memanggil Kementerian Perindustrian dan PT Indonesia Tsingshan Stainless Stell (ITSS).