Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Chatib Basri: Defisit Anggaran Lebih dari 2 Persen

image-gnews
Menkeu Chatib Basri. ANTARA FOTO/Andika Wahyu
Menkeu Chatib Basri. ANTARA FOTO/Andika Wahyu
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri mengatakan defisit anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2014 akan melebihi 2 persen. Adapun surplus anggaran pada kuartal pertama tahun ini yang mencapai Rp 2,2 triliun bukan disebabkan obligasi negara yang sudah diterbitkan tidak terpakai.

"Akan terpakai nanti. Percaya sama saya, nanti defisitnya akan naik mendekati 2,5 persen," kata Chatib di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 16 Mei 2014.

Menurut Chatib, pelebaran defisit anggaran tidak bisa dihindari karena terjadinya perlambatan ekonomi yang menyebabkan penerimaan negara anjlok. Dia menegaskan akan tetap melakukan upaya ekstra untuk menggenjot pajak supaya defisit tidak melebih 2,5 persen dari produk domestik bruto. "Saya juga katakan bahwa akan ada pemangkasan anggaran pemerintah supaya fiskalnya aman. Itu tidak bisa terhindarkan," ujarnya.

Namun Chatib tetap tak mau merinci berapa persen anggaran belanja kementerian dan lembaga yang akan dipotong. Menurut dia, pemotongan akan dilakukan untuk beberapa pos anggaran, seperti belanja perjalanan dinas dan seminar. Pemotongan akan ditentukan kementerian dan lembaga masing-masing. (Baca: Target Penerimaan Pajak 2014 Sulit Tercapai )

"Tidak dipukul rata. Saya akan bilang, kalau harus ada pemotongan belanja signifikan, jumlahnya segini. Nanti mereka (kementerian/lembaga) yang paling tahu mana yang bisa dipotong," ujarnya.

Pemerintah akan mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2014 ke Dewan Perwakilan Rakyat pada 20 Mei 2014. Perubahan dilakukan terkait dengan asumsi makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, dan lifting minyak yang diprediksi tidak mencapai target.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 6 persen diproyeksikan hanya mencapai 5,5 persen. Sedangkan lifting minyak yang ditargetkan mencapai 870 ribu barel per hari diperkirakan hanya mencapai 818 ribu barel per hari. Dengan demikian, defisit anggaran yang diperkirakan Rp 175,4 triliun atau 1,69 persen terhadap PDB akan melebar. Adapun mengenai nilai tukar rupiah, Chatib tak mau menjawab. "Nanti saja lihat di DPR," ujarnya. (Baca: APBN-P Mulai Dibahas Pekan Depan )

ANGGA SUKMA WIJAYA

Berita terpopuler:
KAI: Pemudik Belum Terbiasa Beli Tiket Online 
Mundur di 'Injury Time', Hatta Beri Preseden Buruk 
Tiket Kereta Mudik Ludes, Calon Penumpang Meradang 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

1 jam lalu

Tangkapan layar Presiden Terpilih Prabowo Subianto (kanan) berbicara dalam sesi bincang-bincang khusus Qatar Economic Forum di Doha, Qatar, Rabu 15 Mei 2024. sebagaimana disiarkan langsung oleh kanal YouTube Bloomberg TV. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).


Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

1 jam lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Efendi Hutahaean di acara diskusi Pengusaha Jasa Titipan. Dok: Bea Cukai Purwakarta
Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

Kuasa hukum eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Luhut Simanjuntak, mengatakan kliennya akan memenuhi panggilan dari KPK itu untuk klarifikasi LHKPN.


Alasan Bea Cukai Tahan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

4 jam lalu

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, Nirwala Dwi Heryanto, usai acara media briefing di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa, 20 Juni 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Alasan Bea Cukai Tahan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

Alasan Bea Cukai menahan 9 supercar milik pengusaha Malaysia, Kenneth Koh


LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

11 jam lalu

Kepala KPPBC TMP A Purwakarta, Rahmady Effendi Hutahaean. Dok Bea Cukai Purwakarta
LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

KPK telah menjadwalkan pemanggilan eks Kepala Bea Cukai Purwakarta pekan depan untuk mengklarifikasi kejanggalan LHKPN.


TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

18 jam lalu

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, memaparkan peran penting lembaganya bagi perekonomian kepada media di tengah ramai kecaman masyarakat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Mei 2024. TEMPO/Ilona
TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat


Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

19 jam lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

Sejumlah nama besar masuk dalam bursa calon menteri keuangan untuk kabinet Prabowo-Gibran. Dua sosok dinilai cukup kuat


KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan

19 jam lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean. bcpurwakarta.beacukai.go.id
KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy, akan menjalani klarifikasi soal LHKPN-nya di KPK pekan depan.


Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

22 jam lalu

Faisal Basri diwawancara di Gedung Tempo Media Jakarta, 4 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

Ekonom senior Faisal Basri memprediksi dua sumber anggaran yang kemungkinan dapat dialihkan untuk mendanai makan siang gratis


Penjelasan Bea Cukai Soal 9 Mobil Mewah Kenneth Koh Disegel, Tidak Direekspor

1 hari lalu

Petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta kembali menggagalkan penumpang pesawat yang berniat menyembunyikan delapan buah iPhone 11 hasil
Penjelasan Bea Cukai Soal 9 Mobil Mewah Kenneth Koh Disegel, Tidak Direekspor

Sampai Mei 2024, importir 9 mobil mewah itu belum melunasi dendanya, yang telah mencapai Rp11,8 miliar.


Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

1 hari lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean. bcpurwakarta.beacukai.go.id
Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

Kepala Bea Cukai Purwakarta Effendy Rahmady dituduh melaporkan hartanya dengan tidak benar dalam LHKPN. Apa yang membuatnya diberhentikan Kemenkeu?