TEMPO.CO, Jakarta - Maraknya kasus korupsi yang menjerat para pejabat negara membuat orang takut menduduki jabatan strategis pengelolaan keuangan. Karena itu, kata Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati, saat ini banyak para pejabat yang tidak ingin menjadi bendahara negara karena takut disalahkan.
"Semua semakin hati-hati. Banyak yang tidak ingin jadi bendahara, mengelak jadi pimpinan proyek, tidak ingin jadi pejabat pembuat komitmen," kata Anny dalam acara kick off meeting Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) di Hotel Le Meredien, Jakarta, Senin, 24 Februari 2014.
Anny mengatakan kondisi itu harus segera diselesaikan. Pemerintah di satu sisi mesti tetap menjaga governance dalam pencairan anggaran, namun di sisi lain harus memberi perlindungan pada pejabat negara yang sudah bekerja sesuai prosedur. "Seseorang yang bekerja baik harus mendapat perlindungan yang baik," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Mardiasmo, mengatakan perlu peran aktif dari inspektorat jenderal di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mengawasi kualitas belanja negara. Menurut dia, Irjen bisa mengawasi dari awal perencanaan anggaran hingga evaluasi. Sehingga, potensi penyalahgunaan dan kelengkapan dokumen bisa dipantau. "Peran pusat dan daerah penting untuk bisa mengawal anggaran. Perlu koordinasi yang maksimal," katanya.
ANGGA SUKMA WIJAYA
Baca Juga:
Berita Lain:
Alasan Freeport dan Newmont Tak Diizinkan Ekspor
Pemerintah Ogah Rekomendasi Freeport dan Newmont
Ingin Ekspor, Newmont dan Freeport Lobi Pemerintah
BPJS Berlaku, Merger BUMN Farmasi Punya Peluang
