Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Masih Impor Minyak 24 Juta Kiloliter  

image-gnews
Warga mengantri untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Hayam Muruk, Jakarta Barat, (21/6). Jelang kenaikan harga BBM subsidi warga rela mengantri untuk mengisi penuh tangki bahan bakarnya. TEMPO/Imam Sukamto
Warga mengantri untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Hayam Muruk, Jakarta Barat, (21/6). Jelang kenaikan harga BBM subsidi warga rela mengantri untuk mengisi penuh tangki bahan bakarnya. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah masih akan mengimpor minyak dalam jumlah yang besar tahun ini. Untuk memenuhi kebututuhan bahan bakar minyak domestik yang dialokasikan sebesar 48 juta kiloliter, pemerintah akan mengimpor minyak separuhnya.

"Kalau kita mengacu kebutuhan BBM domestik tahun 2013, maka impor masih tetap di sekitar 50 persen dari kebutuhan total dalam setahun," kata Direktur Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Naryanto Wagimin, kepada Tempo, Rabu, 8 Januari 2014.

Tingginya impor minyak ini, menurut dia, akan berdampak pada defisit neraca transaksi berjalan. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan nilai tukar rupiah tak bakal menguat sebelum impor minyak bisa ditekan.

Namun, lebih jauh Naryanto memperkirakan pemerintah akan kesulitan menekan angka impor minyak. Sebab, kebijakan pengendalian konsumsi bahan bakar minyak terkait dengan beberapa kementerian. "Contohnya menyetop konsumsi BBM di kendaraan bermotor, untuk kegiatan industri berbasis BBM dan pertambangan, dan lainnya.”

Namun, Kementerian Energi terus berupaya untuk mengendalikan konsumsi BBM masyarakat untuk menekan impor minyak. "Kemungkinan melalui penghematan dan diversifikasi. Tapi itu tidak cukup untuk mengurangi impor karena pemerintah Indonesia tetap menjaga pertumbuhan sekitar 6 persen."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada 2014 ini, pemerintah mengalokasikan BBM subsidi bagi masyarakat sebesar 48 juta kiloliter. Meski kuota ini tak berbeda dari tahun sebelumnya, pemerintah terpaksa tetap merogoh kocek lebih dalam akibat terus menguatnya dolar Amerika Serikat sehingga melemahkan nilai tukar rupiah.

Sepanjang 2013, pemerintah sebenarnya telah berupaya mengendalikan konsumsi BBM masyarakat. Sejumlah hal yang dilakukan, di antaranya kenaikan harga BBM subsidi menjadi Rp 6.500 per liter untuk Premium dan Rp 5.500 per liter untuk solar per Juli lalu. Selain itu, melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2013, kendaraan industri dan pertambangan juga telah dilarang mengkonsumsi BBM subsidi. 

AYU PRIMA SANDI

Terpopuler
Satu Lagi, Penampilan Saltum Agnes Monica

Ini Bisnis Istri Polisi yang Kehilangan Berlian

Saksi: Teroris Dayat Ditembak dari Jarak 1 Meter

Detik-detik Penggerebekan di Ciputat Versi Warga

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anggota DPR Sebut Subsidi BBM Tidak Tepat Sasaran

4 hari lalu

Aktivitas pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT Pertamina di jalan MT Haryono, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024.  Setiap peningkatan harga minyak 1 dollar AS berpotensi meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp 3,6 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Anggota DPR Sebut Subsidi BBM Tidak Tepat Sasaran

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengatakan 70 persen subsidi bahan bakar minyak (BBM) tidak tepat sasaran.


Catatan Ekonom tentang RAPBN 2025: Subsidi BBM Berpotensi Dikurangi

31 hari lalu

Presiden Joko Widodo mengikuti Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024. Presiden Joko Widodo memakai baju adat Betawi saat hadir di sidang tahunan MPR terakhirnya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Catatan Ekonom tentang RAPBN 2025: Subsidi BBM Berpotensi Dikurangi

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda memberi sejumlah catatan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara RAPBN 2025


Wacana Pembatasan Subsidi BBM, Think Policy Sarankan Pemerintah Alihkan Bantuan ke BLT

16 Juli 2024

Diskusi Ruang Tengah. Dokumentasi Think Policy
Wacana Pembatasan Subsidi BBM, Think Policy Sarankan Pemerintah Alihkan Bantuan ke BLT

Think Policy menilai pemerintah mestinya mereformasi kebijakan subsidi. Selama ini subsidi BBM tidak efektif dan salah sasaran


Anggaran Kompensasi Subsidi BBM Tahun Ini Diprediksi Naik, Ini Tanggapan Pertamina

10 Juli 2024

Aktivitas pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT Pertamina di jalan MT Haryono, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024. Di sisi lain, peningkatan itu berdampak pada membengkaknya belanja negara sekitar Rp 10 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Anggaran Kompensasi Subsidi BBM Tahun Ini Diprediksi Naik, Ini Tanggapan Pertamina

Pada semester awal, anggaran subsidi BBM telah digelontorkan sebesar Rp8,7 triliun dan LPG 3 kilogram Rp34,2 triliun.


Targetkan Produksi Kendaraan Listrik 600 Ribu Unit pada 2030, Luhut Yakin Tekan Subsidi BBM Rp 131 Miliar

3 Juli 2024

Presiden Joko Widodo disaksikan Executive Chairman Hyundai Motor Group Euisun Chung (kedua kanan), dan Menteri Perdagangan, Investasi dan Energi Korea Selatan Inkyo Cheong (kanan) menandatangani mobil Hyundai Kona Electric saat peresmian pabrik baterai kendaraan listrik PT Hyundai LG Industry (HLI) Green Power di Karawang, Jawa Barat, Rabu, 3 Juli 2024. Pabrik sel baterai kendaraan listrik terbesar di Asia Tenggara itu dibangun oleh konsorsium perusahaan asal Korea Selatan Hyundai dan LG dengan total investasi senilai Rp160 triliun yang akan diselesaikan secara bertahap. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Targetkan Produksi Kendaraan Listrik 600 Ribu Unit pada 2030, Luhut Yakin Tekan Subsidi BBM Rp 131 Miliar

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan produksi kendaraan listrik di Indonesia mencapai 600 ribu unit pada 2030.


BBM Naik 1 Juni? Jokowi: Pemerintah Akan Hitung dan Pertimbangkan Kemampuan Fiskal Negara

28 Mei 2024

Presiden Joko Widodo saat membuka kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin 27 Mei 2024.  Kegiatan ini menjadi langkah strategis mengakselerasi transformasi digital baik di tingkat pusat maupun daerah dan peluncuran GovTech Indonesia dengan nama INA Digital akan menjadi tonggak sejarah percepatan penerapan pelayanan publik terpadu berbasis digital. TEMPO/Subekti.
BBM Naik 1 Juni? Jokowi: Pemerintah Akan Hitung dan Pertimbangkan Kemampuan Fiskal Negara

Presiden Jokowi mengatakan pemerintah akan menghitung dan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara sebelum memutuskan apakah akan menaikkan harga BBM


Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

16 April 2024

Ilustrasi SPBU Pertamina. ANTARA
Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.


Makan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya

3 Maret 2024

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Makan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya

Para ekonom mengkritisi penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Jika dipaksa menggunakan, apa dampaknya?


Defisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM

26 Februari 2024

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI. Airlangga Hartarto saat diwawancara oleh wartawan Istana Kepresidenan terkait film Dirty Vote di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin,  12 Februari 2024. Airlangga mengatakan film Dirty Vote merupakan black campaign dan tidak perlu ditanggapi. TEMPO/Subekti.
Defisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM

Defisit anggaran akan melebar menjadi 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menambah subsidi pupuk, BLT, dan menahan kenaikan BBM.


Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025, Jokowi Matangkan di Sidang Kabinet Pekan Depan

24 Februari 2024

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto makan di warung bakso di Bandongan, Magelang, Jawa Tengah, Senin, 29 Januari 2024. Keduanya diketahui baru meresmikan Graha Utama Akademi Militer Magelang. Tim Media Prabowo Subianto
Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025, Jokowi Matangkan di Sidang Kabinet Pekan Depan

Program makan siang gratis Prabowo-Gibran masuk APBN 2025, Jokowi akan matangkan di sidang kabinet Senin depan.