Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Diminta Lindungi Investor di Perbatasan  

image-gnews
TNI Angkatan Laut melakukan patroli rutin di sepanjang wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia di kawasan perbatasan Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur. ANTARA/Amirullah
TNI Angkatan Laut melakukan patroli rutin di sepanjang wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia di kawasan perbatasan Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur. ANTARA/Amirullah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meminta adanya perlindungan investasi dari pemerintah pusat maupun daerah dalam pembangunan kawasan perbatasan. "Ketika membawa investor untuk berinvestasi, kami mengharapkan ada perlindungan terhadap investasi itu oleh pemerintah. Oleh sebab itu, kebijakannya harus diperhatikan," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan, Endang Kesumayadi, dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang Konektivitas Logistik Antar Wilayah Indonesia di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin, 28 Oktober 2013.

Menurut Endang, saat ini ada beberapa pengusaha yang sedang mengerjakan sejumlah proyek untuk pengembangan ekonomi kawasan perbatasan yang terkonsentrasi di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Di antara proyek tersebut adalah pembangungan dryport di Kapuas Hulu dan Sanggau.

Selain itu, Kadin juga sudah menawarkan investasi di sektor kelistrikan dengan teknologi tenaga surya, retail, jasa kontruksi untuk infrastruktur sipil seperti jalan, jembatan, dan bangunan, lalu perkebunan hingga pertambangan bauksit.

Endang menyatakan, pemerintah harus menjadi pelopor. Pasalnya, kini di wilayah-wilayah itu masih terjadi kesenjangan dengan negara tetangga. Di Malaysia, misalnya, pemerintah memberi subsidi listrik, gas, hingga gula. "Sementara di tempat kita masih gelap gulita. Padahal, semua infrastruktur itu sangat penting bagi pertumbuhan industri," ujarnya.

Deputi II Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Suhatmansyah, mengatakan dalam membangun perbatasan tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan, terutama dunia usaha.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia menjelaskan, Indonesia memiliki 26 kabupaten yang berada di kawasan perbatasan potensial. Sepuluh di antaranya akan menjadi program unggulan di 2014. Hanya saja, di daerah-daerah itu angka kemiskinan masih sangat tinggi, yakni mencapai 18,31 persen. Di antara faktor-faktor yang berpengaruh adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia, belum optimalnya penguasaan teknologi, serta sulitnya akses pasar.

PINGIT ARIA

Berita Terpopuler:
Ini Agenda Aksi FPI Menolak Lurah Susan

Tanah Ahli Waris Adam Malik Dijual Rp 350 Miliar 

FPI Akan Demo Jokowi Soal Lurah Susan

Jokowi Kejar-kejar Pelari Kenya 

Tak Hanya Susan, FPI Juga Bidik Lurah Grace


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kasus Ledakan Pabrik Smelter Bertambah, Pengamat: Pemerintah Lebih Prioritaskan Investasi Ketimbang Sistem Keamanan Pabrik

11 jam lalu

PT Kalimantan Ferro Industry (PT KFI) janji bertanggung jawab atas dampak ledakan pablik smelter yang dialami warga.
Kasus Ledakan Pabrik Smelter Bertambah, Pengamat: Pemerintah Lebih Prioritaskan Investasi Ketimbang Sistem Keamanan Pabrik

Pemerintah terkesan tidak serius dalam penerapan standar keamanan untuk perusahaan smelter ataupun investor asing yang masuk ke Tanah Air.


Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

2 hari lalu

Tangkapan layar Presiden Terpilih Prabowo Subianto (kanan) berbicara dalam sesi bincang-bincang khusus Qatar Economic Forum di Doha, Qatar, Rabu 15 Mei 2024. sebagaimana disiarkan langsung oleh kanal YouTube Bloomberg TV. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).


Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 17 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam keterangan pers usai pertemuan, menjelaskan, Jokowi dan Hurley misalnya mebahas upaya menggiatkan pengajaran bahasa di masing-masing negara.


Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

2 hari lalu

Yusuf Mansur bersama Dirut Paytren yang meninggal karena Covid. Foto: IG Yusuf Mansur.
Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

Ekonom Nailul Huda menilai langkah OJK mencabut izin PT Paytren Manajemen Investasi sudah tepat.


Pertamina Hulu Energi dan ExxonMobil Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di IPA CONVEX ke-38

3 hari lalu

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menjajaki kerja sama dengan ExxonMobil dalam agenda Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA CONVEX) ke-48 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang, Rabu, 15 Mei 2024. Sumber: Humas PHE
Pertamina Hulu Energi dan ExxonMobil Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di IPA CONVEX ke-38

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menjajaki kerja sama dengan ExxonMobil Indonesia melalui pengembangan Asri Basin Project CCS Hub.


Pemegang Saham Saratoga Sepakati Pembagian Dividen Rp 298,43 Miliar

3 hari lalu

PT Saratoga Investama Sedaya atau Saratoga menggelar konferensi pers paparan publik tahunan yang digelar di Hotel Raffles Hotel, Jakarta Selatan, Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Pemegang Saham Saratoga Sepakati Pembagian Dividen Rp 298,43 Miliar

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. atau Saratoga (SRTG) akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 298,43 miliar atau sekitar Rp 22 per lembar saham.


Terkini: Jokowi Sebut Bantuan Beras Patut Disyukuri, Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat penyerahan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah. TEMPO/Subekti.
Terkini: Jokowi Sebut Bantuan Beras Patut Disyukuri, Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebut bantuan beras merupakan langkah konkret untuk meringankan beban masyarakat.


RI-China Bahas Kerja Sama Riset di Bidang Pengolahan Nikel

4 hari lalu

Ilustrasi  smelter nikel. REUTERS
RI-China Bahas Kerja Sama Riset di Bidang Pengolahan Nikel

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Duta Besar China untuk Indonesia Lu Kang bertemu untuk membahas penguatan kerja sama


AXA Mandiri Raup Laba Bersih Rp 1,33 Triliun pada 2023

4 hari lalu

AXA Mandiri. facebook.com
AXA Mandiri Raup Laba Bersih Rp 1,33 Triliun pada 2023

AXA Mandiri Financial Services berhasil meraup laba bersih senilai Rp 1,33 triliun pada 2023 atau tumbuh 13,2 persen dibanding tahun 2022.


Kerja dan Tinggal di Jerman Semakin Mudah dengan Peraturan Baru, Simak Ketentuannya

5 hari lalu

Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ina Lepel saat mengunjungi di kantor Tempo, Palmerah, Jakarta Barat, Senin, 13 Mei 2024. Kunjungan tersebut untuk bersilaturahmi serta wawancara khusus tentang Undang-undang Imigrasi Terampil/ Skilled Immigration Act (FEG).  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kerja dan Tinggal di Jerman Semakin Mudah dengan Peraturan Baru, Simak Ketentuannya

Berikut peraturan baru untuk mempermudah proses mencari kerja di Jerman bagi warga negara di luar Uni Eropa.