Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

3 Fraksi Tak Setujui Insentif Pajak LCGC  

Editor

Febriyan

image-gnews
Mobil murah milik Astra Daihatsu Motor (ADM), Astra Daihatsu Ayla dengan tipe GT saat diperkenalkan di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2013, Jakarta, (24/9). TEMPO/Subekti
Mobil murah milik Astra Daihatsu Motor (ADM), Astra Daihatsu Ayla dengan tipe GT saat diperkenalkan di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2013, Jakarta, (24/9). TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Ahmadi Noor Supit, mengatakan tiga fraksi tak menyetujui insentif pajak yang ditujukan untuk implementasi low cost green car (LCGC). Hal itu disampaikannya saat melaporkan hasil pembahasan RAPBN 2014 dalam rapat paripurna DPR, Jumat, 25 Oktober 2013. Ketiga fraksi itu adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Gerindra.

Dalam laporan hasil pembahasan RAPBN 2014 yang dibacakan Ahmadi itu, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan insentif tersebut tak sesuai dengan kesepakatan dalam rapat konsultasi pemerintah dengan komisi Keuangan, 21 Januari 2013. Kesepakatan tersebut berkaitan dengan kebijakan soal pajak penjualan atas barang mewah yang mensyaratkan mesin mobil menggunakan BBM nonsubsidi dan ramah lingkungan.

"Mobil murah tidak ramah lingkungan tidak sinergi dengan upaya pengendalian BBM bersubsidi, sehingga kembali subsidi BBM digunakan secara tidak tepat sasaran," kata Ahmadi. Selain itu, fraksi berlambang banteng itu mempertanyakan pangsa pasar mobil yang disebut murah tersebut dan siapa yang diuntungkan dalam kebijakan itu.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menilai insentif pajak untuk LCGC bertentangan dengan dua kebijakan pemerintah. "Perpajakan untuk mobil LCGC bertentangan dengan usaha pemerintah meningkatkan penerimaan pajak dan kebijakan pengendalian BBM bersubsidi," kata Ahmadi.

Fraksi Partai Gerindra juga tak menyetujui insentif tersebut, dengan alasan mobil murah itu tak bersinergi dengan upaya pengendalian subsidi BBM bersubsidi.

Pemerintah sendiri sebelumnya sudah menyepakati untuk memberi insentif bagi produsen kendaraan yang memproduksi LCGC. Insentif itu berupa penurunan pajak ppenjualan barang mewah (PpnBM) hingga nol persen. Kebijakan ini pun sudah diajukan ke presiden, tinggal menunggu pengesahannya. Rencananya, draf peraturan presiden mengenai hal ini akan rampung pada Januari mendatang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

MARTHA THERTINA

Berita Pilihan :

Ini Orang PKS yang Minta Mobil Luthfi Dipindahkan
Tren Korupsi Banten, Temuan BPK: Main Proyek Nyawa
Setelah Bunda Putri, Kader PKS Sebut Bunda Daging
Petinggi PKS: Kalau ini Bunda Daging, he-he-he...
Setelah Kantor Airin Dibidik, Giliran Kantor Ipar
Siapa Lebih Dulu Kenal Bunda Putri?


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ketua Banggar DPR: Ini Saat yang Tepat untuk Polri Berbenah

15 Oktober 2022

Sejumlah pejabat Polri tiba untuk melaksanakan shalat Jumat sebelum menuju Istana Negara di Jakarta, Jumat 14 Oktober 2022. Sebanyak 559 pejabat Polri yang terdiri dari Pati Mabes Polri, Kapolda, dan Kapolres seluruh Indonesia dikumpulkan di Istana Negara untuk menerima pengarahan dari Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Ketua Banggar DPR: Ini Saat yang Tepat untuk Polri Berbenah

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan, ini saat yang tepat untuk Polri berbenah setelah serangkaian peristiwa yang terjadi.


DPR dan Sri Mulyani Sepakat Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di RAPBN 2021

11 September 2020

Anggota DPR Eko Hendro Purnomo menyerahkan laporan fraksi Partai Demokrat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 7 September 2020. Rapat tersebut beragendakan menyerahkan laporan dan pengesahan hasil Panja Pembahasan RUU P2 APBN TA 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR dan Sri Mulyani Sepakat Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di RAPBN 2021

Badan Anggaran DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen pada 2021.


Badan Anggaran DPR Tegaskan Dukung Perpu Covid-19

4 Mei 2020

Warga menata paket bantuan sosial (bansos) berupa  kebutuhan pokok (sembako) dari Presiden RI untuk warga terdampak COVID-19 di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 28 April 2020. Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. TEMPO/Nita Dian
Badan Anggaran DPR Tegaskan Dukung Perpu Covid-19

Badan Anggaran DPR menegaskan mereka mendukung Perpu Covid-19.


DPR Bentuk Alat Kelengkapan Dewan, Berikut Peta Incaran Partai

9 Oktober 2019

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
DPR Bentuk Alat Kelengkapan Dewan, Berikut Peta Incaran Partai

PDIP dan Golkar memginginkan Komisi XI yang membidangi keuangan atau Badan Anggaran DPR.


2020, Belanja Pemerintah Pusat Disepakati Naik Jadi 1.683,47 T

11 September 2019

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani. TEMPO/Dhemas Reviyanto
2020, Belanja Pemerintah Pusat Disepakati Naik Jadi 1.683,47 T

Rapat yang dihadiri Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR kemarin sepakat untuk menaikkan pagu anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2020.


Rancangan APBN 2019 Disepakati, Ini Detailnya

11 Juli 2018

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 18 Mei 2018. TEMPO/Adam Prireza
Rancangan APBN 2019 Disepakati, Ini Detailnya

Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui asumsi makro di Rancangan APBN 2019 dan target pembangunan tahun depan.


3 Komisi Belum Lapor ke Banggar, Pembahasan APBN 2018 Ditunda

23 Oktober 2017

Suasana gedung Nusantara MPR/DPR RI tengah mempersiapkan lokasi untuk acara sidang tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI dan Pidato Presiden dalam rangka penyampaian RAPBN 2018. Rabu, 16 Agustus 2017. TEMPO/Maria Fransisca.
3 Komisi Belum Lapor ke Banggar, Pembahasan APBN 2018 Ditunda

Badan Anggaran (Banggar) DPR menunda pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.


Sri Mulyani dan DPR Sepakati Perubahan R-APBN 2018

4 Oktober 2017

Sri Mulyani Indrawati. Tempo/Ratih Purnama
Sri Mulyani dan DPR Sepakati Perubahan R-APBN 2018

Sri Mulyani menyatakan terdapat beberapa perubahan dalam RAPBN 2018 terutama asumsi dasar makro.


Anggota DPR Kembalikan Duit Rp 1 Miliar, KPK: Sisanya Ditelusuri  

7 April 2017

Anggota DPR RI Periode 2014-2019 Charles Jonas Mesang mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 31 Januari 2017. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Anggota DPR Kembalikan Duit Rp 1 Miliar, KPK: Sisanya Ditelusuri  

Duit Rp 1 miliar diduga ada kaitan dengan kasus korupsi di Direktorat Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi.


Kalimantan Selatan Canangkan Proyek Jalan Rp 5,5 Triliun

28 Februari 2017

Ilustrasi Pembangunan jalan tol. Tempo/Subekti
Kalimantan Selatan Canangkan Proyek Jalan Rp 5,5 Triliun

DPR menyebut proyek jalan tol Kota Batulicin-Kota Banjarbaru sepanjang 145 kilometer dan jembatan Pulau Laut-Pulau Kalimantan butuh anggaran pusat.