Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Blok East Natuna Segera Dapat Tax Holiday

image-gnews
Perairan Pulau Natuna. Dok TEMPO/ Hendrata Yudha
Perairan Pulau Natuna. Dok TEMPO/ Hendrata Yudha
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menargetkan kebijakan fiskal untuk pengelolaan Blok East Natuna di Kepulauan Riau yang diminta oleh kontraktor di sana, akan rampung tahun ini. Selanjutnya setelah insentif tersebut final, kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract/PSC) akan segera diteken.

"Sekarang sedang kami finalkan dengan Menteri Keuangan, pokoknya tahun ini (pembahasan insentif fiskal) harus selesai," kata Jero usai Acara Silaturahmi Kementerian ESDM pada Selasa, 13 Agustus 2013.

Sebelumnya, proyek East Natuna terbengkalai lantaran skema insentif pembebasan pajak dalam jangka waktu tertentu (tax holiday) yang diminta kontraktor tak kunjung disetujui pemerintah. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro mengatakan insentif yang diberikan utamanya akan mempertimbangkan tingkat pengembalian investasi (internal rate of return/IRR) bisa memenuhi level keekonomian bagi investor.

Kontraktor yang terdiri atas konsorsium PT Pertamina (persero), ExxonMobil, Total EP Indonesie, dan PTT EP Thailand meminta IRR sebesar 12 persen. Adapun tax holiday yang diminta mencapai lima tahun.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Edy Hermantoro, menjelaskan tax holiday ini diberikan kepada kontraktor setelah pendapatan kontraktor telah menguntungkan, yakni  diperkirakan setelah 2020. Sebab, pada masa eksplorasi dan produksi, cash flow yang diperoleh kontraktor masih sedikit. "Ada beberapa yang dimakan cost recovery. Jadi tax holiday itu bukan teken kontrak trus dapat holiday, tapi mulai bisa direalisasikan setelah cash flownya positif," ujar Edy.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mengenai porsi bagi hasil (split) antara pemerintah dengan kontraktor memang sudah diputuskan. Edy mengatakan porsi split akan lebih besar untuk kontraktor sebesar 55 persen, sementara 45 persen untuk pemerintah. "Tapi itu khusus untuk Lapangan D-Alpha saja, di luar itu enggak," ujar Edy. Meski porsi pemerintah lebih kecil angka tersebut dinilai sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya yang hanya sebesar 0 persen.

AYU PRIMA SANDI


Topik Terhangat:
FPI Lamongan Bentrok
| Arus Balik Lebaran | Konvensi Partai Demokrat | Ahok vs Lulung | Sisca Yofie

Berita Terpopuler:
Dianggap Menghina Gereja, Fesbuker Diperiksa Polda

Suap Rudi Rubiandini Pecahkan Rekor Tangkap Tangan

Ini Sebab Sisca Yofie Marahi Kompol Albertus Eko 

Mantan Wamen Rudi Rubiandini Ditangkap Tangan KPK 

Rudi Rubiandini, dari Kampus, Golf, ke Tahanan KPK 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

4 jam lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Efendi Hutahaean di acara diskusi Pengusaha Jasa Titipan. Dok: Bea Cukai Purwakarta
Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.


Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

7 jam lalu

Kepala KPPBC TMP A Purwakarta, Rahmady Effendi Hutahaean. Dok Bea Cukai Purwakarta
Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

Pengacara eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy merasa heran kliennya diseret dalam kasus yang melibatkan perusahaan sang istri.


Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

23 jam lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Efendi Hutahaean di acara diskusi Pengusaha Jasa Titipan. Dok: Bea Cukai Purwakarta
Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

Kuasa hukum eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Luhut Simanjuntak, mengatakan kliennya akan memenuhi panggilan dari KPK itu untuk klarifikasi LHKPN.


Alasan Bea Cukai Tahan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

1 hari lalu

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, Nirwala Dwi Heryanto, usai acara media briefing di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa, 20 Juni 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Alasan Bea Cukai Tahan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

Alasan Bea Cukai menahan 9 supercar milik pengusaha Malaysia, Kenneth Koh


LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

1 hari lalu

Kepala KPPBC TMP A Purwakarta, Rahmady Effendi Hutahaean. Dok Bea Cukai Purwakarta
LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

KPK telah menjadwalkan pemanggilan eks Kepala Bea Cukai Purwakarta pekan depan untuk mengklarifikasi kejanggalan LHKPN.


TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

1 hari lalu

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, memaparkan peran penting lembaganya bagi perekonomian kepada media di tengah ramai kecaman masyarakat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Mei 2024. TEMPO/Ilona
TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat


KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan

1 hari lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean. bcpurwakarta.beacukai.go.id
KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy, akan menjalani klarifikasi soal LHKPN-nya di KPK pekan depan.


Penjelasan Bea Cukai Soal 9 Mobil Mewah Kenneth Koh Disegel, Tidak Direekspor

1 hari lalu

Petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta kembali menggagalkan penumpang pesawat yang berniat menyembunyikan delapan buah iPhone 11 hasil
Penjelasan Bea Cukai Soal 9 Mobil Mewah Kenneth Koh Disegel, Tidak Direekspor

Sampai Mei 2024, importir 9 mobil mewah itu belum melunasi dendanya, yang telah mencapai Rp11,8 miliar.


Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

2 hari lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean. bcpurwakarta.beacukai.go.id
Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

Kepala Bea Cukai Purwakarta Effendy Rahmady dituduh melaporkan hartanya dengan tidak benar dalam LHKPN. Apa yang membuatnya diberhentikan Kemenkeu?


Kisah Royal Enfield Sebelum Memproduksi Motor di India

3 hari lalu

Royal Enfield Classic 500 Pegasus Limited Edition. (Royal Enfield)
Kisah Royal Enfield Sebelum Memproduksi Motor di India

Sebelum membuat motor, Royal Enfield memproduksi sejumlah produk di bawah tanah