Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPPU Duga Menteri Gita Hambat Persaingan

Editor

Suseno TNR

image-gnews
Warga mengais bawang putih dari tumpukan limbah kulit bawang putih di Tempat Pembuangan Sampah Kampung Celeban, kelurahan Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta, (22/4). TEMPO/Suryo Wibowo.
Warga mengais bawang putih dari tumpukan limbah kulit bawang putih di Tempat Pembuangan Sampah Kampung Celeban, kelurahan Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta, (22/4). TEMPO/Suryo Wibowo.
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga Menteri Perdagangan Gita Wirjawan telah menghambat persaingan di antara pemasok (supplier) dalam kasus dugaan kartel bawang putih. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum KPPU, Ahmad Junaidi, mengatakan itu merupakan kesimpulan hasil sidang perdana kasus dugaan kartel bawang putih pada 24 Juli lalu. “Sementara disimpulkan terdapat proses penghambatan masuknya pesaing melibatkan Menteri Perdagangan,” katanya Sabtu, 27 Juli 2013. .

Menurut dia, Menteri Gita diduga melanggar Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Surat persetujuan impor (SPI) bawang putih diterbitkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk dan atas nama Menteri Perdagangan.

Dari hasil sidang perdana soal dugaan kartel bawang putih, KPPU menyimpulkan sebanyak 22 pihak menjadi terlapor dan terindikasi melakukan kartel perdagangan bawang putih periode November 2012-Februari 2013. Investigator penuntut KPPU, Muhammad Nur Rofik, pada 24 Juli lalu mengatakan para terlapor terdiri atas 19 perusahan, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Menteri Perdagangan, dan Badan Karantina Pertanian.

Ahmad menambahkan, KPPU menduga ada praktek persekongkolan dalam upaya menahan pasokan bawang putih oleh tiga kelompok afiliasi usaha yang mendapatkan izin Kementerian Perdagangan. “Yang mengajukan izin di luar tiga kelompok afiliasi usaha itu, ditolak," ucapnya.

Dia yakin penyebutan nama Menteri Gita sebagai pihak terlapor tidak melanggar hukum. KPPU mengagendakan dengar pendapat untuk mendengarkan tanggapan dari para terlapor pada 19 Agustus. Para terlapor, termasuk Menteri Gita, berhak mengajukan tanggapan. Pembuktian dugaan pelanggaran nantinya dilakukan melalui pemeriksaan. “Jadi, ini masih dugaan, bukan terbukti melanggar," kata Ahmad.

Menanggapi hal ini, Menteri Gita pada Jumat sore mengirim surat somasi ke Ketua KPPU. “Saya sudah somasi, kok sampai lembaga itu berani-beraninya memperbolehkan salah satu investigatornya melontarkan alegasi yang belum diputuskan secara majelis," ujarnya kemarin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Gita merasa nama baiknya dicemarkan. Apalagi yang melontarkan tuduhan bukan komisioner, melainkan investigator KPPU. “Lucu kan, kayak salah satu staf eselon IV dan III saya melontarkan alegasi (terhadap) pimpinan lembaga kementerian (lain)," katanya.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Bachrul Chairi, menyatakan penilaian KPPU terhadap Menteri Gita terlalu prematur. “Harus diklarifikasi kembali peran penghambat seperti apa. Faktanya, harga bawang saat itu menjadi rendah," kata Bachrul kemarin.

MARIA YUNIAR | ISMI DAMAYANTI | PINGIT ARIA | BERNADETTE CHRISTINA | ABDUL MALIK

Baca juga:
Pasokan Bawang Merah Pengaruhi Stok Bibit

Ini Penyebab Harga Bawang Merah Melonjak
Harga Bawang Merah di Berbagai Daerah Melonjak

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

4 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.


Pameran Dekorasi Rumah Indonesia di Taiwan Raup Transaksi Rp 4,73 Miliar

4 hari lalu

Dekorasi Rumah dan Dinding yang Hemat Biaya.
Pameran Dekorasi Rumah Indonesia di Taiwan Raup Transaksi Rp 4,73 Miliar

Kementerian Perdagangan menggelar pameran dekorasi rumah Indonesia di Taiwan, total transaksi yang diperoleh Rp 4,73 miliar.


Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Lantik 6 Pejabat Eselon I dan II, Berpesan Waspadai Situasi Geopolitik Timur Tengah

4 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melantik 3 pejabat eselon I dan 3 pejabat eselon II di Kementerian Perdagangan pada Jumat, 26 April 2024 kemarin. Doc. Istimewa/ Humas Kementerian Perdagangan.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Lantik 6 Pejabat Eselon I dan II, Berpesan Waspadai Situasi Geopolitik Timur Tengah

Menteri Perdagangan melantik pejabat eselon I dan II. Dia berpesan agar siap menghadapi keadaan geopolitik Timur Tengah saat ini.


Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

6 hari lalu

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita . (ANTARA/HO-Kementerian Perindustrian/rst)
Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan impor untuk komoditas bahan baku plastik kini tidak memerlukan pertimbangan teknis lagi.


Kementerian Perdagangan Sebut Utang Rafaksi Minyak Goreng Segera Dibayar

7 hari lalu

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Isy Karim, usai rapat bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Juni 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Kementerian Perdagangan Sebut Utang Rafaksi Minyak Goreng Segera Dibayar

Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa utang rafaksi minyak goreng akan segera dibayarkan.


Kemendag Gelar Festival Hari Konsumen Nasional

11 hari lalu

Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Moga Simatupang. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Kemendag Gelar Festival Hari Konsumen Nasional

Kementerian Perdagangan atau Kemendag menggelar festival untuk memperingati Hari Konsumen Nasional (Harkonas).


Harga Bawang Merah di Kota Solo Melonjak, Eceran Ada yang Tembus Rp 80 Ribu per Kilogram

11 hari lalu

Pekerja mengupas bawang merah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Senin, 4 Maret 2024. Melansir data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Senin (4/3/2024), berbagai jenis bawang tercatat naik signifikan. Harga bawang merah naik sebesar 8,75 persen menjadi Rp36.770 per kilogram dan bawang putih bonggol naik 6,79 persen menjadi Rp41.670 per kilogram. TEMPO/Tony Hartawan
Harga Bawang Merah di Kota Solo Melonjak, Eceran Ada yang Tembus Rp 80 Ribu per Kilogram

Harga bawang merah untuk pembelian secara eceran bahkan mencapai Rp 80 ribu per kg.


2 Cara Masak Tahu Petis, Kudapan Asal Jawa Tengah

13 hari lalu

Tahu petis. Shutterstock
2 Cara Masak Tahu Petis, Kudapan Asal Jawa Tengah

Tahu petis adalah kudapan asli dari Jawa Tengah, paduan antara tahu goreng dengan sambal petis


Kementerian Perdagangan Sebut Sektor Penjualan Online Terbanyak Mendapat Keluhan dari Konsumen

13 hari lalu

Ilustrasi belanja online / e-commerce. freepik.com
Kementerian Perdagangan Sebut Sektor Penjualan Online Terbanyak Mendapat Keluhan dari Konsumen

Kementerian Perdagangan menyebut sektor penjualan online paling banyak dilaporkan keluhan konsumen lantaran banyak penipuan. Selain itu, Kemendag telah menutup setidaknya 223 akun yang diindikasi sebagai penipu.


Zulhas: Barang Impor Bawaan Penumpang Akan Dibatasi Lewat Peraturan Menteri Keuangan

14 hari lalu

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan saat melakukan pemusnahan barang-barang impor yang tidak sesuai ketentuan di pergudangan kawasan Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Kamis 28 Maret 2024. ANTARA/Maria Cicilia Galuh
Zulhas: Barang Impor Bawaan Penumpang Akan Dibatasi Lewat Peraturan Menteri Keuangan

Zulhas mengatakan pembatasan barang impor bawaan penumpang nantinya akan diatur lewat Peraturan Menteri Keuangan.