Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) saat ini tengah memeriksa kasus tender penjualan kapal tanker milik Pertamina, karena ada dugaan pelanggaran atas UU No. 5 tahun 1995 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Beberapa pihak terkait dengan kasus tersebut telah dipanggil KPPU, diantaranya Dirut Pertamina Ariffi Nawawi pada Jumat (6/8) pekan lalu. Hari ini rencananya KPPU juga akan memeriksa Front Liner sebagai pemenang tender pemebelian kapal tanker tersebut. Namun, perusahaan asal Singapura itu ternyata tiak bisa hadir. "Mereka mengatakan baru menerima suratnya dan ada keterlambatan, karena mereka ada diluar negeri," kata Ketua Tim Penyidik Kasus Tender Tanker Perusahaan Pertamina KPPU, Tadjuddin Noersaid, di Jakarta, Jumat (13/8). Pihak Front Liner berjanji datang untuk diperiksa pada pekan depan. Pemeriksaan juga akan dilakukan kepada Gold Mansyah, Financial Advisor tender tanker, yang direncanakan pada akhir bulan ini. Tadjuddin mengatakan, pasal yang akan dikenakan terhadap pihak-pihak yang dipanggil adalah pasal 22 UU No. 5 tahun 1995. Disitu disebutkan termasuk pelanggaran sebuah tender yang dimenangkan karena adanya persekongkolan diantara peserta tender. "Jika terbukti ada persekongkolan maka sanksinya adalah pembatalan tender," katanya. Tadjuddin juga menambahkan, lembaganya tidak akan memasuki perdebatan apakah tanker itu pantas atau tidak untuk dijual. "Kita tidak terlibat kesitu. Yang kita tangani hanyalah tentang persaingan usahanya," jelasnya. Muhamad Fasabeni - Tempo News Room
Iklan
