Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Bertekad Genjot Produksi Pertanian  

image-gnews
TEMPO/Wahyu Setiawan
TEMPO/Wahyu Setiawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian bertekad menggenjot produksi pertanian dengan memanfaatkan lahan yang kurang optimal (sub-optimal) dan lahan di wilayah perbatasan.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian, Haryono, mengatakan, pemanfaatan lahan itu dinilai akan meningkatkan produksi, terutama padi maupun komoditas lainnya.

“Selama ini penanganan wilayah perbatasan dan lahan sub-optimal masih dilakukan secara parsial, padahal potensinya sangat besar,” kata Haryono seusai temu koordinasi pengembangan lahan marginal di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa, 27 November 2012.

Penggarapan lahan sub-optimal dan wilayah perbatasan ini akan melibatkan sekitar 60 profesor riset dan peneliti senior. Mereka akan dikirim ke wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), serta wilayah sub-optimal di Provinsi Jambi, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk melakukan kajian intensif tahun ini.

“Ini merupakan tindak lanjut nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang ditandatangani 31 Maret lalu,” katanya.

Menurut Haryono, pemanfaatan kedua jenis lahan potensial itu penting dilakukan dan dipercepat karena tingkat produktivitas tanaman pertanian, terutama padi, sudah mencapai titik maksimalnya. Dengan pemanfaatan lahan sub-optimal dan wilayah perbatasan, maka Indonesia bisa memperluas produksi dan menciptakan pembangunan pertanian yang merata. Selama ini, 60 persen lahan pertanian berada di Pulau Jawa.

Haryono menambahkan, berdasarkan kajian ini, Kementerian Pertanian mendapatkan fakta masih ada beberapa permasalahan yang menyebabkan kurang optimalnya pemanfaatan lahan pertanian di wilayah perbatasan dan lahan sub-optimal. Fakta permasalahan di dua wilayah tersebut umumnya: produktivitas usaha tani masih rendah dan petani belum mendapatkan harga jual yang layak untuk produk yang dihasilkannya.

Masalah utama pemanfaatan lahan di wilayah perbatasan adalah masih minimnya infrastruktur, akses pasar dan teknologi yang terbatas, keterbatasan tenaga kerja, dan besarnya pengaruh negara tetangga dalam berbagai aspek. Sedangkan persoalan di lahan sub-optimal, di antaranya, adalah rendahnya penguasaan teknologi sawah pasang-surut serta langkahnya, minimnya tenaga kerja dan dukungan alat dan mesin pertanian, serta indeks pertanaman rendah kurang dari 75 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berdasarkan kajian dan persoalan itu, Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah bakal menyusun rencana tindak lanjut pemanfaatan lahan marginal ini sesuai dengan realita yang ada. Di samping memadukan berbagai program sektoral di daerah dalam mengembangkan lahan di wilayah tersebut secara terintegrasi dan terpadu sejak perencanaan hingga realisasi anggarannya.

“Untuk memanfaatkan lahan sub-optimal dan wilayah perbatasan, diperlukan dukungan kementerian lain dan pendanaan antarsektor secara terpadu. Keberlanjutan program ini juga ditentukan oleh adanya dukungan APBD yang signifikan,” ujarnya.

Sementara itu, akademisi Manajemen Lahan dan Air Daerah Rawa dari Universitas Sriwijaya, Rubianto Susanto, menambahkan, lahan sub-optimal terdiri atas lahan basah, atau dikenal sebagai rawa, dan lahan kering. Dia menyebutkan, Indonesia memiliki lahan rawa seluas 4 juta hektare--1,8 juta hektarenya telah dimanfaatkan oleh pemerintah untuk pertanian.

ROSALINA

Berita lain:
Rusuh, Program Sehari Tanpa BBM Subsidi Batal

Pengganti BP Migas Berlogo Baru, Berapa Biayanya?

Rupiah Tembus di Bawah 9.600

McLaren Buka Showroom di Indonesia

Pasokan Premium Habis, Pegawai SPBU Gelar Rujakan


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

22 jam lalu

Menkeu Sri Mulyani dan Presiden Joko Widodo. TEMPO/Subekti.
Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.


Kelakuan SYL saat Jadi Mentan: Palak Rp 1 Miliar untuk Umrah Sekeluarga Sampai Beli Keris Rp 105 Juta

22 jam lalu

Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) meninggalkan Gedung Merah Putih KPK seusai menjalani pemeriksaan pada Jumat, 17 Mei 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Kelakuan SYL saat Jadi Mentan: Palak Rp 1 Miliar untuk Umrah Sekeluarga Sampai Beli Keris Rp 105 Juta

Fakta Terbaru Sidang Syahrul Yasin Limpo (SYL), di antaranya pejabat Kementan diminta Rp 1 miliar


Menteri Pertanian Janji Bersihkan Kementerian dari Korupsi

1 hari lalu

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Menteri Pertanian Janji Bersihkan Kementerian dari Korupsi

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan tidak pandang bulu dalam pemberantasan korupsi di lembaganya.


Syahrul Yasin Limpo Irit Bicara Usai Diperiksa soal Auditor BPK Minta Rp12 Miliar Demi Opini WTP

1 hari lalu

Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) meninggalkan Gedung Merah Putih KPK seusai menjalani pemeriksaan pada Jumat, 17 Mei 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Syahrul Yasin Limpo Irit Bicara Usai Diperiksa soal Auditor BPK Minta Rp12 Miliar Demi Opini WTP

BPK meminta keterangan Syahrul Yasin Limpo berkaitan kesaksian anak buahnya soal ada auditor BPK meminta uang agar Kementan dapat opini WTP


Mobil Mercedes Benz Sprinter Disita KPK, Ini Kata Syahrul Yasin Limpo

1 hari lalu

Penampakan mobil Mercedes Benz Sprinter 315 CD yang akan dibawa ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan, darii gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 14 Mei 2024. Mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, tengah menjadi tersangka dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Mobil Mercedes Benz Sprinter Disita KPK, Ini Kata Syahrul Yasin Limpo

Dalam kesempatan yang berbeda, kuasa hukum Syahrul Yasin Limpo, Djalamudin Koedoeboen, mengatakan belum mengetahui soal mobil yang disita KPK itu.


Dirjen Hortikultura Kementan Sebut Rp4 Miliar Lebih Dianggarkan untuk Keperluan SYL

2 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kiri) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 29 April 2024. Tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan). TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Dirjen Hortikultura Kementan Sebut Rp4 Miliar Lebih Dianggarkan untuk Keperluan SYL

Dirjen Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto mengungkapkan ada anggaran Rp4 miliar lebih untuk memenuhi keperluan Syahrul Yasin Limpo (SYL)


Kementan Optimalisasi Lahan Rawa di Aceh Utara untuk Genjot Indeks Pertanian

2 hari lalu

Kementan Optimalisasi Lahan Rawa di Aceh Utara untuk Genjot Indeks Pertanian

Tujuan utama optimasi lahan rawa adalah optimalisasi lahan yang terintegrasi dengan upaya peningkatan taraf hidup petani melalui bantuan pengembangan sistem irigasi.


Saksi: SYL Minta Rp105 Juta ke Ditjen Tanaman Pangan Kementan untuk Bayar Keris Emas

2 hari lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengikuti sidang lanjutan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Sidang ini beragenda pemeriksaan keterangan saksi yakni empat pejabat di Kementerian Pertanian yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. TEMPO/Imam Sukamto
Saksi: SYL Minta Rp105 Juta ke Ditjen Tanaman Pangan Kementan untuk Bayar Keris Emas

Pejabat di Kementerian Pertanian, Edi Eko Sasmito, bersaksi direktoratnya mendapat jatah pembayaran pembelian keris emas Rp105 juta dari SYL


Dirjen Hortikultura Mengaku Diminta Rp1 Miliar untuk Umrah SYL dan Keluarga

2 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kiri) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 29 April 2024. Tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan). TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Dirjen Hortikultura Mengaku Diminta Rp1 Miliar untuk Umrah SYL dan Keluarga

Bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) disebut meminta para eselon I untuk memberikan Rp1 miliar untuk pembayaran Ibadah Umrah


Profil Indira Chunda Thita, Putri Syahrul Yasin Limpo yang Minta Rp 21 Juta ke Kementan untuk Beli Sound System

2 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (tiga dari kanan) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 29 April 2024. Dalam persidangan, saksi mengungkapkan pernah dimintai uang untuk membayar membiayai pembelian mobil merek Toyota Innova seharga Rp500 jutaan untuk anak SYL yang bernama Indira Chunda Thita. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Profil Indira Chunda Thita, Putri Syahrul Yasin Limpo yang Minta Rp 21 Juta ke Kementan untuk Beli Sound System

Indira Chunda Thita, putri Syahrul Yasin Limpo, memulai karir politik di PAN sebelum melompat ke Partai NasDem.