Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Perindustrian dan Perdagangan akan mempertimbangkan memberikan pengecualian terhadap kebijakan imbal beli pada proyek PLTU Tanjung Jati B, Jepara, Jawa Tengah. Ada kemungkinan alternatif lain, kata Sekretaris Jendral Depperindag, Hariyanto Ekowaluyo, dalam rapat dengar pendapat antara Tim Keppres 133 (Tim Restrukturisasi PLN) dan Komisi Energi DPR, di gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (19/2). Hariyanto mengatakan kebijakan imbal beli muncul pada 1982 ketika devisa negara dalam kondisi yang memprihatinkan. Ketika itu ada kekhawatiran pembangunan terhambat sehingga perlu terobosan dalam ekspor non-migas. Oleh karenanya, waktu itu pemerintah melihat peluang dari anggaran pembelian alat dari luar negeri untuk dikenakan kebijakan imbal beli. Terbukti kebijakan ini berhasil. Ekspor non migas yang dulunya US$ 3,5 miliar naik menjadi 42 miliar, kata Hariyanto. Mengenai proyek Tanjung Jati B, Hariyanto mengatakan, ada jaminan likuiditas yang dicadangkan dalam APBN. Dalam konteks ini menurut dia Depperindag mengenakan kebijakan imbal beli. Karena kebetulan yang diwajibkan imbal neli ada kaitannya dengan APBN, ujar dia. Meskipun demikian, Hariyanto mengatakan ada karakteristik tersendiri dalam kontrak Tanjung Jati B. karena biasanya kebijakan imbal belidikenakan kepada pembelian tunai untuk ekspor. Sementara dalam Tanjung Jati B ada periode antara penyerahan barang dengan pembayaran. Oleh karenanya Depperindag akan mempertimbangkan untuk memberikan pengecualian pada proyek pembangkit listrik tenaga uap ini. Meskipun demikian kita akan membahas lebih lanjut, katanya. Sebagaimana diketahui proyek Tanjung Jati B dikhawatirkan tertunda oleh kebijakan imbal beli dari Depperindag. Padahal proyek ini rencananya harus sudah bisa beroperasi pada 2006. sebelumnya proyek ini juga sempat tertunda karena permasalahan jaminan likuiditas. Menteri Perindustrian dan Perdagangan menurut hariyanto sudah bertemu dengan Sumitomo Corporation sebagai penyandang dana proyek pembangkit ini. kata dia Sumitomo bisa memahami alasan Indonesia untuk meningkatkan ekspor. Sumitomo akan mempelajari dan memberi jawaban sesegera mungkin, kata Hariyanto. Sementara itu, Komisi Energi merekomendasikan pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah imbal beli karena proyek Tanjung Jati B dibutuhkan untuk mengatasi krisis energi. (Multazam Tempo News Room)
Iklan
