Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Industri Memprotes Pajak Karbon Australia

image-gnews
Industri Memprotes Pajak Karbon Australia
Industri Memprotes Pajak Karbon Australia
Iklan

TEMPO Interaktif, Sydney -- Industri pertambangan dan maskapai penerbangan memprotes rencana pemerintah Australia menerapkan tambahan pajak baru emisi karbon. Kebijakan ini dinilai tidak akan mengurangi dampak emisi karbon secara global Sebaliknya, kenaikan pajak diyakini bakal menambah biaya produksi dan mengancam pemecatan karyawan secara besar-besaran.

Industri batu bara diyakini paling terpukul oleh kebijakan itu. Kenaikan pajak akan memaksa perusahaan memecat ribuan pegawainya. Padahal batu bara memberi kontribusi besar terhadap pendapatan Negeri Kanguru.

"Kebijakan ini amat disesalkan," kata Ralph Hillman, Direktur Eksekutif Australian Coal Association, Senin 11 Juli 2011. Dia memperkirakan karyawan yang terancam kehilangan pekerjaan mencapai 4.700 orang.

Perdana Menteri Australia Julia Gillard akhir pekan lalu mengumumkan akan menetapkan pajak emisi karbon sebesar Aus$ 23 per ton atau sekitar Rp 204 ribu. Kebijakan itu diberlakukan mulai 1 Juli tahun depan. "Para pembuat polusi tidak bisa lagi mencemari udara secara gratis," kata Gillard.

Pajak akan dibebankan kepada 500 industri penghasil polutan. Kebijakan ini diyakini akan memperlambat pemanasan global dan melindungi taman terumbu karang Great Barrier Reef.

The Minerals Council menyatakan kebijakan itu akan memukul ekonomi Australia. Pengenaan pajak karbon juga diperkirakan bakal merugikan perusahaan pertambangan hingga Aus$ 25 miliar.

Direktur Pelaksana Rio Tinto Australia, David Peever, mengatakan kebijakan ini dinilai tidak adil. Sebabm, industri pertambangan Australia bakal tidak kompetitif dibanding perusahaan sejenis di luar negeri. Apalagi negara penghasil batu bara lainnya, seperti Indonesia, Afrika Selatan, dan Kanada, yang merupakan kompetitor Australia, tidak menerapkan pajak serupa. "Kebijakan ini akan menurunkan ekspor batu bara Australia," katanya.

Pernyataan keras juga diungkapkan perempuan terkaya Australia, Gina Rinehart. "Pajak karbon dan mineral membuat industri kami tidak kompetitif, dan malah melukai mereka," katanya kepada kantor berita Dow Jones.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Perusahaan penerbangan Qantas Airways dan Virgin Blue mengaku harus mengeluarkan biaya ekstra akibat kenaikan pajak. Biaya Qantas pada 2013 diperkirakan bakal membengkak dari Aus$ 110 juta (sekitar US$ 118 juta) menjadi Aus$ 115 juta (US$ 123 juta). Qantas termasuk salah satu dari 500 penyumbang polusi terbesar.

Pajak karbon ditargetkan akan menambah pendapatan negara sebesar Aus$ 10-12 miliar per tahun. Harga karbon akan naik sekitar 2,5 persen setiap tahun, mengikuti inflasi. Harga ini berlaku sebelum Australia menggunakan skema perdagangan emisi karbon dengan harga berfluktuasi pada 2015.

Kebijakan ini tidak berlaku bagi kendaraan bermotor dan lahan pertanian. Industri yang harus membayar pajak telah mendapat kompensasi dari pemerintah sebesar Aus$ 9,2 miliar untuk tiga tahun mendatang.

Setelah keluarnya pernyataan Gillard itu, indeks bursa saham Asia langsung melemah. Indeks saham Nikkei Jepang melorot 0,6 persen dan S&P/ASX Australia turun 1,4 persen. Adapun indeks Hang Seng, Hong Kong, melemah 0,9 persen dan Sensex, India, turun 0,4 persen. Harga saham maskapai penerbangan Qantas Airways turun 1,8 persen dan Virgin Australia 2,9 persen.

BLOOMBERG | DOW JONES | AFP | REUTERS | DEWI RINA


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Indonesia Audit Watch Lapor ke Mahfud Md soal Indikasi Pengemplangan Pajak Pertambangan

13 April 2023

Tempo menelusuri ke pusat nikel Indonesia, yakni Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Di sini, puluhan perusahaan pertambangan nikel mengeruk emas baru Indonesia itu secara masif.
Indonesia Audit Watch Lapor ke Mahfud Md soal Indikasi Pengemplangan Pajak Pertambangan

IAW berharap Mahfud Md dapat meneliti 50 perusahaan tambang yang di dalamnya ada modus operandi pajak bermasalah.


Sri Mulyani Sebut Perekonomian Global Masih Konsisten Melemah

24 September 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Juli 2019 sebesar Rp183,7 triliun atau 1,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut Perekonomian Global Masih Konsisten Melemah

Sri Mulyani mengatakan data tersebut menyiratkan bahwa sektor pertambangan memang mengalami tekanan yang sangat dalam pada tahun ini.


Pajak Pertambangan Tumbuh 50 Persen di Semester I

14 Juli 2017

Truk pengangkut galian tambang di tambang emas dan tembaga PT Freeport Indonesia, 2000 .Rully Kesuma/ TEMPO
Pajak Pertambangan Tumbuh 50 Persen di Semester I

Penerimaan pajak dalam APBN 2017 optimistis dapat dicapai jika pajak pertambangan mengalami pertumbuhan yang siginifikan.


ESDM Usulkan Tunggakan PNBP Rp 175 Miliar Dihapus

8 Juli 2017

Ilustrasi pajak. shutterstock.com
ESDM Usulkan Tunggakan PNBP Rp 175 Miliar Dihapus

ESDM berencana mengusulkan penghapusan tunggakan Rp 175 Miliar


Wapres: Pajak dengan Freeport Masih Dinegosiasikan  

17 Februari 2017

Tambang Grassberg Freeport-McMoran Cooper & Gold Inc. di Papua. REUTERS/Stringer
Wapres: Pajak dengan Freeport Masih Dinegosiasikan  

Pemerintah dan Freeport Indonesia sedang berunding ihwal besaran pajak yang dibayarkan.


Bea Keluar Freeport dan Newmont Rp 2,5 Triliun di 2016  

12 Januari 2017

Tambang Grassberg Freeport-McMoran Cooper & Gold Inc. di Papua. REUTERS/Stringer
Bea Keluar Freeport dan Newmont Rp 2,5 Triliun di 2016  

Untuk bea keluar 2016 Freeport, total Rp 1,23 triliun. Sedangkan Newmont Rp 1,25 triliun.


Pemerintah Kesulitan Tagih PNBP Sektor Tambang  

6 Desember 2016

Truk mengangkut nikel mentah dari pertambangan di Sorowako, Sulawesi (8/1). Akibat kebijakan larangan ekspor ini membuat resiko investasi di sektor peleburan dan pengilangan nikel yang mahal menjadi semakin tinggi. REUTERS/Yusuf Ahmad
Pemerintah Kesulitan Tagih PNBP Sektor Tambang  

Triliunan pendapatan negara bukan pajak dari sektor pertambangan tak tertagih.


Pemerintah Gagal Tagih Piutang Pertambangan Rp 2,5 Triliun  

14 Juni 2016

Warga melintas di atas tanggul lumpur yang bertuliskan Tolak Tambang di Pemukiman Warga di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, 30 Mei 2016. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Pemerintah Gagal Tagih Piutang Pertambangan Rp 2,5 Triliun  

Dalam survei yang dilakukan TII terhadap lapangan usaha yang risiko suapnya paling tinggi, sektor pertambangan menempati urutan kedua.


Kementerian BUMN Targetkan Royati Tambang Naik Jadi Rp 1,4 Triliun  

23 Januari 2016

Area tambang Air Laya di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Tambang Air Laya merupakan salah satu area tambang terbuka (open-pit mining) batu bara terbesar milik PT. Bukit Asam Tbk. TEMPO/Parliza Hendrawan
Kementerian BUMN Targetkan Royati Tambang Naik Jadi Rp 1,4 Triliun  

Kementerian BUMN sedang menyusun pembentukan induk perusahaan tambang.


Pungutan Pajak Sektor Pertambangan di Jateng Rendah

10 Januari 2016

Foto udara kawasan hutan yang rusak di Lahat, Sumatera Selatan, 25 Februari 2015. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 30 persen hutan dan kawasan konservasi atau 10,5 juta hektare rusak karena perambahan, pembalakan liar, kebakaran, dan pembukaan lahan baru untuk perkebunan/pertambangan. ANTARA/Iggoy el Fitra
Pungutan Pajak Sektor Pertambangan di Jateng Rendah

Kontribusi pajak dari sektor pertambangan di Jawa Tengah, tahun 2015 masih rendah.