Wapres: Pajak dengan Freeport Masih Dinegosiasikan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tambang Grassberg Freeport-McMoran Cooper & Gold Inc. di Papua. REUTERS/Stringer

    Tambang Grassberg Freeport-McMoran Cooper & Gold Inc. di Papua. REUTERS/Stringer

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah tengah melakukan negosiasi soal pajak dengan PT Freeport Indonesia. Ia optimistis kedua pihak akan menemukan titik temu. "Pajak memang sedang berunding," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 17 Februari 2017.

    Kalla menjelaskan dalam persoalan PT Freeport, pemerintah mesti memperhatikan dua hal, yaitu kepentingan nasional dan keberlanjutan investasi. Semua pihak sudah tahu kalau Freeport merupakan satu-satunya investor terbesar di Papua.

    Baca: Freeport Sudah Bisa Ekspor Konsentrat Lagi

    Meski demikian, Kalla berpandangan kedua kepentingan itu harus bisa dipenuhi. "Bagaimana investasi tetap diuntungkan namun kepentingan nasional juga lebih baik," ucapnya.

    Freeport sebelumnya meminta skema pajak sama seperti kontrak karya, yaitu bersifat tetap atau nail down. Padahal dengan perubahan status menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK, Freeport harus mengikuti aturan yang berlaku atau prevailing, yaitu pajak yang dibayar bisa berubah sesuai peraturan yang berlaku.

    Baca: Menteri Jonan: Freeport Sepakat Akhiri Kontrak Karya

    Sebelumnya, pemerintah juga meminta PT Freeport Indonesia agar menaati kewajiban perusahaan melepas saham ke pihak Indonesia sebesar 51 persen. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batu Bara.

    Kalla menambahkan, pemerintah pusat setiap tahunnya menggelontorkan alokasi dana daerah ke Papua setidaknya Rp 80 triliun per tahun. Sedangkan pajak yang diterima pemerintah dari Freeport diperkirakan mencapai Rp 5 triliun. Pemerintah, lanjutnya, berharap Freeport bisa memberikan porsi yang lebih lagi. "Di situ kita bicara kepentingan nasional," katanya.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    OTT Bupati Kolaka Timur, Simak Fakta Penangkapan dan Profil Andi Merya

    Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur, ditangkap KPK dalam OTT. Ia diduga menerima suap yang berhubungan dengan dana hibah BNPB.