TEMPO Interaktif, Jakarta - Kalangan pengusaha sepakat dengan rencana pemerintah membawa persoalan perdaganan antara Indonesia dengan Cina dalam pembicaraan secara bilateral kedua negara.
"Tahun lalu ada pertemuan ekonomi Indonesia-Cina, dulu dijanjikan bahwa hubungan dagang akan saling menguntungkan dan ada keseimbangan itu yang bisa ditagih," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sofyan Wanandi hari ini.
Menurutnya, meskipun persoalan membanjirnya produk impor Cina ke Indonesia adalah bagian dari konsekuensi ASEAN-Cina Free Trade Area (ACFTA) namun tidak etis jika dibawa ke Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. "Karena ACTFA itu disetujui oleh negara-negara anggota ASEAN," katanya.
Sehingga meskipun dipaksakan untuk dibawa ke KTT ASEAN kecil kemungkinan bisa terwujud. "Jika ada 3 negara anggota saja yang setuju tetap ada maka akan tetap jalan," katanya.
Apalagi saat ini dari seluruh anggota ASEAN, hanya Indonesia saja yang mengeluh terhadap penerapan ACTFA. "Negara anggota ASEAN lain semuanya happy, hanya Indonesia saja yang mengeluh jadi tampakanya kesalahan ada pada Indonesia sendiri, tidak pada tempatnya mengeluhkan kesalahan diri sendiri di KTT ASEAN, memalukan Indonesia," imbuhnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat. Menurutnya pemerintah sebaiknya memang tidak reaktif apalagi buru-buru meminta pencabutan ACFTA. Karena sebenarnya ACFTA itu juga berpotensi menguntungkan, "Indonesia bisa memiliki peluang lebih besar masuk ke Cina yang memiliki penduduk terbesar, potensi pasar Cina sangat besar apalagi saat ini sudah maju dari negara berkembang menjadi negara industi dengan cadangan devis terbesar nomor 2 di dunia," kata Ade.
AGUNG SEDAYU
