Devaluasi Yuan, Ini Strategi Menteri Perindustrian  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas dari BPOM memeriksa produk makanan import asal Cina saat razia makanan dan minuman di sejumlah pertokoan di Surabaya, Senin (08/02). Dalam razia tersebut, ditemukan sejumlah makanan dan minuman yang tak terdaftar. TEMPO/Fully Syafi

    Petugas dari BPOM memeriksa produk makanan import asal Cina saat razia makanan dan minuman di sejumlah pertokoan di Surabaya, Senin (08/02). Dalam razia tersebut, ditemukan sejumlah makanan dan minuman yang tak terdaftar. TEMPO/Fully Syafi

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Saleh Husin punya cara khusus menangkal devaluasi yuan. Ia menilai pemerintah perlu mengantisipasi banjirnya produk Cina yang masuk ke pasar Indonesia.

    "Salah satu caranya kita harus menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Juga berkoordinasi kementerian lain untuk menahan masuknya barang ilegal. (Kalau tidak) Ini kan dapat mematikan industri dalam negeri kita," kata Saleh seusai mendengarkan pidato kenegaraan presiden di Gedung Parlemen, Jumat, 14 Agustus 2015.

    Saleh menilai devaluasi yuan yang dilakukan Cina berdampak pada ekonomi global. "Kita lihat situasi global, devaluasi yuan berdampak pada ekonomi global lainnya. Oleh karena itu perlu koordinasi lintas kementerian agar industri tumbuh sesuai target," kata Saleh.

    Saleh menegaskan bahwa untuk mendorong industri tumbuh sesuai target, industri padat karya dalam negeri perlu dilindungi dari banjirnya produk Cina. Ia mencontohkan impor pakaian bekas yang dinilai mematikan industri garmen dan tekstil dalam negeri. "Perlu dibatasi karena tentu dengan sendirinya dapat menurunkan daya saing dalam negeri kita," ujar Saleh.

    Pemerintah Cina pada 11 Agustus lalu memutuskan untuk mendevaluasi mata uangnya terhadap dolar Amerika. Keputusan ini diambil untuk mendongkrak ekspor Cina yang dalam beberapa tahun terakhir lesu.

    NIBRAS NADA NAILUFAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.