“Ini tak imbang antara kebutuhan pembangunan fasilitas dan pelayanan publik dengan biaya operasional pejabat dan PNS,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdulah Syafaat, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (14/12).
Ia menilai, draf rancangan APBD tahun 2011 belum tuntas dibahas dalam rapat komisi dengan badan anggaran di DPRD. Bahkan, kata dia, ada beberapa anggaran pegawai terdapat perbedaan selisih antara jumlah personil dengan nilai angaran yang telah diajukan “Masa angaran pegawai yang jumlahnya 290 orang mendapat alokasi belanja hingga Rp 768 miliar,” ujar Abdulah mempertanyakan.
Menurut dia, kondisi ini tak sesuai dengan fakta tahun 2009, di mana Pemkab hanya mengalokasikan belanja pegawai seneilai Rp 582 miliar, sedangkan tahun 2010 alokasi belanja pegawai senilai Rp 726 miliar dan terealisasi pada semester pertama hanya Rp 290 miliar.
Terkait dengan kondisi ini, enam dari delapan fraksi di DPRD Brebes, yakni Fraksi Gerindra Hanura Kebangsaan, FPKS, FPAN, FPD, FPKB dan FPDIP meminta agar eksekutif mengkaji ulang draf rancangan APBD yang dibahas pada Senin (13/12) kemarin.
Dihubungi terpisah, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Brebes, Muhammad Subkhan menyatakan, besaran alokasi dana belanja pegawai tahun 2011 terlalu tinggi. Meski begitu ia meminta agar anggota dewan tak memanfaatkan kondisi rancangan ini untuk kepentingan politik dan perorangan.
“Saya melihat permintaan kaji ulang yang dilakukan oleh dewan bernuansa untuk mengamankan dana aspirasi yang nilainya mencapai Rp 1 miliar lebih per anggota,” ujar Muhammad Subkhan.
EDI FAISOL