"Karena akan muncul ketidakpastian di kalangan investor terkait dengan ketersediaan lahan," katanya di Jakarta, Selasa (8/6). Frans menjelaskan pada awal tahun kalangan pengusaha sudah menyusun rancangan kebutuhan lahan untuk mencapai swasembada pangan yang ditargetkan pada 2014.
Kemudian muncul usulan untuk melakukan moratorium dengan jangka waktu yang diperkirakan setidaknya dua tahun. Saat itu pengusaha sudah merancang lokasi lahan yang diperlukan. Persoalan lahan ini, menurut Frans, merupakan aspek terpenting dalam mencapai swasembada pangan. Tanpa ketersediaan lahan yang jelas, program swasembada bisa terhambat.
Sebelumnya, pemerintah meneken letter of intent (LoI) dengan Norwegia. Dalam salah satu perjanjiannya disebutkan Norwegia akan memberikan US$ 1 miliar dalam satu usahanya menurunkan emisi karbon. Namun hibah itu disertai syarat Indonesia harus melakukan moratorium bagi izin baru di hutan alam dan lahan gambut.
KARTIKA CANDRA
