Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ramai-ramai Tuduh Indonesia Lakukan Dumping

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Jumlah tuduhan dumping, safeguard, dan subsidi kepada Indonesia meningkat pada 2009. Tahun lalu hanya terdapat 16 tuduhan, namun pada tahun ini meningkat menjadi 19 tuduhan. Namun, pemerintah mengalami kesulitan dalam melakukan penyanggahan lantaran banyak perusahaan yang merahasiakan datanya.

Menurut Ernawati, Direktur Pengamanan Perdagangan, Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan, di Jakarta, Senin (28/12), ke-19 tuduhan itu terdiri dari 13 tuduhan dumping, 6 tuduhan safeguard, dan 1 tuduhan subsidi.

Erna mengatakan, beberapa tuduhan safeguard dan subsidi akhirnya dikenai tindakan safeguard pada 2009. Untuk tuduhan safeguard di antaranya produk pthalic anhydride oleh Afrika Selatan, korek api oleh Turki, dan l-lysine oleh India.

Produk yang dikenakan tuduhan dumping antara lain benang serat sintetik dan buatan, ban dalam dan ban luar untuk sepeda, ban dalam dan ban luar untuk sepeda motor. Ketiganya adalah tuduhan dumping yang diinisiasi pada 2008 oleh Turki. Produk lain yang dikenai dumping adalah viscose staple fiber (serat viscose) dan viscose yarn (benang viscose) oleh Brasil, cathode ray colour television picture tube (tabung televisi) oleh India.

Namun, dari semua tudingan tersebut hanya dua tuduhan yang penyelidikannya dihentikan, yaitu safeguard produk benang katun, kain tenunan kapas dan campurannya oleh Mesir. Sementara tuduhan lain yang juga dihentikan adalah dumping hot rolled steel (baja canai panas) oleh India yang diinisiasi sejak November 2008.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sayangnya pemerintah mengalami kesulitan untuk melakukan sanggahan pada berbagai kasus tuduhan. "Karena banyak perusahaan yang tidak kooperatif," kata Erna. Menurut dia, beberapa perusahaan merahasiakan data-data soal produk, biaya produksi, dan jumlah produksi yang dapat dipakai untuk membantah tuduhan tersebut. Sehingga tidak bisa dimasukan dalam dokumen sanggah.

EKA UTAMI APRILIA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sederet Kecelakaan Kerja yang Terjadi di Indonesia Morowali Industrial Park

26 Desember 2023

Korban kecelakaan kerja akibat tungku smelter meledak di PT ITSS di kawasan industri PT IMIP Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Ahad, 24 Desember 2023. ANTARA/HO
Sederet Kecelakaan Kerja yang Terjadi di Indonesia Morowali Industrial Park

Setidaknya dalam setahun terakhir, terjadi tiga kali kecelakaan kerja di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Teranyar, di


Indonesia Gugat Uni Eropa ke WTO soal Baja Nirkarat, Kemendag Beberkan Alasannya

4 Desember 2023

Logo WTO. Ekonomski.net
Indonesia Gugat Uni Eropa ke WTO soal Baja Nirkarat, Kemendag Beberkan Alasannya

Indonesia telah mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa terkait dengan pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) baja nirkarat ke WTO. Apa alasannya?


Kebakaran TPA Rawa Kucing, Pemkot Tangerang Berharap Sistem Open Dumping Segera Diganti RDF

22 Oktober 2023

Warga melintas di depan tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rawa Kucing, Kota Tangerang, Banten, Kamis, 7 Mei 2020.  Volume sampah Kota Tangerang meningkat dari 1200 ton menjadi 1500 ton per hari saat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). ANTARA/Fauzan
Kebakaran TPA Rawa Kucing, Pemkot Tangerang Berharap Sistem Open Dumping Segera Diganti RDF

Pemerintah Kota Tangerang berencana meninggalkan sistem open dumping yang berisiko pencemaran lingkungan dan kebakaran seperti TPA Rawa Kucing.


Komite Anti Dumping Mulai Penyelidikan Antidumping Impor Ubin Keramik dari China

15 Maret 2023

Ilustrasi Ubin Keramik. shutterstock.com
Komite Anti Dumping Mulai Penyelidikan Antidumping Impor Ubin Keramik dari China

Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) memulai penyelidikan antidumping terhadap impor produk ubin keramik dari China.


2014-2021, Krakatau Posco Setor Pajak Rp 9,7 Triliun

13 September 2022

Krakatau Posco
2014-2021, Krakatau Posco Setor Pajak Rp 9,7 Triliun

Director Technology and Business Development PT Krakatau Posco menyatakan pihaknya telah menyetor pajak Rp 9,7 triliun sejak tahun 2014 sampai 2021.


Kemendag Endus Impor Baja Ilegal, Krakatau Steel: Negara Rugi Rp 3,35 Triliun per Tahun

29 Juli 2022

Dua pekerja mengamati proses produksi baja di PT Gunung Steel Group di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, 26 Februari 2015. Penyerapan tenaga kerja di industri baja sebanyak 200.000 orang. TEMPO/Tony Hartawan
Kemendag Endus Impor Baja Ilegal, Krakatau Steel: Negara Rugi Rp 3,35 Triliun per Tahun

Direktur Krakatau Steel dan Ketua Cluster Flat Product IISIA Melati Sarnita angkat bicara soal kergian negara akibat praktik impor baja ilegal.


Asosiasi Soroti Lonjakan Impor Baja, Ada yang Sampai 48 Persen

19 Oktober 2021

Presiden Joko Widodo menandatangani baja produk terbaru saat meresmikan pabrik Hot Strip Mill 2 PT Krakatau Steel (Persero) Tbk di Kota Cilegon, Banten, Selasa 21 September 2021. Pabrik ini memiliki kapasitas produksi hot rolled coil (HRC) sebesar 1,5 juta ton per tahun dan merupakan pabrik pertama di Indonesia yang mampu menghasilkan HRC kualitas premium. ANTARA FOTO/Biro Pers Media Setpres/Agus Suparto/Handout
Asosiasi Soroti Lonjakan Impor Baja, Ada yang Sampai 48 Persen

Asosiasi Besi dan Baja Nasional (IISIA) menyoroti kenaikan impor baja (HS Code 72) Januari-Juni 2021 yang mencapai 3,4 juta ton.


Terkini Bisnis: Erick Thohir Soal Dumping, THR dan Gaji ke-13 ASN

29 April 2021

Menteri BUMN Erick Thohir menempati posisi kedua sebagai menteri dengan kekayaan terbanyak. Erick terakhir melaporkan kekayaan ke LHKPN KPK pada 15 Januari 2020, dengan total sekitar Rp 2.3 Triliun yang didominasi oleh surat berharga sejumlah Rp 1.6 Triliun. Ia juga memiliki utang sebesar Rp 60 miliar. ANTARA/M Risyal Hidayat
Terkini Bisnis: Erick Thohir Soal Dumping, THR dan Gaji ke-13 ASN

Menteri BUMN Erick Thohir bahwa hilirisasi ekonomi digital harus mendapat perhatian khusus untuk mengantisipasi pengembangan produk dalam negeri


Erick Thohir: UMKM Kita Hancur Lebur karena Dumping-dumping Tidak Terkendali

29 April 2021

Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kiri) bersama Menteri Perdagangan M Lutfi  (kanan) dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kedua kiri) serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) meninjau kontainer yang berisi komoditas pertanian saat pelepasan ekspor bersama produk pertanian di Terminal Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur, Jumat 12 Maret 2021. ANTARA FOTO/Zabur Karuru
Erick Thohir: UMKM Kita Hancur Lebur karena Dumping-dumping Tidak Terkendali

Erick Thohir mengatakan hilirisasi ekonomi digital merupakan satu dari 18 proyek strategis nasional yang akan dikerjakan kementeriannya pada 2022.


Kemenperin Minta Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Impor Baja CRC Dikaji Ulang

23 Maret 2021

Pengusaha Baja Desak Pemberlakuan Larangan Impor
Kemenperin Minta Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Impor Baja CRC Dikaji Ulang

Kementerian Perindustrian meminta bea masuk anti-dumping atau BMAD untuk impor produk baja cold roller coil (CRC) dikaji ulang.