Pemerintah Ambil Keuntungan dari Krisis Dubai

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah berharap bisa mengambil keuntungan dari krisis keuangan yang saat ini dialami Dubai World. Potensi gagal bayar perusahaan investasi global pemerintah Uni Emirat Arab itu diyakini bakal menyebabkan investor syariah, yang tadinya hanya terfokus di Timur Tengah, mengalihkan dananya ke negara berkembang, termasuk Indonesia.

“Mereka (investor) akan menjauhi sukuk di sana, dan mengalihkannya ke sini," kata Direktur Pembiayaan Syariah Departemen Keuangan Dahlan Siamat di kantornya, Senin (30/11).

Dia optimistis krisis keuangan Dubai World tak akan menyebabkan minat investor terhadap sukuk berkurang. Apalagi di Indonesia penerbitan obligasi negara setiap tahun telah mendapat jaminan pembayaran karena disediakan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hanya saja, Dahlan mengakui, krisis Dubai akan mempengaruhi pada pembentukan imbal hasil (yield) pada penerbitan sukuk. “Dua pekan ini yield sukuk agak naik, tapi itu biasa,” ujarnya.

Seperti diberitakan, Dubai World mengalami potensi gagal bayar atas kewajibannya sebesar US$ 80 miliar kepada sejumlah lembaga kredit multilateral. Perusahaan yang menjadi induk dari sejumlah perusahaan di bidang logistik, properti, investasi dan jasa keuangan ini meminta penangguhan pembayaran selama enam bulan hingga Mei 2009. Alhasil, lembaga kredit menurunkan peringkat utang perusahaan-perusahaan di Dubai.

Krisis Dubai itu kembali memicu sentimen negatif pasar yang sebenarnya sedang berada dalam kondisi penuh optimisme soal pemulihan krisis keuangan global yang diperkirakan bakal tuntas pada 2010. Sentimen negatif juga diperkirakan terjadi pada pasar pembiayaan syariah karena Dubai World termasuk penerbit sukuk terbesar di dunia lewat anak usahanya di bidang properti, Nakheel.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto sebelumnya mengaku belum melihat adanya ancaman terhadap pasar sukuk Indonesia. Pasalnya, kerangka kerja Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara sudah sangat jelas dan tegas. “Kami juga terus memantau perkembangan dan mengantisipasi dampak yang bakal terjadi,” katanya akhir pekan lalu.

Meski yakin investor bakal melirik pasar sukuk negara berkembang termasuk Indonesia, Dahlan belum bisa memaparkan skenario pembiayaan tahun depan yang ditargetkan mencapai Rp 98,8 triliun. Termasuk apakah porsi penerbitan sukuk akan diperbesar dalam struktur penerbitan surat berharga negara tahun depan. “Saat ini masih belum selesai dibahas,” katanya. Tahun ini, pemerintah menerbitkan sukuk domestik dan global sebesar Rp 15 triliun dari total pembiayaan Rp 144,5 triliun.
 
AGOENG WIJAYA