Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anak Usaha Sinar Mas Dituding Lakukan Dumping

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Dua anak perusahaan Sinar Mas Group kembali tersandung tuduhan subsidi dan melakukan dumping kertas berlapis di Amerika Serikat. "Dua perusahaan itu adalah PT Tjiwi Kimia Tbk dan PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills," kata Direktur Pengamanan Perdagangan Komite Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan Ernawati saat dihubungi Tempo kemarin.

Produsen kertas Amerika Serikat, yakni NewPage Corp, Appleton Coated LLC, Sappi Fine Paper, bersama serikat pekerja The United Steelworkers of America, pekan lalu mengajukan petisi antidumping dan antisubdisi terhadap produsen kertas lapis asal Indonesia dan Cina.

Dalam petisinya mereka menuduh pemerintah Indonesia dan Cina melakukan dumping kertas lapis, yang antara lain digunakan pada brosur mobil dan laporan tahunan perusahaan.

Namun, Sinar Mas membantah tuduhan dumping itu. Menurut Deputi Direktur Sinar Mas Pulp&Paper Arvin Gupta, pihaknya siap mengajukan dokumen dan bukti-bukti yang menentang tudingan tersebut. "Kami akan serahkan semua dokumen data untuk membuktikan tuduhan dumping itu tidak benar," katanya kepada Tempo kemarin.

Sinar Mas, Arvin melanjutkan, juga siap bekerja sama penuh dengan pemerintah Amerika Serikat untuk meneliti tentang tuduhan dumping itu. Ia mengaku sudah menerima dokumen petisi dari produsen Amerika Serikat tersebut pada 24 September lalu. Saat ini pihaknya tengah mempelajarinya bersama pemerintah.

Dia menjelaskan, Sinar Mas hanya pemain kecil di pasar kertas di Amerika Serikat." Hanya sekitar satu persen," ujarnya. Sehingga, Sinar Mas tidak mau tunduk pada aturan main pengusaha-pengusaha di sana.

Sebelumnya, pada 2007, dua anak perusahaan Sinar Mas Group, Asia Pulp and Paper serta Sinar Mas Pulp and Paper Products, juga dituding melakukan dumping. Kasus kemudian ditutup karena tidak ada injury pada industri di Negeri Abang Sam itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Erna, pemerintah tidak memberikan subsidi kepada perusahaan tersebut. Untuk membuktikan tidak adanya unsur subsidi dan dumping, akan dilakukan rapat koordinasi internal departemen. Penyelesaian masalah, kata dia, akan melibatkan Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Kehutanan, serta Departemen Keuangan.

Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan Gusmardi Bustami mengatakan Indonesia telah meminta konsultasi di Washington pada 7 Oktober mendatang. "Akan didampingi pengacara Winston and Stawn dari Amerika Serikat," kata Gusmardi kemarin.

Para pengaju petisi mengatakan impor dari Indonesia dan Cina saat ini menguasai 30 persen pasar atau meningkat hampir dua kali lipat dibanding tahun lalu. Total pasar kertas lapis 2008 diperkirakan senilai US$ 1,8 miliar.

NIEKE INDRIETTA I MARIA HASUGIAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sederet Kecelakaan Kerja yang Terjadi di Indonesia Morowali Industrial Park

26 Desember 2023

Korban kecelakaan kerja akibat tungku smelter meledak di PT ITSS di kawasan industri PT IMIP Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Ahad, 24 Desember 2023. ANTARA/HO
Sederet Kecelakaan Kerja yang Terjadi di Indonesia Morowali Industrial Park

Setidaknya dalam setahun terakhir, terjadi tiga kali kecelakaan kerja di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Teranyar, di


Indonesia Gugat Uni Eropa ke WTO soal Baja Nirkarat, Kemendag Beberkan Alasannya

4 Desember 2023

Logo WTO. Ekonomski.net
Indonesia Gugat Uni Eropa ke WTO soal Baja Nirkarat, Kemendag Beberkan Alasannya

Indonesia telah mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa terkait dengan pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) baja nirkarat ke WTO. Apa alasannya?


Kebakaran TPA Rawa Kucing, Pemkot Tangerang Berharap Sistem Open Dumping Segera Diganti RDF

22 Oktober 2023

Warga melintas di depan tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rawa Kucing, Kota Tangerang, Banten, Kamis, 7 Mei 2020.  Volume sampah Kota Tangerang meningkat dari 1200 ton menjadi 1500 ton per hari saat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). ANTARA/Fauzan
Kebakaran TPA Rawa Kucing, Pemkot Tangerang Berharap Sistem Open Dumping Segera Diganti RDF

Pemerintah Kota Tangerang berencana meninggalkan sistem open dumping yang berisiko pencemaran lingkungan dan kebakaran seperti TPA Rawa Kucing.


Komite Anti Dumping Mulai Penyelidikan Antidumping Impor Ubin Keramik dari China

15 Maret 2023

Ilustrasi Ubin Keramik. shutterstock.com
Komite Anti Dumping Mulai Penyelidikan Antidumping Impor Ubin Keramik dari China

Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) memulai penyelidikan antidumping terhadap impor produk ubin keramik dari China.


2014-2021, Krakatau Posco Setor Pajak Rp 9,7 Triliun

13 September 2022

Krakatau Posco
2014-2021, Krakatau Posco Setor Pajak Rp 9,7 Triliun

Director Technology and Business Development PT Krakatau Posco menyatakan pihaknya telah menyetor pajak Rp 9,7 triliun sejak tahun 2014 sampai 2021.


Kemendag Endus Impor Baja Ilegal, Krakatau Steel: Negara Rugi Rp 3,35 Triliun per Tahun

29 Juli 2022

Dua pekerja mengamati proses produksi baja di PT Gunung Steel Group di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, 26 Februari 2015. Penyerapan tenaga kerja di industri baja sebanyak 200.000 orang. TEMPO/Tony Hartawan
Kemendag Endus Impor Baja Ilegal, Krakatau Steel: Negara Rugi Rp 3,35 Triliun per Tahun

Direktur Krakatau Steel dan Ketua Cluster Flat Product IISIA Melati Sarnita angkat bicara soal kergian negara akibat praktik impor baja ilegal.


Asosiasi Soroti Lonjakan Impor Baja, Ada yang Sampai 48 Persen

19 Oktober 2021

Presiden Joko Widodo menandatangani baja produk terbaru saat meresmikan pabrik Hot Strip Mill 2 PT Krakatau Steel (Persero) Tbk di Kota Cilegon, Banten, Selasa 21 September 2021. Pabrik ini memiliki kapasitas produksi hot rolled coil (HRC) sebesar 1,5 juta ton per tahun dan merupakan pabrik pertama di Indonesia yang mampu menghasilkan HRC kualitas premium. ANTARA FOTO/Biro Pers Media Setpres/Agus Suparto/Handout
Asosiasi Soroti Lonjakan Impor Baja, Ada yang Sampai 48 Persen

Asosiasi Besi dan Baja Nasional (IISIA) menyoroti kenaikan impor baja (HS Code 72) Januari-Juni 2021 yang mencapai 3,4 juta ton.


Terkini Bisnis: Erick Thohir Soal Dumping, THR dan Gaji ke-13 ASN

29 April 2021

Menteri BUMN Erick Thohir menempati posisi kedua sebagai menteri dengan kekayaan terbanyak. Erick terakhir melaporkan kekayaan ke LHKPN KPK pada 15 Januari 2020, dengan total sekitar Rp 2.3 Triliun yang didominasi oleh surat berharga sejumlah Rp 1.6 Triliun. Ia juga memiliki utang sebesar Rp 60 miliar. ANTARA/M Risyal Hidayat
Terkini Bisnis: Erick Thohir Soal Dumping, THR dan Gaji ke-13 ASN

Menteri BUMN Erick Thohir bahwa hilirisasi ekonomi digital harus mendapat perhatian khusus untuk mengantisipasi pengembangan produk dalam negeri


Erick Thohir: UMKM Kita Hancur Lebur karena Dumping-dumping Tidak Terkendali

29 April 2021

Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kiri) bersama Menteri Perdagangan M Lutfi  (kanan) dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kedua kiri) serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) meninjau kontainer yang berisi komoditas pertanian saat pelepasan ekspor bersama produk pertanian di Terminal Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur, Jumat 12 Maret 2021. ANTARA FOTO/Zabur Karuru
Erick Thohir: UMKM Kita Hancur Lebur karena Dumping-dumping Tidak Terkendali

Erick Thohir mengatakan hilirisasi ekonomi digital merupakan satu dari 18 proyek strategis nasional yang akan dikerjakan kementeriannya pada 2022.


Kemenperin Minta Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Impor Baja CRC Dikaji Ulang

23 Maret 2021

Pengusaha Baja Desak Pemberlakuan Larangan Impor
Kemenperin Minta Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Impor Baja CRC Dikaji Ulang

Kementerian Perindustrian meminta bea masuk anti-dumping atau BMAD untuk impor produk baja cold roller coil (CRC) dikaji ulang.