TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian PU untuk melanjutkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) hingga tanggul laut raksasa (giant sea wall).
“Nanti saya akan ikut Pak Menteri ya soal (program prioritas), yang jelas beberapa hal yang disampaikan Pak Prabowo, IKN lanjut, kemudian terkait giant sea wall,” kata Diana saat ditemui di Istana Negara, Senin, 21 Oktober 2024.
Ia memastikan Kementerian PU akan melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang belum selesai, seperti pembangunan jalan bebas hambatan atau tol hingga bendungan.
Meski demikian, Diana mengatakan, Kementerian PU belum menyusun daftar prioritas pembangunan proyek-proyek tersebut. “Belum. Nanti akan Rapim (Rapat Pimpinan) dulu sama Pak Menteri," kata dia.
Lebih lanjut, Diana menyebut, Kementerian PU perlu bekerja sama dengan kementerian yang lain untuk mendiskusikan pembangunan proyek-proyek tersebut,
“Nanti kita lihat dulu. Kan kita masih belajar juga nih, karena giant sea wall kan kebanyakan urusan (kementerian) sumber daya alam,” ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan proyek giant sea wall ini akan menjadi salah satu program pembangunan prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Hashim menyatakan itu dalam pertemuan APEC Business Advisory Council Indonesia di Hutan Kota by Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024.
Hashim berujar pembangunan tanggul laut raksasa ini akan dikerjakan bersama oleh pemerintah dan swasta, termasuk investor asing. Adik kandung sekaligus penasihat Prabowo itu menjelaskan, pembangunan tanggul laut raksasa tersebut dilakukan untuk merespons ancaman tanah-tanah di pesisir utara Pulau Jawa yang akan tenggelam.
Dia memperkirakan 40 persen lahan sawah akan tenggelam bila proyek ini tak kunjung dibangun. Menurut Hashim, pembangunan tanggul laut raksasa telah dirancang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak 1994.
Sepuluh tahun silam, proyek ini telah siap dimulai. Tapi menurut Hashim, tak ada kemajuan selama sepuluh tahun terakhir. “Kalau tidak salah, sepuluh tahun lalu sudah mantap dan bisa dimulai. Tapi ada apa selama sepuluh tahun tidak ada kemajuan,” kata Hashim.
Riri Rahayu berkontribusi dalam artikel ini.
Pilihan editor: Airlangga Hartarto Beberkan Rencana 100 Hari Pertama Menjabat Menko Perekonomian
