Masih dari laporan Koran Tempo yang dirilis pada 5 Oktober 2024, Tempo memperoleh daftar nomenklatur kementerian baru yang tengah dirumuskan Prabowo dan tim sinkronisasinya. Berikut daftarnya:
6 Kementerian Koordinator:
- Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan
- Kementerian Koordinator Hukum dan HAM
- Kementerian Koordinator Infrastruktur
- Kementerian Koordinator Perekonomian
- Kementerian Koordinator Investasi dan Hilirisasi
- Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
34 Kementerian Bidang:
- Kementerian Pertahanan
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Sekretaris Negara
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Perindustrian
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kementerian Investasi
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Kementerian Pekerjaan Umum
- Kementerian Perumahan Rakyat
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
- Kementerian Sosial
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Kementerian Pemuda dan Olahraga
- Kementerian Ketenagakerjaan
- Kementerian Kehutanan dan Agraria Tata Ruang
- Kementerian Lingkungan Hidup
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
- Kementerian Agama
- Kementerian Kebudayaan
- Kementerian Wakaf, Haji, dan Umrah
- Kementerian Pariwisata
- Kementerian Ekonomi Kreatif
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
8 Badan Setara Kementerian:
- Badan Intelijen Negara
- Badan Imigrasi
- Badan Pemasyarakatan
- Badan Gizi Nasional
- Badan Usaha Milik Negara
- Badan Penerimaan Negara (berisi Direktorat Jenderal Bea-Cukai, Pajak, dan Anggaran)
- Badan Nasional Karbon dan Emisi
- Kantor Komunikasi Kepresidenan
Sebagai informasi, daftar kementerian baru di atas belum termasuk Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kepala Polri.
ANTARA | YUDONO YANUAR | ANDI ADAM FATURAHMAN berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Prabowo Wanti-wanti ke Calon Menteri: Jangan Cari Uang dari APBN
