TEMPO.CO, Jakarta -Ekonom Universitas Paramadina, Handi Risza, menyoroti pentingnya pembuatan payung induk undang-undang mengenai ekonomi syariah di pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. Ia menilai ekosistem industri halal memiliki potensi besar untuk menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Menurut Handi, beberapa hambatan pertumbuhan ekonomi syariah ada di aspek keterbatasan permodalan, minimnya kebijakan dan insentif, hingga belum siapnya entitas bisnis syariah. Ketiadaan regulasi, jadi faktor penghambat lainnya. “Ekonomi syariah jadi kekuatan baru yang kita tidak bisa lupakan. Salah satu penghambatnya, belum ada regulasi yang mengatutur penumbuhkembangan ekosistem ekonomi syariah,” kata Handi dalam diskusi Penguatan Ekosistem Halal untuk Masa Depan Ekonomi dan Keuangan Syariah, Jumat, 4 Oktober 2024.
Dalam paparannya, Handi menunjukkan, aset keuangan Islam dunia diperkirakan mencapai US$ 3,96 triliun pada 2022. Sementara, dua miliar konsumen muslim dunia diperkirakan bertansaksi hingga US$ 2,29 triliun di sektor makanan, farmasi, kosmetik, perjalanan, dan media rekreasi pada tahun yang sama.
Penasihat Center of Sharia Economic Development (CSED) Indef, Abdul Hakam Naja menilai keberadaan omnibus law sebagai payung UU di bidang ekonomi syariah penting di era Prabowo-Gibran mendatang. Pasalnya, kata dia, saat ini Indonesia sudah memiliki UU Perbankan Syariah dan UU Jaminan Produk Halal. “Saya juga dulu terlibat dalam proses UU Jaminan Produk Halal. Maka yang sudah ada tinggal dibingkai dalam UU payung ekonomi syariah. Ini akan jadi mesin pertumbuhan ekonomi syariah,” ujar Abdul pada forum yang sama.
Selain itu, Abdul mengungkapkan pemerintahan Prabowo Gibran perlu memperhatikan potensi ekonomi syariah secara lebih serius. Pasalnya, sektor ini memiliki potensi hingga US$ 3 triliun atau hampir tiga kali PDB Indonesia. “Kalau Prabowo sedang mencari resource untuk mendongkrak ekonomi Indonesia tumbuh 8 persen setiap tahun, ini ada Mutiara namanya ekonomi syariah,” kata Abdul.
Pilihan editor: Bakal Ada Menko Infrastruktur dalam Kabinet Prabowo, Menteri PUPR Berharap Masalah Truk ODOL Bisa Diselesaikan
