Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BPS: Mayoritas Kelas Menengah Tinggal di Perkotaan

image-gnews
Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Gedung BPS, Jakarta Pusat, Jumat, 30 Agustus 2024. TEMPO/Hendri Agung Pratama
Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Gedung BPS, Jakarta Pusat, Jumat, 30 Agustus 2024. TEMPO/Hendri Agung Pratama
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut mayoritas penduduk kelas menengah Indonesia tinggal di wilayah perkotaan. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan sebanyak 72,89 persen kelas menengah tinggal di perkotaan. Ia juga menyebutkan penduduk menuju kelas menengah (aspiring middle class) yang tinggal di perkotaan sebanyak 58,68 persen.

“Ternyata mayoritas kelas menengah tinggal di perkotaan sekitar 72,89 persen tinggal di wilayah perkotaan dan lebih dari separuh penduduk menuju kelas menengah atau aspiring middle class itu tinggal di wilayah perkotaan proporsinya sebesar 58,68 persen,” kata Amalia di Gedung BPS, Jakarta Pusat, Jumat, 30 Agustus 2024.

Kelas menengah, kata Amalia, adalah penduduk dengan pengeluaran sebesar Rp 2.040.262-9.909.844 per kapita per bulan atau 3,5-17 kali pengeluaran penduduk miskin. Amalia juga menyebut penduduk menuju kelas menengah perngeluarannya sebesar Rp 874.398-2.040.262 per kapita per bulan atau 1,5-3,5 kali pengeluaran penduduk miskin. Adapun pengeluaran penduduk miskin yaitu kurang dari Rp 582.932 per kapita per bulan.

Selain itu, Amalia menyebut sebanyak 27,11 persen kelas menengah tinggal di wilayah pedesaan. Adapun sebanyak 41,32 persen penduduk menuju kelas menengah yang tinggal di pedesaan.

Sedangkan menurutnya, jumlah penduduk menuju kelas menengah meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada 2019 jumlah penduduk menuju kelas menengah yaitu 128,85 juta atau 48,20 persen dari total penduduk. Sementara itu, pada 2024 jumlahnya yaitu 137,50 juta atau 49,22 persen dari keseluruhan penduduk. “Jadi kalau rata-rata pengeluaran kelompok (kelas) menengah dibandingkan sebelum pandemi covid itu meningkat.”

Selain itu, Amalia mengatakan pengeluaran  kelas menengah tahun 2024 sebesar Rp 3,35 juta per kapita per bulan atau meningkat 132 persen dari 2019 yang besarnya adalah Rp 2,36 juta per kapita per bulan. Pada 2024, jumlah gabungan kelas menengah dan penduduk menuju kelas menengah adalah sebesar 66,35 persen dari total penduduk dan nilai konsumsi dari gabungan kedua kelas tersebut sebesar 81,49 persen dari total konsumsi penduduk.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Amalia menyebutkan makanan, perumahan dan barang jasa lainnya merupakan pengeluaran prioritas kelas menengah. Pengeluaran kelas menengah yang meningkat dalam lima tahun terakhir meliputi pajak dan iuran, barang atau jasa lainnya, pendidikan, perumahan, keperluan pesta dan minuman. Sementara itu, pengeluaran yang mengalami penurunan adalah hiburan, kendaraan, barang tahan lama, pakaian dan kesehatan.

Amelia menjelaskan tingkat pengeluaran kelas menengah cenderung lebih dekat ke batas bawah sehingga membuat posisinya rentan. Hal tersebut akan membuat mereka turun menjadi penduduk menuju kelas menengah apabila terjadi goncangan ekonomi. “Kelompok kelas menengah ini paling banyak posisinya di sekitar batas bawah. Ini memang relatif rentan. Kalau ada goncangan dia bisa jadi penduduk menuju kelas menengah,” ujar dia

Menurut Amelia kelas menengan merupakan bantalan ekonomi nasional. Bantalan kelas menengah yang tebal akan membuat perekonomian nasional relatif tidak rentan terhadap gejolak atau shock ekonomi yang disebabkan oleh faktor eksternal atau domestik. “Tetapi ketika proporsi kelas menengah itu relatif tipis,  maka suatu perekonomian itu kurang resilient nantinya terhadap goncangan,” kata Amelia.

 Pilihan editor: Emisi Karbon Jet Kaesang dan Penjelasan Gempa Megathrust di Top 3 Tekno

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BPS Sebut Inflasi Terdongkrak Harga Emas, Analis: Bukti Masyarakat Khawatir Kondisi Ekonomi

1 hari lalu

Suasana penjualan perhiasan emas di pasar Kebayoran, Jakarta, Jumat, 1 November 2024. TEMPO/Tony Hartawan
BPS Sebut Inflasi Terdongkrak Harga Emas, Analis: Bukti Masyarakat Khawatir Kondisi Ekonomi

Analis sekaligus Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, menilai adanya inflasi harga emas menunjukkan adanya kekhawatiran dari masyarakat terhadap kondisi ekonomi global belakangan hari.


Kedatangan Paus Fransiskus hingga Konser Bruno Mars Dongkrak Jumlah Wisatawan Nusantara di Bulan September

1 hari lalu

Pimpinan Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus menyapa umat Katolik yang mengikuti ibadah Misa Kudus bersama Paus Fransiskus di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis, 5 September 2024. Misa akbar yang dipimpin oleh Paus Fransiskus tersebut diikuti sebanyak 86 ribu umat Katolik. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kedatangan Paus Fransiskus hingga Konser Bruno Mars Dongkrak Jumlah Wisatawan Nusantara di Bulan September

Jumlah perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan nusantara di bulan September 2024 mengalami peningkatan sebesar 9,86 persen dibandingkan bulan Agustus.


Terkini: Agus Gumiwang dan Kemendag Bahas Permendag Pengaturan Impor, Bahlil Prihatin soal Kasus Tom Lembong

2 hari lalu

Petugas Bea Cukai berjaga disamping pakain bekas (balpres) di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Bea dan Cukai, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa 6 Agustus 2024. Satgas importasi ilegal mengamankan 4927 balpres pakaian bekas, kain gulungan 20.000 rol, 695 produk jadi, 332 pack tekstil, 43 kosmetik, 371 alas kaki, 6.578 elektronik dan 5.896 barang garment senilai Rp 46.188.205.400. TEMPO/Tony Hartawan
Terkini: Agus Gumiwang dan Kemendag Bahas Permendag Pengaturan Impor, Bahlil Prihatin soal Kasus Tom Lembong

Menperin Agus Gumiwang bertemu dengan Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai untuk membahas Permendag Nomor 8 Tahun 2024.


BPS: Semua Provinsi di Indonesia Alami Inflasi di Oktober

2 hari lalu

Sementara secara tahunan, terjadi inflasi sebesar 1,71%. Sedangkan secara tahun berjalan, Indonesia tercatat telah mengalami inflasi sebesar 0,82%. TEMPO/Tony Hartawan
BPS: Semua Provinsi di Indonesia Alami Inflasi di Oktober

BPS menyatakan bahwa keseluruhan provinsi di Indonesia mengalami inflasi secara tahunan atau year-on-year (yoy) pada bulan Oktober 2024.


BPS: Indonesia Alami Inflasi 0,8 Persen di Oktober, Akhiri Deflasi Lima Bulan Beruntun

2 hari lalu

Suasana penjualan perhiasan emas di Galeri24 Salemba, Jakarta, Senin 30 September 2024. Harga emas berpotensi naik pekan depan setelah mengalami stagnasi selama beberapa hari terakhir. TEMPO/Tony Hartawan
BPS: Indonesia Alami Inflasi 0,8 Persen di Oktober, Akhiri Deflasi Lima Bulan Beruntun

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan hasil pemantauan BPS di 150 kabupaten dan kota mencatat tingkat inflasi month to month atau mtm sebesar 0,08 persen.


Setelah Deflasi 5 Bulan Berturut-turut Indonesia Akhirnya Inflasi, Artinya Apa?

2 hari lalu

Warga tengah bebelanja kebutuhan di pasar Rawasari, Jakarta, Jumat 17 Mei 2024. Perumda Pasar Jaya menyiapkan program perbaikan 36 pasar di Jakarta selama tahun anggaran 2024. Kegiatan perbaikan, berupa pengecatan ulang eksterior dan perbaikan kerusakan kecil pada bangunan. TEMPO/Tony Hartawan
Setelah Deflasi 5 Bulan Berturut-turut Indonesia Akhirnya Inflasi, Artinya Apa?

Setelah 5 bulan berturt-turut mengalami deflasi sejak Mei 2024, Indonesia akhirnya inflasi sebesar 0,08 persen pada Oktober 2024.


JPPI Sebut Wajib Belajar 13 Tahun Terlalu Muluk-muluk

5 hari lalu

Ilustrasi siswa sekolah dasar mengikuti upacara. Kementerian Keuangan menyatakan, sejak 2015 hingga 2023, sebesar Rp 4.006,1 triliun alokasi APBN untuk membentuk sumber daya manusia unggul melalui pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Dok. Kemenkeu
JPPI Sebut Wajib Belajar 13 Tahun Terlalu Muluk-muluk

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji menilai program wajib belajar 13 tahun yang dicanangkan pemerintah terlalu muluk-muluk.


Kelas Menengah Merasa Tertekan oleh Kebijakan Pemerintah, dari Kenaikan PPN hingga Omnibus Law

9 hari lalu

Ilustrasi belanja / masyarakat kelas menengah.  ANTARA/Puspa Perwitasari
Kelas Menengah Merasa Tertekan oleh Kebijakan Pemerintah, dari Kenaikan PPN hingga Omnibus Law

Data BPS menunjukkan adanya penurunan jumlah kelas menengah pada 2019 - 2024. Daya beli kelas menengah pun kian menurun. Apa saja kebijakan pemerintah yang menekan kelas menengah?


Dirut BPJS Kesehatan Imbau Kelas Menengah Investasi Asuransi Kesehatan

9 hari lalu

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Rapat tersebut membahas penjelasan pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dalam Perpres 59 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dan membahas perkembangan penataan koordinasi benefit antara BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta dan pembiayaan inovatit demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan JKN. TEMPO/M Taufan Rengganis
Dirut BPJS Kesehatan Imbau Kelas Menengah Investasi Asuransi Kesehatan

Survei Inventure 2024 menemukan kelas menengah mulai mengurangi pengeluaran dalam kategori asuransi di tengah menurunnya daya beli.


Daya Beli Kelas Menengah Menurun, Ini Cara Sisihkan Dana untuk Asuransi Kesehatan dengan Gaji UMR

9 hari lalu

Ilustrasi asuransi. Pixabay
Daya Beli Kelas Menengah Menurun, Ini Cara Sisihkan Dana untuk Asuransi Kesehatan dengan Gaji UMR

Kelas menengah mulai memangkas pengeluaran untuk asuransi di tengah menurunnya daya beli. Wakil Ketua AAJI ungkap cara masyarakat dapat menyisihkan gaji UMR untuk asuransi kesehatan.