Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BPS: Mayoritas Kelas Menengah Tinggal di Perkotaan

image-gnews
Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Gedung BPS, Jakarta Pusat, Jumat, 30 Agustus 2024. TEMPO/Hendri Agung Pratama
Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Gedung BPS, Jakarta Pusat, Jumat, 30 Agustus 2024. TEMPO/Hendri Agung Pratama
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut mayoritas penduduk kelas menengah Indonesia tinggal di wilayah perkotaan. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan sebanyak 72,89 persen kelas menengah tinggal di perkotaan. Ia juga menyebutkan penduduk menuju kelas menengah (aspiring middle class) yang tinggal di perkotaan sebanyak 58,68 persen.

“Ternyata mayoritas kelas menengah tinggal di perkotaan sekitar 72,89 persen tinggal di wilayah perkotaan dan lebih dari separuh penduduk menuju kelas menengah atau aspiring middle class itu tinggal di wilayah perkotaan proporsinya sebesar 58,68 persen,” kata Amalia di Gedung BPS, Jakarta Pusat, Jumat, 30 Agustus 2024.

Kelas menengah, kata Amalia, adalah penduduk dengan pengeluaran sebesar Rp 2.040.262-9.909.844 per kapita per bulan atau 3,5-17 kali pengeluaran penduduk miskin. Amalia juga menyebut penduduk menuju kelas menengah perngeluarannya sebesar Rp 874.398-2.040.262 per kapita per bulan atau 1,5-3,5 kali pengeluaran penduduk miskin. Adapun pengeluaran penduduk miskin yaitu kurang dari Rp 582.932 per kapita per bulan.

Selain itu, Amalia menyebut sebanyak 27,11 persen kelas menengah tinggal di wilayah pedesaan. Adapun sebanyak 41,32 persen penduduk menuju kelas menengah yang tinggal di pedesaan.

Sedangkan menurutnya, jumlah penduduk menuju kelas menengah meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada 2019 jumlah penduduk menuju kelas menengah yaitu 128,85 juta atau 48,20 persen dari total penduduk. Sementara itu, pada 2024 jumlahnya yaitu 137,50 juta atau 49,22 persen dari keseluruhan penduduk. “Jadi kalau rata-rata pengeluaran kelompok (kelas) menengah dibandingkan sebelum pandemi covid itu meningkat.”

Selain itu, Amalia mengatakan pengeluaran  kelas menengah tahun 2024 sebesar Rp 3,35 juta per kapita per bulan atau meningkat 132 persen dari 2019 yang besarnya adalah Rp 2,36 juta per kapita per bulan. Pada 2024, jumlah gabungan kelas menengah dan penduduk menuju kelas menengah adalah sebesar 66,35 persen dari total penduduk dan nilai konsumsi dari gabungan kedua kelas tersebut sebesar 81,49 persen dari total konsumsi penduduk.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Amalia menyebutkan makanan, perumahan dan barang jasa lainnya merupakan pengeluaran prioritas kelas menengah. Pengeluaran kelas menengah yang meningkat dalam lima tahun terakhir meliputi pajak dan iuran, barang atau jasa lainnya, pendidikan, perumahan, keperluan pesta dan minuman. Sementara itu, pengeluaran yang mengalami penurunan adalah hiburan, kendaraan, barang tahan lama, pakaian dan kesehatan.

Amelia menjelaskan tingkat pengeluaran kelas menengah cenderung lebih dekat ke batas bawah sehingga membuat posisinya rentan. Hal tersebut akan membuat mereka turun menjadi penduduk menuju kelas menengah apabila terjadi goncangan ekonomi. “Kelompok kelas menengah ini paling banyak posisinya di sekitar batas bawah. Ini memang relatif rentan. Kalau ada goncangan dia bisa jadi penduduk menuju kelas menengah,” ujar dia

Menurut Amelia kelas menengan merupakan bantalan ekonomi nasional. Bantalan kelas menengah yang tebal akan membuat perekonomian nasional relatif tidak rentan terhadap gejolak atau shock ekonomi yang disebabkan oleh faktor eksternal atau domestik. “Tetapi ketika proporsi kelas menengah itu relatif tipis,  maka suatu perekonomian itu kurang resilient nantinya terhadap goncangan,” kata Amelia.

 Pilihan editor: Emisi Karbon Jet Kaesang dan Penjelasan Gempa Megathrust di Top 3 Tekno

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BPS Catat Neraca Perdagangan Indonesia Agustus 2024 Surplus US$ 2,90 Miliar, Surplus 52 Bulan Berturut-turut

1 hari lalu

Ilustrasi kapal pengangkut peti kemas ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
BPS Catat Neraca Perdagangan Indonesia Agustus 2024 Surplus US$ 2,90 Miliar, Surplus 52 Bulan Berturut-turut

BPS mencatat Indonesia alami surplus perdagangan US$ 2,90 miliar pada Agustus 2024. Capaian ini membuat perdagangan konsisten surplus sejak Mei 2020.


Waspada Krisis Ekonomi, Indef Minta Bank Sentral Intervensi

3 hari lalu

Warga tengah beraktivitas pagi di bantaran rel kereta kawasan Cideng, Jakarta, Rabu 7 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Waspada Krisis Ekonomi, Indef Minta Bank Sentral Intervensi

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan Indonesia kini menghadapi sinyal krisis ekonomi. Perlu intervensi Bank Indonesia


Diskusi INDEF Soroti Subsidi Tiket KRL Berbasis NIK: Kelas Menengah Semakin Terpuruk, Bisa Turun Kelas

6 hari lalu

Sejumlah penumpang berdesakan di dalam gerbong kereta rel listrik (KRL) Commuterline Jabodetabek di Stasiun KA Depok Baru, Depok, Jawa Barat, Senin, 24 April 2023. VP Corporate Secretary KAI Commuter Erni Sylviane Purba menyebutkan kepadatan penumpang KRL Jabodetabek sejak H+1 hingga H+2 Lebaran didominasi pengguna musiman yang memanfaatkan waktu liburnya untuk bersilaturahmi dengan kerabat ataupun berwisata ke sejumlah tempat di Jabodetabek, seperti Kota Tua, Monas, Kebun Raya Bogor, dan sejumlah obyek wisata lainnya. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Diskusi INDEF Soroti Subsidi Tiket KRL Berbasis NIK: Kelas Menengah Semakin Terpuruk, Bisa Turun Kelas

Wacana Subsidi tiket KRL berbasis NIK mengemuka usai Menhub Budi Karya. Diskusi INDEF bahas dalam diskusi Kelas Menengah Turun Kelas.


Dosen Unair Sebut Alasan Penurunan Jumlah Kelas Menengah dan Solusi Agar Tidak Terpuruk

6 hari lalu

Warga berbelanja di sebuah mall di Jakarta, Senin, 2 September 2024. Pandemi Covid-19 disebut-sebut sebagai salah satu faktor utama penyebab penurunan kelas menengah di Indonesia. TEMPO/Subekti
Dosen Unair Sebut Alasan Penurunan Jumlah Kelas Menengah dan Solusi Agar Tidak Terpuruk

Data BPS menunjukkan penurunan signifikan pada proporsi kelas menengah dari 57,33 juta jiwa pada 2019 menjadi 47,85 juta jiwa pada 2024.


Kelas Menengah Jatuh Miskin, BPS: Buat Perekonomian Tidak Tahan Guncangan

6 hari lalu

Warga berbelanja di sebuah mall di Jakarta, Senin, 2 September 2024. Pandemi Covid-19 disebut-sebut sebagai salah satu faktor utama penyebab penurunan kelas menengah di Indonesia. TEMPO/Subekti
Kelas Menengah Jatuh Miskin, BPS: Buat Perekonomian Tidak Tahan Guncangan

Data BPS menunjukkan porsi masyarakat dengan ekonomi kelas menengah menurun sejak pandemi Covid-19 pada 2019 lalu. Apa dampaknya?


Ekonom Minta Pemerintahan Prabowo Tunda Kebijakan yang Bebani Kelas Menengah

9 hari lalu

Warga berbelanja di sebuah mall di Jakarta, Senin, 2 September 2024. Pandemi Covid-19 disebut-sebut sebagai salah satu faktor utama penyebab penurunan kelas menengah di Indonesia. TEMPO/Subekti
Ekonom Minta Pemerintahan Prabowo Tunda Kebijakan yang Bebani Kelas Menengah

Menurut ekonom Indef, jika Berbagai kebijakan pungutan dan iuran yang bakal berlaku di era Prabowo tak ditunda bisa menurunkan angka kelas menengah


Pentingnya Menjaga Daya Beli dan Antusiasme Politik Kelas Menengah, Berperan Penting dalam Perekonomian

9 hari lalu

Warga berbelanja di sebuah mall di Jakarta, Senin, 2 September 2024. Pandemi Covid-19 disebut-sebut sebagai salah satu faktor utama penyebab penurunan kelas menengah di Indonesia. TEMPO/Subekti
Pentingnya Menjaga Daya Beli dan Antusiasme Politik Kelas Menengah, Berperan Penting dalam Perekonomian

Kelas menengah didominasi penduduk usia muda, bekerja di sektor formal, cukup peduli terhadap politik dan demokrasi


Ingin Bekerja di BPS? Berikut Syarat Mendaftar CPNS 2024

9 hari lalu

Sejumlah peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis komputer di UPT Badan Kepagawaian Negara (BKN) Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis 9 September 2021. Ujian SKD CPNS yang digelar hingga 3 Oktober 2021 tersebut diikuti sebanyak 4.442 peserta dari wilayah Kalimantan Tengah yang dibagi menjadi empat sesi dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Ingin Bekerja di BPS? Berikut Syarat Mendaftar CPNS 2024

BPS menyediakan 408 formasi untuk CPNS 2004 untuk lulusan D-III hingga S-1 dari berbagai jurusan.. Berikut persyaratan buat CPNS di BPS.


BPS Sebut Deflasi 4 Bulan Berturut-turut Pernah Terjadi Saat Krisis Moneter 1998 dan Krisis Ekonomi 2008

14 hari lalu

Karyawan tengah menghitung uang pecahan 100 ribu rupiah di penukaran valuta asing di Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. Rupiah ditutup melemah mendekati level Rp16.000 hari ini. TEMPO/Tony Hartawan
BPS Sebut Deflasi 4 Bulan Berturut-turut Pernah Terjadi Saat Krisis Moneter 1998 dan Krisis Ekonomi 2008

Fenomena deflasi selama empat bulan berturut-turut tahun ini bukanlah hal yang baru, pernah terjadi pada krisis moneter 1998 dan krisis ekonomi 2008.


KPPI Hentikan Penyelidikan Impor Benang Filamen Artifisial, Benang Apakah Itu?

14 hari lalu

Franciska Simanjuntak. KPPI. Kemendag.go.id
KPPI Hentikan Penyelidikan Impor Benang Filamen Artifisial, Benang Apakah Itu?

Simak informasi lengkap tentang kasus impor benang filamen artifisial yang baru saja dihentikan penyidikannya oleh KPPI