Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Muhadjir Effendy Memimpin Tim Khusus Kelola Usaha Tambang Muhammadiyah, Profil Menko PMK

image-gnews
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy usai rapat bersama anggota Komisi VIII, DPR, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy usai rapat bersama anggota Komisi VIII, DPR, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Muhadjir Effendy ditunjuk untuk memimpin tim khusus yang mengelola usaha tambang baru Muhammadiyah.

Keputusan ini diumumkan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, dalam Konsolidasi Nasional Muhammadiyah yang diadakan di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, pada Minggu, 28 Juli 2024.

Dalam acara tersebut, Muhammadiyah memutuskan untuk menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah. Haedar Nashir menyatakan bahwa penunjukan Muhadjir Effendy didasarkan pada perannya di Muhammadiyah yang membidangi bisnis dan ekonomi, bukan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

"Karena sikap kewaspadaan, keseksamaan, Muhammadiyah menyusun tim pengelolaan tambang yang diketuai Prof. Muhadjir Effendy yang di Muhammadiyah membidangi bisnis dan ekonomi. Jadi beliau di sini bukan sebagai Menko PMK, ya," kata Haedar.

Usai pengumuman tersebut, Muhadjir Effendy memilih untuk bungkam ketika dimintai komentar mengenai rincian tim khusus tersebut.

"Enggak, enggak, terima kasih. Sudah cukup tadi lengkap dari Pak Haedar," ujarnya singkat.

Saat ditanya tentang langkah dan target tim pengelolaan tambang ke depan, Muhadjir juga enggan memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia menyatakan bahwa detail mengenai teknis pertambangan dan komunikasi dengan pemerintah akan diinformasikan setelah semuanya berjalan.

"Belum lah, wong baru diumumkan tadi masak langsung, nanti kami informasikan kalau sudah jalan," latanya.

Profil Muhadjir Effendy

Lahir di Madiun pada 29 Juli 1956, Muhadjir memiliki latar belakang pendidikan administrasi dan pendidikan luar sekolah. Ia meraih gelar Sarjana Muda dari IAIN Malang pada 1978, Sarjana Pendidikan Sosial dari IKIP Malang pada 1982, gelar Magister Administrasi Publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, serta Doktor Ilmu-ilmu Sosial dari Universitas Airlangga Surabaya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dilansir dari situs Museum Universitas Negeri Malang (UM), karier Muhadjir dimulai sebagai reporter lepas di Koran Komunikasi IKIP Malang dan berlanjut sebagai redaktur pelaksana hingga ketua redaksi di tahun 1990-an. Salah satu publikasinya adalah buku Bunga Rampai Pendidikan yang diterbitkan oleh Komunikasi IKIP Malang.

Di bidang jurnalistik, Muhadjir juga aktif sebagai wartawan di berbagai media, termasuk Mingguan Mahasiswa Surabaya dan Mimbar Universitas Brawijaya. Ia juga menjadi pendiri dan redaksi surat kabar Bestari Universitas Muhammadiyah Malang. Pengalamannya di jurnalistik terus berlanjut sebagai Dewan Penasehat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya sejak 2008 hingga 2014.

Di bidang pendidikan dan keagamaan, Muhadjir menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Malang pada 1980, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur dari 2005 hingga 2010, dan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dari 2015 hingga 2020.

Selain itu, ia pernah menjadi Pembantu Rektor III dan Pembantu Rektor I di Universitas Muhammadiyah Malang sebelum akhirnya menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Malang selama tiga periode, yakni 2000 hingga 2016.

Di luar akademik, Muhadjir juga aktif di pemerintahan. Ia menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dari 2016 hingga 2019 dan saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia sejak 2019.

Menurut situs Universitas Muhammadiyah Malang, Muhadjir juga merupakan dosen tetap di Departemen Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, dan pengajar di Direktorat Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.

Sebagai seorang akademisi, Muhadjir juga dikenal sebagai kolumnis yang sering menulis tentang isu agama, pendidikan, sosial, politik, dan kemiliteran. Beberapa karyanya dituangkan dalam buku seperti Bala Dewa, Seperti Menyaksikan Dahlan Muda, dan Muhammadiyah dan Pendidikan di Indonesia.

PUTRI SAFIRA PITALOKA  | PRIBADI WICAKSONO

Pilihan Editor: Ditunjuk Pimpin Bisnis Tambang Muhammadiyah, Muhadjir Effendy Resnpos Begini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Serba-serbi Pembentukan Kabinet Prabowo-Gibran: PDIP Tunggu Keputusan Megawati, Respons NU dan Muhammadiyah

4 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Serba-serbi Pembentukan Kabinet Prabowo-Gibran: PDIP Tunggu Keputusan Megawati, Respons NU dan Muhammadiyah

Kabinet yang akan dibentuk oleh Prabowo diperkirakan akan memiliki lebih banyak kementerian dibandingkan kabinet yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Joko Widodo.


Kementerian ESDM Evaluasi Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan: Bisa Diberikan, Bisa Tidak

5 jam lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Kementerian ESDM Evaluasi Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan: Bisa Diberikan, Bisa Tidak

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah memperbaiki tata kelola dan regulasi kegiatan usaha pertambangan. Apa evaluasinya?


KPK Berupaya Cegah Korupsi pada Tata Kelola Pertambangan di NTB

17 jam lalu

Kasatgas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria (kanan), bersalaman dengan Pj Gubernur NTB, Hassanudin (kiri), usai Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penataan Izin Usaha Pertambangan di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPDSM), Kota Mataram, Jumat, 4 Oktober 2024.
KPK Berupaya Cegah Korupsi pada Tata Kelola Pertambangan di NTB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V mengadakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penataan Izin Usaha Pertambangan di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPDSM), Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat kemarin, 4 Oktober 2024.


UMY Punya Gedung Asrama Mahasiswa Baru, Begini Pesan Ketua Umum PP Muhammadiyah

1 hari lalu

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) resmi mengoperasikan asrama mahasiswa barunya, UMY Student Dormitory, di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Jumat, 4 Oktober 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
UMY Punya Gedung Asrama Mahasiswa Baru, Begini Pesan Ketua Umum PP Muhammadiyah

Gedung modern UMY Student Dormitory bisa menampung lebih dari seribu mahasiswa.


Respons Muhammadiyah dan PBNU Soal Penyusunan Kabinet Prabowo

2 hari lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 September 2024. Prabowo menyebut aggaran pertahanan Indonesia salah satu terendah di Asia. Prabowo mengatakan saat ini anggaran pertahanan baru 0,89 persen terhadap Produk Domestik Bruto. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons Muhammadiyah dan PBNU Soal Penyusunan Kabinet Prabowo

Baik PP Muhammadiyah maupun PBNU menyerahkan pilihan menteri di kabinet Prabowo mendatang kepada presiden terpilih.


Kata Ketum PP Muhammadiyah soal Kabar Kader Masuk Kabinet Prabowo

2 hari lalu

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir. Dok.istimewa.
Kata Ketum PP Muhammadiyah soal Kabar Kader Masuk Kabinet Prabowo

Salah satu kader Muhammadiyah dikabarkan akan masuk ke kabinet Prabowo.


Eks Ketua DPD Gerindra Muhaimin Syarif Urus Puluhan Izin Usaha Pertambangan di Maluku Utara

3 hari lalu

Tersangka penyuap mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, Muhaimin Syarif mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan pasca penangkapan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024. KPK menahan mantan Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara Muhaimin Syarif terkait dugaan suap kepada mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba untuk menurus perizinan di lingkungan Pemprov Maluku Utara dengan memberikan uang Rp7 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Eks Ketua DPD Gerindra Muhaimin Syarif Urus Puluhan Izin Usaha Pertambangan di Maluku Utara

Eks Ketua DPD Gerindra Muhaimin Syarif dan eks Gubernur Abdul Gani Kasuba bertemu di Jakarta untuk membahas izin usaha pertambangan di Maluku Utara.


Khofifah-Emil Bersilaturahmi dengan PWNU dan Muhammadiyah Jatim, Ini yang Dibicarakan

3 hari lalu

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa serta Emil Elestianto Dardak saat bersilaturahim ke PWNU Jatim, Surabaya, Selasa 1 Oktober 2024. ANTARA/HO-Tim KIP
Khofifah-Emil Bersilaturahmi dengan PWNU dan Muhammadiyah Jatim, Ini yang Dibicarakan

Ketua PWNU Jatim mengatakan pihaknya tidak membicarakan masalah politik dengan Khofifah-Emil.


Pilkada Yogyakarta, Afnan Hadikoesoemo Berkunjung ke NU Galang Dukungan

3 hari lalu

Cucu Raja Keraton Yogyakarta Raden Mas Gustilantika Marrel Suryokusumo atau Gusti Marrel (tengah) turut mengantarkan pasangan M. Afnan Hadikusumo-Singgih Raharjo mendaftarkan diri sebagai bakal calon walikota-wakil walikota ke KPU Kota Yogyakarta Rabu 28 Agustus 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Pilkada Yogyakarta, Afnan Hadikoesoemo Berkunjung ke NU Galang Dukungan

Afnan Hadikoesoemo, Calon Wali Kota Yogyakarta menyambangi pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Kota Yogyakarta Selasa sore 1 Oktober 2024.


Penyidik KPK Periksa 5 Saksi Kasus IUP di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

4 hari lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. KPK melalui Direktorat Gratifikasi akan menganalisis hasil klarifikasi yang disampaikan Kaesang Pangarep, untuk menentukan penggunaan uang milik pribadi atau milik negara terkait laporan pengaduan masyarakat dalam dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas mewah pesawat jet pribadi dalam perjalanan ke Amerika Serikat bersama istrinya Erina Gudono. TEMPO/Imam Sukamto
Penyidik KPK Periksa 5 Saksi Kasus IUP di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

KPK periksa 5 saksi itu untuk mendalami proses pemberian IUP di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan peran mereka dalam pemberian IUP tersebut.