TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah RI dalam waktu dekat akan boyongan ke IKN alias Ibu Kota Nusantara, meninggalkan Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan selama hampir sepanjang 79 tahun merdeka, karena ibu kota sempat pindah ke Yogyakarta di masa Revolusi.
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Wijaja mengatakan, meski sudah tidak menjadi ibu kota negara, potensi pertumbuhan pusat perbelanjaan atau mal di Jakarta semakin besar setelah pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan Timur.
Alasannya, setelah ibukota negara pindah, Jakarta akan menjadi pusat perekonomian. Artinya, akan lebih banyak kegiatan perdagangan, salah satunya di pusat perbelanjaan.
"Dengan beralihnya fokus pemerintah kepada perdagangan, ini kan jadi peluang buat pusat belanja. Karena pemerintah akan lebih banyak memprioritaskan, memberikan kemudahan, fasilitas dan sebagainya terhadap sektor perdagangan," kata Alphonzus di Jakarta, Selasa, 30 Juli 2024.
Alphonzus mengatakan, penduduk di Jakarta tidak serta merta berkurang setelah IKN siap huni. Menurut dia, kemungkinan besar jumlah populasi di Jakarta dan wilayah penyangga seperti Bogor, Tangerang, Bekasi dan Depok justru semakin bertambah.
Menurut data APPBI, ada 96 mal yang beroperasi di Jakarta. Jakarta Selatan memiliki jumlah mal terbanyak, yakni 28 mal. Selanjutnya ada Jakarta Pusat sebanyak 22 mal, Jakarta Utara sebanyak 18 mal, dan Jakarta Barat sebanyak 16 mal. Terakhir, ada wilayah Jakarta Timur dengan 12 mal.
Pertumbuhan mal juga terjadi di wilayah penyangga. Hasil riset Colliers mengenai mal baru yang beroperasi pada 2019—2023, sekitar 70 persennya dibangun di wilayah Bogor Depok Tangerang dan Bekasi (Bodetabek).
Jakarta tetap pusat ekonomi
Menurut Alphonzus, pusat perbelanjaan membutuhkan populasi untuk tetap tumbuh. Alphonzus menyebut, pertumbuhan penduduk di Jakarta akan terus bertambah, lantaran menjadi pusat ekonomi.
"Kemungkinan malah bisa nambah dengan ada kegiatan pemerintah fokus di bidang perdagangan, perekonomian, kemungkinan populasinya justru bisa bertambah malah. Kalau bertambah, pusat belanja otomatis bisa semakin hidup," ujarnya.
Sementara itu, pertumbuhan pusat perbelanjaan di IKN dinilai baru akan terjadi dalam dua tahun ke depan. Sebab, jumlah penduduk di IKN belum terlalu signifikan.
Alphonzus mengatakan, pemerintah bisa memberikan insentif berupa tambahan modal bagi investor yang ingin membangun pusat perbelanjaan.
"Saya kira harus ada tambahan satu lagi, permodalan yang mudah dan ringan, karena pusat perbelanjaan itu harus berjuang. Kalau untuk pusat perbelanjaan, kami mengusulkan ada tambahan insentif lagi, itu permodalan yang sifatnya ringan," kata Alphonzus.
Berikutnya: Pemburu properti di Jakarta tetap tinggi
