Terpopuler: Airlangga Sebut Prabowo Jaga Batas Rasio Utang 40 Persen, Satgas Jamin IKN Takkan Banjir

2. Kecurigaan Ekonom Soal Rencana Membentuk Family Office: Dimanfaatkan untuk Pencucian Uang

Ekonom dari Uviersitas Paramadina Wijayanto Samiri mengkritik wacana pemerintah untuk membentuk family office. Menurut dia, sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo yang hanya tiga bulan biarlah berakhir dengan tenang. "Pemerintahan Jokowi hanya tersisa tiga bulan. Sebaiknya biarkan pemerintahan Jokowi husnul khatimah, jangan menimbulkan sesuatu yang akan menjadi persoalan di kemudian hari.

Wijayanto menduga ada motif jahat di balik wacana pembentukan family office. Dia menilai family office berpotensi dijadikan tempat untuk praktik pencucian uang. "Jangan-jangan, ini dugaan saya saja, ini dimanfaatkan untuk kepentingan pencucian uang. Ini juga bisa untuk menghindari pajak, mereka bebas berbisnis dan menempatkan uangnya di sini, tetapi tidak bisa kita tarik pajaknya untuk kepentingan negara kita," kata Wijayanto, Kamis, 11 Juli 2024.

Dia menjelaskan, family office juga tidak menjamin bisa meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, kebijakan membebaskan pajak demi investasi pernah diterapkan lewat  tax amnesty.

Simak lebih jauh tentang kecurigaan atas family office di sini.

3. Erick Thohir: Lakukan Investigasi Penyebab Gangguan Server PDNS

Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mendorong dilakukannya investigasi perihal indikasi penyebab serangan siber Ransomware di server Pusat Data Nasional (PDN) Sementara.

“Kalau ada yang tak kompeten ya copot. Saya mendorong investigasi, audit,” katanya di kawasan Kota Tua, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Selain itu, ia juga menanggapi dampak fenomena serangan siber ransomware hingga Dirjen Aplikasi Informatika atau Aptika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, mengundurkan diri dari jabatannya. 

Simak lebih jauh tentang investigasi gangguan server PDNS di sini.

• Sebelumnya
• 1
• 2
• 3
• Selanjutnya