Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Tunda Pindah ke IKN karena Infrastruktur Belum Siap, Berikut Progres Pembangunan Ibu Kota Baru Versi Satgas

image-gnews
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Kepala Staf Kepresiden Moeldoko (kiri) dan Mensesneg Pratikno (kanan) menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 September 2019. Beberapa poin dalam draf revisi UU KPK yang didukung Jokowi di antaranya,  kewenangan menerbitkan SP3, pembentukan Dewan Pengawas KPK dari unsur akademisi atau aktivis anti korupsi yang akan diangkat langsung oleh presiden, ijin penyadapan dari dewan pengawas internal KPK serta status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara. ANTARA
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Kepala Staf Kepresiden Moeldoko (kiri) dan Mensesneg Pratikno (kanan) menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 September 2019. Beberapa poin dalam draf revisi UU KPK yang didukung Jokowi di antaranya, kewenangan menerbitkan SP3, pembentukan Dewan Pengawas KPK dari unsur akademisi atau aktivis anti korupsi yang akan diangkat langsung oleh presiden, ijin penyadapan dari dewan pengawas internal KPK serta status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi menunda kepindahannya ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Musababnya, sejumlah infrastruktur belum siap. Namun, Kepala Negara dijadwalkan memimpin upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di sana pada 17 Agustus 2024.

Lantas, sejauh mana progres pembangunan ibu kota baru yang dilaporkan Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN? Berikut ulasannya.

Kantor Presiden, Progres Capai 92 Persen

Akhir pekan lalu, Ketua Satgas IKN Danis Sumadilaga menyebut progres pembangunan kantor presiden sudah mencapai 92 persen. Pekerjaan yang masih berlangsung adalah pemasangan bilah sayap garuda di sisi kanan dan kiri yang sempat terhambat karena cuaca. 

"Masalahnya, hujan. Itu kan di ketinggian, ada (potensi) hujan dan petir," kata Danis ketika ditemui di Kompleks Kementerian PUPR Jumat, 5 Juli 2024. Namun, ia menargetkan pekerjaan itu rampung di pekan kedua bulan ini.

Air Bersih Segera Comissioning

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan air bersih masuk Ibu Kota Nusantara atau IKN sebelum pelaksanaan upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman (SSPIP) Kementerian PUPR Pandu Gunadi Atmosukarto mengatakan comissioning atau pengujian air bersih di ibu kota baru akan segera dilakukan. "Kami sedang menunggu penugasan," kata Pandu ketika ditemui usai rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 9 Juli 2024.

Pandu optimistis air bersih mengalir ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN sebelum 17 Agustus 2024. Sebab menurutnya, comissioning tidak membutuhkan waktu lama. Paling tidak, tiga hingga lima hari. Proses ini mencakup pengecekan secara bertahap di semua tempat. Salah satunya, untuk memastikan tidak ada kebocoran. "Prinsipnya, banyak yang dites," ujarnya. 

Sebelumnya, Ketua Satgas IKN Danis Sumadilaga juga mengatakan comissioning air bersih ke IKN akan dilaksanakan 10 Juli atau pada pekan kedua bulan ini. Pengujian akan dimulai dari dry test, wet test, dan seterusnya.

Selanjutnya: 3 Ruas Tol Bisa Difungsionalkan pada Agustus 2024

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mengenal Guillotine, Simbol Anti Monarki dari Prancis yang Dibawa saat Aksi Kawal Putusan MK

16 menit lalu

Ribuan massa aksi unjuk rasa menolak revisi RUU Pilkada terlibat bentrok dengan pihak kepolisian saat menjebol jeruji pagar di salah satu sisi gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Kepolisian mengerahkan 2.013 personel gabungan untuk mengawal aksi demo di DPR RI. TEMPO/Subekti.
Mengenal Guillotine, Simbol Anti Monarki dari Prancis yang Dibawa saat Aksi Kawal Putusan MK

Aksi hari ini membawa replika guillotine di aksi kawal putusan MK, Kamis 22 Agustus 2024 di depan gedung DPR RI.


Tak Ada Nama Jokowi di Struktur Dewan Pembina Golkar yang Dibentuk Bahlil

21 menit lalu

Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat memberikan sambutan pada Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2024. Bahlil terpilih secara aklamasi setelah menjadi calon tunggal dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar. TEMPO/Subekti.
Tak Ada Nama Jokowi di Struktur Dewan Pembina Golkar yang Dibentuk Bahlil

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengumumkan struktur dewan pembina hari ini. Ketua Dewan Pembina Agus Gumiwang. Tak ada nama Jokowi.


Orang Muda Bakal Gelar Aksi untuk Peringatkan Jokowi

32 menit lalu

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengadakan konferensi pers dengan tema
Orang Muda Bakal Gelar Aksi untuk Peringatkan Jokowi

Kelompok pemuda berencana menggelar aksi besar-besaran sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.


Terkini: Faisal Basri Sebut untuk Bayar Bunga Utang Harus Berutang Lagi, PBNU Berencana Beli Lahan 100 Hektare di IKN

1 jam lalu

Ekonom Senior INDEF Faisal Basri (kiri) dan Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Anthony Budiawan saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk Membongkar Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Jakarta, Rabu 26 Juni 2024. Pada diskusi tersebut Faisal Basri mengungkapkan dampak dari turunnya nilai tukar rupiah yang kini menjadi Rp16.400 per dolar AS yang akan mengakibatkan kenaikan harga pangan hingga Bahan Bakar Minyak (BBM). TEMPO/ Febri Angga Palguna
Terkini: Faisal Basri Sebut untuk Bayar Bunga Utang Harus Berutang Lagi, PBNU Berencana Beli Lahan 100 Hektare di IKN

Ekonom senior Faisal Basri mengungkapkan dalam RAPBN 2025 pemerintah menghadapi defisit keseimbangan primer yang memaksa negara terus berutang.


Pilih Syuting dari Pagi daripada Demo, Kiky Saputri: Rezeki Tinggi, Pasti Darah Kalian Ikut Tinggi

2 jam lalu

Kiky Saputri. Foto: Instagram/@kikysaputrii
Pilih Syuting dari Pagi daripada Demo, Kiky Saputri: Rezeki Tinggi, Pasti Darah Kalian Ikut Tinggi

Kiky Saputri termasuk selebritas pendukung Prabowo dan Jokowi beserta keluarganya yang dicari netizen lantaran tidak turut bersikap.


Profil Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Dilantik di Akhir Masa Jabatan Jokowi

2 jam lalu

Pendiri Cyrus Network Hasan Nasbi saat dilantik menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin 19 Agustus 2024. TEMPO/Subekti.
Profil Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Dilantik di Akhir Masa Jabatan Jokowi

Jokowi melantik Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Berikut profilnya.


Unjuk Rasa Tolak Revisi RUU Pilkada, Massa di Solo Serukan Pulangkan Jokowi

3 jam lalu

Unjuk Rasa Tolak Revisi RUU Pilkada, Massa di Solo Serukan Pulangkan Jokowi

Massa unjuk rasa di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis, 22 Agustus 2024, menyerukan "Pulangkan Jokowi".


Istana Sebut Manuver Jokowi di Balik Revisi UU Pilkada Hanya Rumor

3 jam lalu

Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 22 Agustus 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Istana Sebut Manuver Jokowi di Balik Revisi UU Pilkada Hanya Rumor

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah tidak bisa mencampuri kewenangan DPR.


Jokowi Panggil Sri Mulyani saat Heboh Demo Revisi UU Pilkada

3 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 22 Agustus 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Panggil Sri Mulyani saat Heboh Demo Revisi UU Pilkada

Presiden Jokowi memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis siang, 22 Agustus 2024.


Unika Soegijapranata Semarang Minta Jokowi Hentikan Revisi UU Pilkada

3 jam lalu

Massa menjebol pagar Gedung DPR RI dalam aksi Tolak RUU Pilkada di Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Ribuan massa gabungan mahasiswa dan masyarakat melakukan demo penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang dianggap sebagai ancaman terhadap demokrasi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Unika Soegijapranata Semarang Minta Jokowi Hentikan Revisi UU Pilkada

Universitas Katolik Soegijapranata Kota Semarang meminta Presiden Jokowi menghentikan pengesahan RUU Pilkada.