TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengawal pengelolaan anggaran di masa peralihan pemerintahan agar berjalan baik. Di hadapan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara, Jokowi mengatakan BPK berperan penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara dan mendorong pemerintahan yang akuntabel.
Jokowi meyakini penggantinya, Prabowo Subianto, akan menjadikan hasil audit BPK sebagai acuan dalam menjalankan roda pemerintahan. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Gibran adalah anak bungsu Presiden Joko Widodo.
"Ini penting agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel," kata Jokowi dalam sambutannya usai menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2023.
Selain itu, Jokowi menekankan agar para menteri hingga kepala daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK. Sehingga, kata dia, pengelolaan anggaran bisa lebih baik lagi ke depan.
Sebelumnya, BPK kembali memberikan penilaian opini WTP terhadap pengelolaan keuangan pemerintah pusat. Opini WTP ini adalah yang kedelapan kalinya diterima pemerintah pusat sejak diberikan pertama kali pada 2026.
“Opini WTP menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dan merupakan capaian membanggakan yang tidak lepas dari komitmen dan upaya keras pemerintah untuk mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan negara,” kata Ketua BPK Isma Yatun saat memberikan kata sambutan.
Pilihan Editor: SYL Heran Jadi Terdakwa, Jaksa Nilai Ada Pengakuan Terjadi Korupsi di Kementan
