TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah membentuk satuan tugas (Satgas) pemberantasan impor ilegal. Usulan itu buntut produk-produk impor dari Cina yang belakangan membanjiri pasar Indonesia.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan pemerintah harus menelaah terlebih lebih lanjut jenis produk dan jalur masuk produk-produk impor itu. Bila impor itu ternyata masuk melalui jalur ilegal, dia meminta pemerintah menindak tegas.
“Kami merekomendasikan pemerintah untuk membentuk satgas pemberantasan impor ilegal dan penertiban barang impor ilegal,” ujar Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, melalui keterangan tertulis, Rabu, 3 Juli 2024.
Dalam membentuk satgas dan menertibkan barang ilegal, Yukki mengatakan pemerintah dapat melibatkan Kadin dan asosiasi serta himpunan.
Selain itu, Yukki meminta adanya peninjauan mendalam terhadap Harmonized System (HS) Code yang akan terdampak pada rencana pemerintah menaikkan bea masuk hingga 200 persen untuk produk-produk impor dari Cina. Produk-produk yang belum dapat diproduksi di dalam negeri dan produk dengan spesifikasi yang berbeda, kata dia, dapat dikeluarkan dari HS Code terdampak.
Dengan begitu, penerapan bea masuk ini tepat sasaran dan dampak negatif kebijakan terhadap produktivitas industri dapat dihindari. Walhasil, kebijakan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kinerja ekspor.
Rencana pengenaan bea masuk yang tinggi itu merupakan respons pemerintah atas dumping yang dilakukan oleh Beijing. Sejumlah produk impor itu di antaranya pakaian, baja, tekstil, dan keramik. Barang-barang itu tak bisa masuk pasar negara-negara barat. Walhasil, barang-barang itu masuk ke Indonesia dengan harga yang sangat murah.
Pilihan Editor: Rumah Pensiun Jokowi Mulai Dibangun, Cek Harga Tanah di Sekitarnya
