TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk segera mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN) usai serangan siber ransomware.
"Nanti kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN," kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2024, seperti dikutip dari Antara.
Namun Yusuf belum bisa membeberkan jumlah instansi yang bakal diaudit sehubungan serangan siber ini. Ia pun menyatakan hingga kini belum pernah dilakukan audit tata kelola maupun finansial PDN. "Belum, kan (baru akan diaudit) karena kasus ini," ucapnya.
Yusuf pun tak bisa Ia mengaku tidak mengetahui seberapa besar dampak serangan siber ini terhadap berbagai instansi pemerintahan.
"Aku nggak tahu dampaknya, wong belum diaudit. Kita kan kalau belum diaudit nggak ngomong-ngomong dulu," kata Yusuf.
Yusuf juga tidak menyebutkan berapa lama waktu yang ditargetkan sampai keseluruhan proses audit selesai. "Secepatnya, the sooner the better (makin cepat makin baik."
Sebelumnya, pada Senin lalu, 24 Juni 2024, pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasi sebanyak 211 instansi yang terdampak insiden serangan siber PDNS 2. Sehari kemudian, teridentifikasi 282 instansi yang terimbas insiden PDNS 2.
Berikutnya, pada Rabu, 26 Juni 2024, tercatat sebanyak 44 instansi siap melakukan pemulihan data, sementara sisanya masih dalam proses. Dari semua itu, lima instansi telah melayani kembali masyarakat setelah melakukan migrasi data.
Soal serangan siber terhadap PDNS 2 ini, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian telah menjelaskannya ke Komisi I DPR RI.
Kala itu, Budi Arie menyatakan tidak ada indikasi kebocoran data imbas gangguan serangan siber terhadap PDNS 2 di Surabaya.
"Tadi hasil rapat dengan Komisi I tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data," kata Budi Arie usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis malam, 27 Juni 2024.
Ia memastikan pemulihan PDNS 2 masih terus dilakukan. Kementerian Kominfo menargetkan pemulihan penuh terhadap PDNS 2 ditargetkan tuntas pada pertengahan Agustus 2024.
Pilihan Editor: 4 Negara Ini Kendalikan Mayoritas Bandar Judi Online di Indonesia
