Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

SKK Migas: Realisasi Lifting Gas Bumi Baru 92 Persen dari Target APBN 2024

image-gnews
Ilustrasi proyek migas SKK Migas. Foto: dok SKK Migas
Ilustrasi proyek migas SKK Migas. Foto: dok SKK Migas
Iklan

Strategi kedua, Pull, yakni strategi komersial yang bertujuan mengembangkan kebutuhan di dekat sumur gas bumi. Misalnya dengan mendorong pembangunan industri petrokimia, smelter, serta pembangkit listrik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Dengan dua strategi ini, kami berharap cadangan gas bumi yang ditemukan, dapat diproduksi dan tersalurkan dengan optimal untuk pemenuhan dalam negeri,” kata Shinta.

Shinta Jumat, 21 Juni 2024, menutup Forum Gas Bumi 2024 yang telah berlangsung tiga hari di Bandung. Forum tersebut untuk mensosialisasikan pentingnya infrastruktur jaringan gas yang terintegrasi yang menjadi kunci pemenuhan kebutuhan gas dalam negeri maupun optimalisasi lifting gas bumi.

“Harus dipahami, pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sedangkan target lifting gas bumi nasional adalah suatu keniscayaan yang harus kita upayakan semaksimal mungkin,” kata Shinta.

Shinta mengatakan, dibutuhkan kesepahaman semua pihak agar optimasi pemanfaatan gas bumi dapat tercapai. Ia berharap, KKKS dan pembeli gas bumi  dapat mendukung dan memiliki pandangan yang sama atas strategi komersialisasi ini.

“Komitmen ini perlu diimbangi dengan kepastian komersialisasi potensi gas, sehingga target produksi gas 12 BSCFD (miliar standar kaki kubik per hari) dapat tercapai,” kata dia.

Dalam Forum Gas Bumi 2024 tersebut ditandatangani kesepakatan kerja sama gas bumi dengan nilai menembus Rp 94.4 triliun. Kesepakatan tersebut berasal dari penandatanganan sejumlah kesepahaman, di antaranya MOU antara Husky-CNOOC Madura Ltd. dan PT Pupuk Kujang;  Husky-CNOOC Madura Ltd. dan PT Cikarang Listrindo Tbk.; amandemen Perjanjian Jual Beli Gas antara EMP Bentu dengan PT Kilang Pertamina Internasional; serta 27 Perjanjian Jual Beli Gas lainnya.

Pilihan Editor: Rupiah Terperosok hingga Rp16.475, HIPMI: Momen yang Mengkhawatirkan Bagi Ekonomi Nasional

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mei 2024, Penerimaan Pajak Jakarta Turun 12,66 Persen jadi Rp 538,47 Triliun

8 jam lalu

Warga membayar pajak kendaraan bermotor di gerai pelayanan Samsat keliling di Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis 20 Juni 2024. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hingga 31 Agustus 2024 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-497 Jakarta serta menyambut HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Mei 2024, Penerimaan Pajak Jakarta Turun 12,66 Persen jadi Rp 538,47 Triliun

Realisasi penerimaan pajak nasional di wilayah Jakarta per Mei 2024 sebesar Rp 538,47 triliun atau 40,88 persen dari target APBN.


Perbedaan Bantuan Pangan Beras dengan Bantuan Sosial

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Perbedaan Bantuan Pangan Beras dengan Bantuan Sosial

Presiden Jokowi akan memberikan bantuan pangan beras yang terus berlanjut sampai Desember 2024. Bantuan ini berbeda dengan bantuan sosial.


Kurs Rupiah Melampaui Asumsi Makro APBN, Ekonom: Depresiasi yang Tidak Terkendali

18 jam lalu

Pegawai tengah menghitung uang pecahan 100 dolar Amerika di Penukaran Valuta Asing PT Ayu Masagung, Jakarta, Kamis 20 Juni 2024. Rupiah spot berbalik melemah pada perdagangan Kamis (20/6) pagi. Pukul 09.10 WIB, rupiah spot ada di level Rp 16.391 per dolar Amerika Serikat (AS), melemah 0,16% dari sehari sebelumnya yang ada di Rp 16.365 per dolar AS. TEMPO/Tony Hartawan
Kurs Rupiah Melampaui Asumsi Makro APBN, Ekonom: Depresiasi yang Tidak Terkendali

Kurs rupiah telah melampaui asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024


FITRA Minta Uji Publik Program Makan Bergizi Gratis Prabowo

20 jam lalu

Sri Mulyani Sebut Pemerintah Sepakati Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 Triliun
FITRA Minta Uji Publik Program Makan Bergizi Gratis Prabowo

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta adanya uji publik terhadap program makan bergizi gratis Prabowo-Gibran.


Fakta-Fakta Bantuan Pangan Beras yang Bakal Diberikan Pemerintah sampai Desember 2024

22 jam lalu

Warga membawa beras kemasan 10 kilogram saat pelaksanaan penyaluran bantuan pangan tahap kedua di Kantor Kelurahan Pela Mampang, Jakarta, Jumat 3 April 2024. Pemerintah melalui Perum Bulog mulai melakukan penyaluran bantuan pangan beras tahap dua di wilayah Jakarta sebanyak 8.070 ton beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). TEMPO/Tony Hartawan
Fakta-Fakta Bantuan Pangan Beras yang Bakal Diberikan Pemerintah sampai Desember 2024

Presiden Jokowi akan menyalurkan bantuan pangan beras sampai Desember 2024. Namun, sebelum terealisasikan, simak terlebih dahulu fakta-fakta dari penyaluran bantuan ini!


Sri Mulyani Sebut Pemerintah Sudah Belanjakan Rp 700 Miliar untuk Pusat Data Nasional

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani ditemui usai membuka rakornas Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan pada Rabu, 22 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Sri Mulyani Sebut Pemerintah Sudah Belanjakan Rp 700 Miliar untuk Pusat Data Nasional

Hingga akhir Mei, pemerintah telah membelanjakan Rp 700 miliar untuk pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN) atau Data Center.


Terpopuler: Sri Mulyani Sebut Rupiah Sudah Terdepresiasi 6,25 Persen, PDN Belum Normal Layanan Sameday Passport di Soekarno-Hatta Tutup

2 hari lalu

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berbicara dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak
Terpopuler: Sri Mulyani Sebut Rupiah Sudah Terdepresiasi 6,25 Persen, PDN Belum Normal Layanan Sameday Passport di Soekarno-Hatta Tutup

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan awal tahun hingga saat ini, rupiah tercatat mengalami depresiasi 6,25 persen dibanding akhir 2023.


Sri Mulyani: Rupiah Sudah Terdepresiasi 6,25 Persen, Asumsi APBN Rp 15 Ribu per Dolar AS

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya menyampaikan konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2024 di Jakarta, Senin 27 Mei 2024. Berdasarkan data Kementerian Keuangan APBN mengalami surplus Rp75,7 triliun atau 0,33 persen dari produk domestik bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani: Rupiah Sudah Terdepresiasi 6,25 Persen, Asumsi APBN Rp 15 Ribu per Dolar AS

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan awal tahun hingga saat ini, rupiah tercatat mengalami depresiasi 6,25 persen dibanding akhir 2023.


Sri Mulyani Beberkan IKN Sudah Habiskan Anggaran Rp 72,5 Triliun: Kita Harapkan Bisa Digunakan 17 Agustus

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya menyampaikan konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2024 di Jakarta, Senin 27 Mei 2024. Berdasarkan data Kementerian Keuangan APBN mengalami surplus Rp75,7 triliun atau 0,33 persen dari produk domestik bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Beberkan IKN Sudah Habiskan Anggaran Rp 72,5 Triliun: Kita Harapkan Bisa Digunakan 17 Agustus

Hingga akhir April 2024, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara telah mencapai Rp 5,5 triliun.


Transparansi Anggaran Indonesia Stagnan, FITRA: Partisipasi Publik Rendah

3 hari lalu

Seknas Fitra. seknasfitra.org
Transparansi Anggaran Indonesia Stagnan, FITRA: Partisipasi Publik Rendah

Riset Open Budget Survey (OBS) menunjukkan transparansi anggaran Indonesia stagnan. Seknas FITRA menyorot rendahnya partisipasi publik di penganggaran