TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menanggapi kegusaran Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia karena anggaran kementeriannya diturunkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
“Hampir semua Kementerian pasti minta tambahan, termasuk tambahan yang kemarin ini dari Pak Bahlil (dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI,” ujar Menteri PPN dalam acara Sustainable Development Goals (SDGs) Center Conference 2024 yang dipantau secara virtual di Jakarta, Rabu, 12 Juni 2024.
Berdasarkan aturan yang berlaku, kata, Bappenas memiliki wewenang untuk mengevaluasi setiap program di pemerintahan dengan standar Governance Risk Compliance (GRC).
Dengan perspektif GRC, RKP 2025 akan mengukur jenis dan tingkat risiko (risk appetite) dalam setiap agenda pembangunan.
“Jadi sekarang dengan instrumen GRC itu kami juga bisa mengatakan ‘oh ya, ini enggak, ini begitu’. Kalau-kalau dia (anggaran kementerian tertentu) nambah, malah kalau bisa kami kurangi. Kami juga sedang berpikir belanja-belanja modal itu mungkin tidak perlu lagi ada di APBN,” kata Suharso Monoarfa.
Pada Selasa lalu, Menteri Bahlil Lahadalia sempat mengeluh ke anggota DPR karena anggaran tahun 2025 turun menjadi Rp681 miliar.
Dengan anggaran yang dinilainya tidak tidak memadai itu, akan sulit mencapai RKP 2025 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.
“RKP itu bicara angka nominal dan ini mempengaruhi proses ekonomi kita di 2025. Bagaimana mungkin target investasi dinaikkan Rp1.850 triliun, anggarannya diturunkan. Dari target Rp1.400 triliun di 2023 dengan anggaran Rp1,2 triliun lebih, sekarang target dinaikkan dan anggaran turun jadi Rp600 miliar lebih," ucap Kepala BKPM dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa.
Bahlil mengharapkan anggota DPR dapat memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PPN Suharso Monoarfa untuk menjelaskan perihal penurunan anggaran.
Ia pun meminta RKP untuk Kementerian Investasi dikoreksi menjadi Rp800 triliun agar dapat terwujud sesuai dengan anggaran yang diterima.
"Saya menyarankan kepada pimpinan, kita revisi saja RKP-nya dari Rp1.850 triliun menjadi Rp800 triliun, karena itu rasionalisasi yang saya buat dengan tim saya. Jadi saya mohon maaf, saya tidak ingin menjadikan staf saya ini kambing hitam dalam rapat kemudian," katanya.
Ia menambahkan RKP Rp1.850 triliun sampai Rp1.900 triliun merupakan syarat pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.
Bahlil menyebut, target investasi tersebut untuk mendorong ekspor dan impor, dukung produk hilirisasi dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.
Lapangan kerja berkualitas yang dimaksud Bahlil adalah memiliki upah yang cukup sehingga dapat menjamin kesejahteraan pegawainya.
"Karena lapangan kerja yang berkualitas salah satu cirinya adalah upah yang cukup. Kalau upah UMR bagus juga untuk padat karya, tapi kan kita mau mendorong pertumbuhan berkualitas," katanya.
Untuk mendapat merealisasikan target tersebut, Bahlil meminta agar anggaran untuk Kementerian Investasi dinaikkan.
Menurut Bahlil, dengan anggaran yang tidak memadahi akan sulit mencapai RKP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
ANTARA
Pilihan Editor Mengenal Temu, Aplikasi Asal Cina yang Bikin Pemerintah Khawatir
