Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bahlil Kesal karena Anggaran BKPM Disunat, Ini Jawaban Menteri PPN Suharso

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

image-gnews
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rapat tersebut membahas rencana kerja pemerintah dan rencana kerja anggaran tahun anggaran 2025 serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan realisasi anggaran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rapat tersebut membahas rencana kerja pemerintah dan rencana kerja anggaran tahun anggaran 2025 serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan realisasi anggaran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, JakartaMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menanggapi kegusaran Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia karena anggaran kementeriannya diturunkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

“Hampir semua Kementerian pasti minta tambahan, termasuk tambahan yang kemarin ini dari Pak Bahlil (dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI,” ujar Menteri PPN dalam acara Sustainable Development Goals (SDGs) Center Conference 2024 yang dipantau secara virtual di Jakarta, Rabu, 12 Juni 2024.

Berdasarkan aturan yang berlaku, kata, Bappenas memiliki wewenang untuk mengevaluasi setiap program di pemerintahan dengan standar Governance Risk Compliance (GRC). 

Dengan perspektif GRC, RKP 2025 akan mengukur jenis dan tingkat risiko (risk appetite) dalam setiap agenda pembangunan.

“Jadi sekarang dengan instrumen GRC itu kami juga bisa mengatakan ‘oh ya, ini enggak, ini begitu’. Kalau-kalau dia (anggaran kementerian tertentu) nambah, malah kalau bisa kami kurangi. Kami juga sedang berpikir belanja-belanja modal itu mungkin tidak perlu lagi ada di APBN,” kata Suharso Monoarfa.

Pada Selasa lalu, Menteri Bahlil Lahadalia sempat mengeluh ke anggota DPR karena anggaran tahun 2025 turun menjadi Rp681 miliar. 

Dengan anggaran yang dinilainya tidak tidak memadai itu, akan sulit mencapai RKP 2025 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.

“RKP itu bicara angka nominal dan ini mempengaruhi proses ekonomi kita di 2025. Bagaimana mungkin target investasi dinaikkan Rp1.850 triliun, anggarannya diturunkan. Dari target Rp1.400 triliun di 2023 dengan anggaran Rp1,2 triliun lebih, sekarang target dinaikkan dan anggaran turun jadi Rp600 miliar lebih," ucap Kepala BKPM dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa.

Bahlil mengharapkan anggota DPR dapat memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PPN Suharso Monoarfa untuk menjelaskan perihal penurunan anggaran.

Ia pun meminta RKP untuk Kementerian Investasi dikoreksi menjadi Rp800 triliun agar dapat terwujud sesuai dengan anggaran yang diterima.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Saya menyarankan kepada pimpinan, kita revisi saja RKP-nya dari Rp1.850 triliun menjadi Rp800 triliun, karena itu rasionalisasi yang saya buat dengan tim saya. Jadi saya mohon maaf, saya tidak ingin menjadikan staf saya ini kambing hitam dalam rapat kemudian," katanya.

Ia menambahkan RKP Rp1.850 triliun sampai Rp1.900 triliun merupakan syarat pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.

Bahlil menyebut, target investasi tersebut untuk mendorong ekspor dan impor, dukung produk hilirisasi dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

Lapangan kerja berkualitas yang dimaksud Bahlil adalah memiliki upah yang cukup sehingga dapat menjamin kesejahteraan pegawainya.

"Karena lapangan kerja yang berkualitas salah satu cirinya adalah upah yang cukup. Kalau upah UMR bagus juga untuk padat karya, tapi kan kita mau mendorong pertumbuhan berkualitas," katanya.

Untuk mendapat merealisasikan target tersebut, Bahlil meminta agar anggaran untuk Kementerian Investasi dinaikkan.

Menurut Bahlil, dengan anggaran yang tidak memadahi akan sulit mencapai RKP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

ANTARA

Pilihan Editor Mengenal Temu, Aplikasi Asal Cina yang Bikin Pemerintah Khawatir

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Proyek Investasi BKPM dan Data Mahasiswa UI Diduga Bocor ke Dark Web, Pakar Sebut Dua Pemicunya

4 jam lalu

Ilustrasi Hacker atau Peretas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Proyek Investasi BKPM dan Data Mahasiswa UI Diduga Bocor ke Dark Web, Pakar Sebut Dua Pemicunya

Data tersebut mencakup 11.000 catatan proyek investasi dan 8.000 catatan izin usaha.


Airlangga Hartarto: Harga per Porsi Makan Siang Gratis Akan Disesuaikan di Tiap Daerah

2 hari lalu

Penjual nasi warteg saat menyajikan paket nasi Rp. 7500 di sebuah warteg di Jakarta, Jumat 19 Juli 2024.  Program Makan Siang Gratis yang berganti nama jadi Makan Bergizi Gratis jadi sorotan. Pasalnya, harga satuan per porsi Makan Bergizi Gratis dikabarkan turun dari Rp 15 ribu menjadi Rp 7.500. TEMPO/Subekti.
Airlangga Hartarto: Harga per Porsi Makan Siang Gratis Akan Disesuaikan di Tiap Daerah

Pemerintahan Jokowi memasukkan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk makan siang gratis dalam RAPBN 2025.


Pemerintah Catat Pajak Atas Usaha Ekonomi Digital Capai Rp 25,88 Triliun

2 hari lalu

Ilustrasi kripto. Pexels/Alesia Kozik
Pemerintah Catat Pajak Atas Usaha Ekonomi Digital Capai Rp 25,88 Triliun

Pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital hingga 30 Juni 2024 sebesar Rp 25,88 triliun.


Tim Gugus Tugas Sinkonisasi Bantah Pemangkasan Anggaran Makan Bergizi Gratis jadi Rp 7.500: Semua Dikaji..

3 hari lalu

Penjual warteg saat menyajikan paket nasi Rp. 7500 di sebuah warteg di Jakarta, Jumat 19 Juli 2024.  Program Makan Siang Gratis yang berganti nama jadi Makan Bergizi Gratis jadi sorotan. Pasalnya, harga satuan per porsi Makan Bergizi Gratis dikabarkan turun dari Rp 15 ribu menjadi Rp 7.500. TEMPO/Subekti.
Tim Gugus Tugas Sinkonisasi Bantah Pemangkasan Anggaran Makan Bergizi Gratis jadi Rp 7.500: Semua Dikaji..

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran membantah wacana pemangkasan anggaran makan bergizi gratis jadi Rp 7.500.


Segini Perbandingan Anggaran Per Porsi Makan Bergizi Gratis dengan Konsumsi Rapat Pejabat

3 hari lalu

Sejumlah siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis pada 29 Februari 2024. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp 15 ribu per porsi dalam simulasi program makan siang gratis tersebut. Antara/Sulthony Hasanuddin
Segini Perbandingan Anggaran Per Porsi Makan Bergizi Gratis dengan Konsumsi Rapat Pejabat

Besaran anggaran per porsi program makan bergizi gratis jauh lebih kecil dibanding dengan anggaran konsumsi rapat para pejabat.


Terkini Bisnis: Tanggapan Apindo Thomas Djiwandono Jabat Wamenkeu, Anggaran Makan Siang Gratis per Porsinya

3 hari lalu

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono (kiri) bersama Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi (kanan) berjalan memasuki Gedung Djuanda di Kompleks Kemenkeu, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Thomas akan bertugas di masa transisi dari pemerintahan sekarang ke selanjutnya.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
Terkini Bisnis: Tanggapan Apindo Thomas Djiwandono Jabat Wamenkeu, Anggaran Makan Siang Gratis per Porsinya

Thomas Djiwandono telah dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 18 Juli 2024 sebagai Wakil Menteri Keuangan II.


Segini Harta Kekayaan Yuliot Tanjung, Bekas Deputi BKPM yang Kini Naik Jabatan jadi Wamen Investasi

3 hari lalu

Yuliot Tanjung menjadi Wakil Menteri Investasi berjabat tangan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Juli 2024. Saat ini Yuliot Tanjung menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM. TEMPO/Subekti
Segini Harta Kekayaan Yuliot Tanjung, Bekas Deputi BKPM yang Kini Naik Jabatan jadi Wamen Investasi

Berapa harta kekayaan Eks Deputi BKPM Yuliot Tanjung yang kini jadi wakil menteri Investasi? Simak informasi lengkapnya berikut ini.


Makan Bergizi Gratis, Gibran Mengomentari Pemangkasan Anggaran hingga Tanggapan Menteri Airlangga

4 hari lalu

SMP Negeri 2 Curug, Tangerang melakukan persiapan simulasi program makan siang gratis. Agenda simulasi dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Kamis, 29 Februari 2024. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Makan Bergizi Gratis, Gibran Mengomentari Pemangkasan Anggaran hingga Tanggapan Menteri Airlangga

Gibran mengatakan, mengenai anggaran makan bergizi gratis Rp15 ribu setiap porsi sudah ideal


Jerman Disebut Bakal Pangkas Bantuan Militer untuk Ukraina pada 2025

4 hari lalu

Calon anggota yang akan bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina 3rd Separate Assault Brigade mengambil bagian dalam kursus pengujian dasar militer, di tengah serangan Rusia di pusat Kyiv, Ukraina 27 Maret 2024. REUTERS/Valentyn Ogirenko
Jerman Disebut Bakal Pangkas Bantuan Militer untuk Ukraina pada 2025

Berdasarkan dokumen yang dilihat Reuters, Jerman memangkas anggran bantuan militer untuk Ukraina menjadi Rp70 triliun.


Bos Pupuk Indonesia Keluhkan Rumitnya Regulasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi

4 hari lalu

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, saat ditemui usai acara diskusi yang membahas tentang kebijakan pupuk bersubsidi di The Langham Hotel, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Nandito Putra
Bos Pupuk Indonesia Keluhkan Rumitnya Regulasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyebutkan terlalu banyak regulasi yang mengatur kebijakan pupuk bersubsidi.