Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Usul Anggaran Rp 10 Triliun, Menteri Trenggono Diprotes Anggota DPR

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono . TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono . TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI mengkritik Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Trenggono dikritik di dalam rapat kerja Komisi IV itu karena mengusulkan tambahan anggaran KKP pada 2025 hanya sekitar Rp 10,7 triliun.

"Saya membaca usulan anggaran yang disampaikan tidak disetujui Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dan Menteri Keuangan. Ini salah satu paradigma salah terkait pembangunan perikanan," kata anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Saadiah Uluputty dalam rapat kerja di Senayan, Selasa, 11 Juni 2024.

Saadiah mengatakan, pemerintah kerap menyampaikan pentingnya ekonomi maritim. Menurut dia, biaya yang diusulkan KKP sekitar Rp 10 triliun itu tidak cukup dengan wacana membangun ekonomi maritim tersebut. Dia membandingkan jumlah anggaran KKP dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR.

Saadiah mengatakan, Kementerian PUPR sendiri mempunyai anggaran sebesar Rp 146,98 triliun. Kementerian Pertahanan Rp 135,4 triliun. Kepolisian RI mempunyai anggaran Rp 114 triliun. "Padahal potensi sumber daya alam kita yang ada di laut mendapatkan jatah anggaran yang sangat sedikit," tutur dia, di depan peserta rapat.

Menurut dia, anggaran yang diajukan KKP Rp 6,2 triliun dan diusulkan di atas Rp 10 triliun. "Kenapa tidak mengusulkan Rp 50 triliun saja, Pak?" ujar dia. Sa'dia menjelaskan, usulan anggaran yang dibacakan dalam rapat kerja ini, bahkan belum mencapai setengah dari anggaran Kementerian Pertahanan dan Polri.

"Saya kritik keras (anggaran KKP) ini. Kita undang di sini Bappenas dan Menkeu, Pak Menteri. Kami sampaikan bagaimana paradigma mereka perihal pembangunan sektor perikanan," katanya. Saadiah mengatakan, jika Indonesia menginginkan digdaya dari laut, seluruh sumber daya dan paradigma harus dikerahkan memajukan sumber daya di laut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kalau ini mau maju, mari kita care terkait politikus well untuk anggaran ini," tutur dia, melanjutkan. Potes yang disampaikan agar ada penambahan anggaran KKP supaya setara dengan kementerian lain, itu merupakan sikapnya mewakili daerahnya, Maluku, dengan potensi perikanan cukup besar.

Dia menyatakan, PKS mendorong KKP untuk memperbaiki nilai tukar nelayan (NTN) pada wilayah-wilayah sentra perikanan nasional seperti di wilayah timur Indonesia. Hal ini, kata dia, mendorong pemerintah supaya sektor perikanan berfungsi bagi kesejahteraan masyarakat.

"Kami yang punya potensi perikanan besar justru menjadi daerah dengan penyumbang kemiskinan terbesar," kata dia. "Karena itu saya minta ada Kampung Nelayan Maju dan Kampung Nelayan Modern, khususnya di WPP-718 (wilayah pengelolaan perikanan) Aru, Pak Menteri."

Pilihan Editor: FNKSDA Minta Nahdliyin Tidak Ikut PBNU Terima Izin Tambang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gus Muhaimin Minta DPR Jangan Berpuas Diri karena Citra Positif Meningkat

12 jam lalu

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: Dok/vel
Gus Muhaimin Minta DPR Jangan Berpuas Diri karena Citra Positif Meningkat

Hasil survei Litbang Kompas pada 27 Mei-2 Juni 2024 menyatakan kepercayaan masyarakat pada DPR ada di angka 62,6 persen


Sejumlah Alasan Timwas DPR Desak Pembentukan Pansus Haji

1 hari lalu

Jemaah haji melakukan tawaf ifadah mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, Kamis, 20 Juni 2024. Jemaah haji melakukan tawaf ifadah yang menjadi rukun haji usai melakukan wukuf di Arafah dan lempar jamrah di Jamarat. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Sejumlah Alasan Timwas DPR Desak Pembentukan Pansus Haji

Misalmnya, terdapat jemaah haji yang tak memperoleh fasilitas bus, ataupun tenda saat melasanakan wukuf di Arafah maupun saat mabit di Mina.


Anggota DPR Nilai Tidak Lazim Rencana KPU Minta Persetujuan Tertulis terkait PKPU

1 hari lalu

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus
Anggota DPR Nilai Tidak Lazim Rencana KPU Minta Persetujuan Tertulis terkait PKPU

KPU berharap bisa segera menyelesaikan rancangan PKPU terkait Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.


Uni Eropa Kecam Cina atas Insiden Maritim dengan Filipina di Laut Cina Selatan

1 hari lalu

Personil Penjaga Pantai Filipina menyiapkan spatbor karet setelah kapal Penjaga Pantai Tiongkok menghalangi jalan mereka menuju misi pasokan di Second Thomas Shoal di Laut Cina Selatan, 5 Maret 2024. REUTERS/Adrian Portugal
Uni Eropa Kecam Cina atas Insiden Maritim dengan Filipina di Laut Cina Selatan

Uni Eropa menuduh Cina atas insiden maritim dengan Filipina yang terjadi di lepas pantai pulau-pulau yang disengketakan di Laut Cina Selatan


Kronologi Anggota MKD DPR Kesal ke Bamsoet

1 hari lalu

Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Universitas Trisakti dan Universitas Pertahanan RI, Bambang Soesatyo.
Kronologi Anggota MKD DPR Kesal ke Bamsoet

MKD DPR akan memanggil ulang Bamsoet. Bamsoet dilaporkan karena pernyataannya soal amendemen UUD 1945.


Kelakar Didik Rachbini: Kalau Tak Ada Tanda Tangan Saya, Anies Baswedan Mungkin Nasibnya Beda

2 hari lalu

Didik Rachbini Sarankan Kaji 3 Kelompok Perundang-undangan
Kelakar Didik Rachbini: Kalau Tak Ada Tanda Tangan Saya, Anies Baswedan Mungkin Nasibnya Beda

Didik Rachbini mengaku pernah memberikan persetujuan untuk mengangkat Anies Baswedan sebagai Rektor Paramadina.


DPR: Banyak Kepala Daerah Tak Gunakan Anggaran Pendidikan untuk Fungsi Pendidikan di Masa Pemilu

2 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR: Banyak Kepala Daerah Tak Gunakan Anggaran Pendidikan untuk Fungsi Pendidikan di Masa Pemilu

Anggota Komisi X DPR RI, Dewi Coryati, menyoroti penggunaan anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk transfer ke daerah (TKD).


6 Fakta Perseteruan Serikat Karyawan dengan Manajemen Garuda Indonesia

2 hari lalu

Pekerja cargo menurunkan Envirotainer berisi vaksin COVID-19 Sinovac dari pesawat Garuda Indonesia setibanya dari Beijing di Terminal Cargo Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa 2 Maret 2021. Sebanyak 10 juta dosis vaksin COVID-19 Sinovac dalam bentuk curah kembali tiba di Indonesia, yang selanjutnya akan dibawa ke Bio Farma untuk diproduksi. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
6 Fakta Perseteruan Serikat Karyawan dengan Manajemen Garuda Indonesia

Manajemen Garuda Indonesia sedang berseteru dengan karyawannya. Disinyalir situasi kerja tidak harmonis.


Sekolah Kedinasan Dapat Anggaran Pendidikan, Guru Besar UPI: Kebijakan Inkonstitusional

2 hari lalu

Rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan jajaran Kemendikbudristek membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN serta implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan uang kuliah tunggal (UKT) pada Selasa, 21 Mei 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Sekolah Kedinasan Dapat Anggaran Pendidikan, Guru Besar UPI: Kebijakan Inkonstitusional

Menurut Nanang, 20 persen anggaran pendidikan dari APBN seharusnya dikelola oleh Kemendikbudristek.


DPR Bakal Buat Pansus Haji 1445 H, Evaluasi Penyelenggaraan hingga Kuota

2 hari lalu

Sejumlah bus yang membawa jemaah haji Indonesia melintas menuju Mekah di Mina, Arab Saudi, Selasa, 18 Juni 2024. Jemaah Indonesia yang mengambil nafar awal mulai didorong dari Mina menuju hotel di Mekah hingga sebelum matahari terbenam pada 12 Zulhijah atau 18 Juni 2024, sementara yang mengambil nafar tsani akan meninggalkan Mina pada 13 Zulhijah atau 19 Juni 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
DPR Bakal Buat Pansus Haji 1445 H, Evaluasi Penyelenggaraan hingga Kuota

Tim Pengawas DPR menemukan sejumlah kekurangan pada penyelenggaraan ibadah haji kali ini. Mereka akan membentuk pansus.