Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Minta Menteri Kelautan Subsidikan Bahan Bakar untuk Nelayan

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memperhatikan kebutuhan nelayan. DPR menyebutkan kebutuhan nelayan itu di antaranya bahan bakar minyak.

"(Perhatikan) kebutuhan-kebutuhan nelayan Pak Menteri. Kami melihat kesulitan kapal-kapal nelayan untuk beroperasi," kata anggota DPR Fraksi Partai Golkar Hanan A. Rozak, dalam rapat kerja bersama Menteri Trenggono Fraksi Partai Golkar di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Juni 2024.

Menurut Hanan, kesulitan itu perihal bahan bakar yang membuat kadang mandek melaut itu akibat kekurangan suplai bahan bakar. Sehingga di masa mendatang para nelayan bisa memperoleh bahan bakar bersubsidi. 

"Kalau yang lain bisa memperoleh bahan bakar bersubsidi, ke depannya nelayan juga perlu diperhatikan," ucap dia.

Hanan mengungkit Kampung Nelayan Maju atau Kampung Nelayan Modern berdasarkan program Kementerian Kelautan. Dia mengatakan, saat diamati di lapangan, program itu sangat dirasakan masyarakat. Menurut dia, sebelumnya ada program perbaikan rumah nelayan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun yang dilakukan Kementerian Kelautan sekarang cukup terencana dengan baik. Sehingga Hanan meminta Trenggono untuk meningkatkan dan memperluas pembangunan rumah kepada nelayan tersebut.

Dia meminta Trenggono supaya program rumah nelayan tersebut perlu ditingkatkan dan diperluas. Dia mencontohkan, jika pembangunan rumah nelayan baru tersebar di lima lokasi, jumlah itu perlu diperluas. "Bila perlu ditingkatkan kembali," ucap dia.

Pilihan Editor: FNKSDA Minta Nahdliyin Tidak Ikut PBNU Terima Izin Tambang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Deretan Kritik DPR Atas Serangan Ransomware, Kominfo Diminta Untuk Membentuk Satgas

23 jam lalu

ilustrasi serangan virus ransomware. shutterstock.com
Deretan Kritik DPR Atas Serangan Ransomware, Kominfo Diminta Untuk Membentuk Satgas

DPR memberikan kritik terhadap insiden serangan ransomware ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).


Tindakan Fraksi PAN DPR Bila Ada Anggotanya Terlibat Judi Online

2 hari lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay
Tindakan Fraksi PAN DPR Bila Ada Anggotanya Terlibat Judi Online

PAN meminta PPATK memberikan daftar nama Anggota DPR dan DPRD yang terkait judi online kepada seluruh fraksi.


Komisi I DPR Minta Kominfo dan BSSN Lakukan Ini setelah Serangan Ransomware ke PDNS

2 hari lalu

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat memimpin rapat kerja membahas penanganan gangguan Pusat Data Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024. Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan gangguan Pusat Data Nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis
Komisi I DPR Minta Kominfo dan BSSN Lakukan Ini setelah Serangan Ransomware ke PDNS

Komisi I DPR berpendapat keamanan siber adalah isu strategis yang berdampak luas terhadap keamanan nasional dan kedaulatan negara.


PAN Tolak Pansus Haji, Minta Penyelesaiannya Cukup Lewat Raker dan Panja

2 hari lalu

Wakil Ketua MPR H. Yandri Susanto.
PAN Tolak Pansus Haji, Minta Penyelesaiannya Cukup Lewat Raker dan Panja

PAN menyatakan tidak sepakat atas pembentukan pansus haji yang diusulkan Tim Pengawas Haji DPR.


Serangan Siber Terus Berulang, DPR: Kecelakaan atau Kebodohan?

2 hari lalu

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat memimpin rapat kerja membahas penanganan gangguan Pusat Data Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024. Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan gangguan Pusat Data Nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis
Serangan Siber Terus Berulang, DPR: Kecelakaan atau Kebodohan?

Usai terjadi serangan siber, BSSN mengungkap hanya dua persen data di PDNS yang di-backup oleh Kemenkominfo.


BSSN Pertimbangkan Bantuan dari 10 Negara Atasi Serangan Siber PDN

2 hari lalu

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSNN) Hinsa Siburian saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024. Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan gangguan Pusat Data Nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis
BSSN Pertimbangkan Bantuan dari 10 Negara Atasi Serangan Siber PDN

BSSN menyebut belum bisa menangkap pelaku atau hacker yang menyerang PDN lantaran baru menemukan indikasi-indikasinya dan masih menunggu hasil forensik.


Top 3 Dunia: Indonesia-Slovenia Dukung Palestina hingga Nelayan Merauke Ditangkap Australia

2 hari lalu

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (kiri) dan Menlu Slovenia Tanja Fajon (kanan) bertemu di Ljubljana pada Rabu 26 Juni 2024. ANTARA/HO-Kemlu RI.
Top 3 Dunia: Indonesia-Slovenia Dukung Palestina hingga Nelayan Merauke Ditangkap Australia

Berita Top 3 Dunia pada Kamis 27 Juni 2024 diawli oleh Menlu Retno Marsudi menghadiri rapat bilateral dengan Menteri Luar Negeri Slovenia


Komisi III DPR Sebut 82 Anggota DPR Terlibat Judi Online

2 hari lalu

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan lebih dari 1.000 orang di lingkungan DPR dan DPRD terlibat dalam judi online.
Komisi III DPR Sebut 82 Anggota DPR Terlibat Judi Online

Data 82 anggota DPR yang ditengarai terlibat judi online itu akan diserahkan ke Majelis Kehomatan Dewan


Keamanan dan Kelayakan Obat di Masyarakat Harus Terjamin

3 hari lalu

Keamanan dan Kelayakan Obat di Masyarakat Harus Terjamin

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyoroti persoalan pengawasan terhadap peredaran obat. Menurutnya masih ada peredaran obat ilegal di Indonesia


Komisi X DPR RI Bentuk Tim Investigasi PPDB Jalur Siluman

3 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Foto: Dep/vel
Komisi X DPR RI Bentuk Tim Investigasi PPDB Jalur Siluman

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan keprihatinannya atas temuan 'Siswa Titipan Masuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Siluman' yang terungkap dalam investigasi salah satu media nasional. Hetifah menekankan pentingnya integritas dalam proses PPDB dan mendesak pihak terkait untuk segera mengambil langkah tegas.