2. Usai Ditunjuk jadi Stafsus Jokowi, Politikus PSI Grace Natalie Ditetapkan jadi Komisaris MIND ID
BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia, Mining Industry Indonesia atau MIND ID resmi mengangkat Wakil Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Grace Natalie Louisa, sebagai komisaris di perusahaan industri pertambangan itu. Penetapan Grace menjadi komisaris ditetapkan lewat Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS Tahunan pada Senin, 10 Juni 2024. “RUPS Tahunan menyetujui pengangkatan Grace Natalie Louisa sebagai komisaris,” kata Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso dikutip dalam situs resmi MIND ID pada Senin, 10 Juni 2024.
MIND ID merupakan BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia yang beranggotakan PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT INALUM, dan PT Timah Tbk.
Penunjukkan Grace sebagai komisaris juga berbarengan dengan penunjukkan Fuad Bawazier sebagai Komisaris Utama, serta Pamitra Wineka sebagai Komisaris Independen. Pamitra Wineka adalah mantan Komisaris Independen Bank Neo Commerce.
Fuad merupakan mantan Menteri Keuangan di Kabinet Pembangunan VII Orde Baru dan sebelumnya juga sempat menduduki posisi Direktur Jenderal Pajak. Ia sempat tercatat sebagai politikus Partai Amanat Nasional sebelum pindah ke Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan kini menjadi kader Partai Gerindra. Lengkapnya di sini.
3. Raja Juli Sebut IKN Dibangun untuk Rakyat, Warga Terdampak Dapat Ganti Untung
Plt Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Raja Juli Antoni menyebut IKN dibangun untuk rakyat. Presiden Jokowi pun, kata dia, memerintahkan agar perkara di lapangan harus diselesaikan dengan berpihak pada rakyat. "Apapun yang terjadi di lapangan harus berorientasi pada rakyat," kata Raja Juli ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 10 Juni 2024. "Pak Presiden tetap mengarahkan, yang ada adalah ganti untung, bukan ganti rugi," lanjut dia.
Raja Juli menuturkan, perkara pembebasan lahan untuk proyek IKN sudah dibahas dalam rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ia berujar, pemerintah akan menggunakan skema Penanganan Sosial Dampak Kemasyarakatan (PSDK) Plus. "Jadi, ada insentif lain kepada masyarakat yang memang terdampak pembangunan IKN," ujar Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang tersebut.
Bentuk PDSK Plus tersebut, Raja Juli menambahkan, akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah terdampak. Pasalnya, setiap daerah memiliki kompleksitas tersendiri. Namun yang jelas, pemerintah akan memberi rumah tapak atau rumah susun untuk masyarakat terdampak pembangunan IKN. "Untuk kebun, apak diganti tanam tumbuhnya atau perkebunan, masing-masing tidak bisa digeneralisir," ujar Raja Juli.
Proyek IKN menjadi sorotan setelah Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya, Dhony Rahajoe, mundur per Senin, 3 Juni 2024. Keduanya lantas digantikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai kepala dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni sebagai wakilnya. Baca di sini.
